JAKARTA_HARIANESIA.COM– Ketua Forum Masyarakat Adat Malin Anim, Simon Petrus Balagaize, datang ke Jakarta pada Agustus 2025 untuk menyuarakan penolakan atas proyek pangan skala besar berlabel Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan.
Ia menegaskan, proyek tersebut bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Sebab hutan yang selama ini menjadi sumber pangan, pengetahuan, adat, dan sejarah diganti tanaman monokultur.
“Ketika hutan dibongkar, hilang sudah sagu, umbi-umbian, ikan, dan hewan buruan. Hilang juga pengetahuan, adat, dan sejarah kami,” ujar Simon dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/4/2026).
Pulang dari Eropa Demi Tanah Leluhur*
Latar belakang Simon tak jauh dari perjuangan tanah adat. Setelah kuliah ilmu pariwisata di Bandung dan sempat bekerja di kapal pesiar Eropa, ia memutuskan kembali ke Merauke pada 2011. “Tanah leluhur bagi saya adalah roh dan kehidupan,” katanya.
Simon juga pernah aktif di politik, mulai dari Ketua KNPI Merauke hingga maju sebagai calon legislatif dan DPD, meski tidak berhasil.
PSN Caplok Wilayah Adat, Lima Zona Jadi Sorotan*
Kini bersama masyarakat adat Merauke, Simon terus menentang PSN yang dinilai mencaplok wilayah adat mereka. Ia menyaksikan pemerintah memetakan tanah adat secara sepihak, meratakan hutan, dan menyerahkan wilayah adat ke perusahaan tanpa persetujuan masyarakat.
PSN di Merauke terbagi ke dalam lima zona, mulai dari Distrik Kimam, Ilwayab, Merauke, hingga Muting dan Eligobel.
Zona 3 memiliki sejarah panjang kegagalan proyek pangan, dari MIFEE era Susilo Bambang Yudhoyono hingga MIRE era Jokowi. Sementara itu, Zona 1, 2, dan 4 masih menyimpan hutan adat yang relatif asli. Wilayah inilah yang kini dipertahankan mati-matian oleh masyarakat adat agar tidak habis digusur proyek.
“Kami bukan anti-pembangunan. Tapi pembangunan jangan hilangkan ruang hidup kami. Hutan itu dapur, sekolah, dan gereja bagi kami,” tegas Simon.
Hingga berita ini diturunkan, harianesia.com masih berupaya meminta tanggapan Kementerian Investasi/BKPM dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan terkait penolakan PSN di wilayah adat Merauke.
Dwi
