Jakarta – Ketua Umum Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB), R. Dede Mulyana, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Menurut Dede Mulyana, pengesahan undang-undang tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi serta penanganan kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.
“Kami dari Aktivis KPKB menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia dan seluruh wakil rakyat di DPR RI. Kami berharap pengesahan undang-undang ini benar-benar menjadi langkah nyata dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan aset negara,” ungkap Dede Mulyana.
Meski demikian, KPKB juga mempertanyakan kapan undang-undang tersebut mulai dapat diberlakukan dan digunakan secara efektif oleh aparat penegak hukum (APH).
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pengesahan sebuah regulasi, tetapi juga kepastian mengenai pelaksanaan, mekanisme penerapan, serta keberanian aparat penegak hukum dalam menjalankannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin mengetahui kapan undang-undang ini benar-benar bisa digunakan untuk menindak kejahatan ekonomi, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan perolehan aset secara melawan hukum. Jangan sampai undang-undang sudah disahkan, tetapi masyarakat masih harus menunggu terlalu lama untuk melihat penerapannya,” tegasnya.
Dede Mulyana menambahkan, KPKB berharap regulasi tersebut dapat menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian, menjunjung tinggi keadilan, serta tetap melindungi hak-hak masyarakat dan pihak-pihak yang tidak bersalah.
KPKB menegaskan akan terus menjalankan fungsi pemantauan dan menyampaikan laporan kepada lembaga berwenang apabila menemukan dugaan penyimpangan atau tindak pidana yang merugikan negara.
“Rakyat membutuhkan bukti, bukan sekadar janji. Kami berharap undang-undang ini benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa dan negara serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi,” tutupnya.
Ketua Umum Aktivis KPKB
R. Dede Mulyana
Satu Kata: Lawan Korupsi!
