GMNI DKI Jakarta Desak DPR Gunakan Hak Angket Soal Ijazah Wapres Gibran
JAKARTA, 9 November 2026— Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mengeluarkan Seruan Aksi bertajuk “Selamatkan Konstitusi, Makzulkan Gibran!”.
Seruan ini merespons dua putusan lembaga peradilan terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
GMNI Jakarta merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait dokumen pendidikan Gibran. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
“Putusan MK dan MA ini membuka persoalan serius. Ini menyangkut integritas penyelenggaraan negara dan kepatuhan terhadap konstitusi. Tidak bisa diabaikan,” ujar Ketua DPD GMNI DKI Jakarta dalam keterangannya, Minggu (9/11/2026).
Melalui rilis ini, DPD GMNI Jakarta secara resmi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera menggunakan Hak Angket.
Hak Angket tersebut didesak untuk menyelidiki pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonan Pilpres 2024, termasuk proses penerbitan dan penggunaan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa di MA.
“DPR RI tidak boleh diam. Kami mendesak DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyelidiki secara terang benderang. Jika dalam penyelidikan terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UUD 1945, maka harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional, termasuk proses pemberhentian,” tegas GMNI Jakarta.
Untuk mengawal desakan tersebut, DPD GMNI Jakarta menyerukan aksi konstitusional bersama seluruh kader, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil.
“RINCIAN AKSI:’
Agenda: Aksi Selamatkan Konstitusi, Makzulkan Gibran
Waktu: Senin – Jumat, 9 – 13 November 2026, Pukul 10.00 WIB s/d selesai
” Titik Aksi:” Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta
Tuntutan:
1. Mendesak DPR RI segera gulirkan Hak Angket untuk selidiki keabsahan syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
2. Menuntut transparansi proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang telah dinyatakan tidak sah oleh MA.
3. Menegakkan konstitusi dan UUD 1945 demi menjaga integritas lembaga kepresidenan.
(M.Chairul)
GMNI Jaya! Marhaen Menang!
