Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya resmi menjadi undang-undang. DPR RI mengesahkannya dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11), setelah proses legislasi yang berjalan lebih dari satu dekade.
Pengesahan ini menjadi penutup dari perjalanan panjang yang dimulai sejak 2008, melewati sejumlah pergantian pemerintahan dan berkali-kali gagal masuk agenda prioritas parlemen.
397 DIM Tuntas, Ini Rinciannya
Sebelum dibawa ke paripurna, Komisi III DPR RI menyelesaikan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Pembahasan itu merupakan tindak lanjut dari penugasan pimpinan DPR serta hasil rapat kerja Komisi III bersama pemerintah pada 5 November 2026.
Dari total tersebut, sebanyak 160 DIM dinyatakan tetap, 135 DIM mengalami perubahan redaksional, dan 40 DIM berubah secara substansi. Sebanyak 44 DIM dihapus, sementara 18 DIM merupakan substansi baru.
| Status DIM | Jumlah |
|---|---|
| Dinyatakan tetap | 160 |
| Perubahan redaksional | 135 |
| Perubahan substansi | 40 |
| Dihapus | 44 |
| Substansi baru | 18 |
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pembahasan RUU ini turut mengakomodasi pandangan masyarakat dan para ahli. Melalui Panitia Kerja, Komisi III menghimpun berbagai masukan untuk memperkaya materi regulasi.
“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Perjalanan Legislasi Sejak 2008
Gagasan pembentukan aturan ini muncul pada 2008. Pada 2012, pemerintah mulai menyusun draf RUU Perampasan Aset untuk diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan rancangan itu sempat masuk Prolegnas pada 2015.
Namun pembahasannya tidak berlanjut hingga menghasilkan undang-undang. Pada 2020, RUU Perampasan Aset bahkan tidak berhasil masuk dalam Prolegnas DPR.
Perkembangan kembali terlihat pada 2023 ketika DPR menerima surat presiden beserta naskah RUU untuk dibahas lebih lanjut. Meski demikian, prosesnya belum berhasil dituntaskan.
2008 — Gagasan pembentukan aturan perampasan aset muncul.
2015 — RUU sempat masuk Prolegnas, tetapi pembahasan tidak berlanjut.
2020 — RUU tidak berhasil masuk Prolegnas DPR.
2023 — DPR menerima surat presiden beserta naskah RUU, pembahasan belum tuntas.
Memasuki 2024, pemerintah kembali mendorong DPR agar segera memberi perhatian terhadap RUU tersebut. Namun rancangan itu belum masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan hanya tercantum dalam Prolegnas jangka menengah 2025–2029.
Pada 2025, dorongan untuk mempercepat pembentukan regulasi semakin menguat. RUU Perampasan Aset kemudian diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas dan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai usul inisiatif DPR.
Desakan juga datang dari masyarakat. Sejumlah kelompok di Pati, Jawa Tengah, seperti Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan Forum Komunikasi Rakyat Pati, menggelar aksi serta audiensi sejak Agustus 2026. Mereka meminta DPR dan pemerintah segera menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Harapan Memperkuat Pemberantasan Korupsi
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyebut pengesahan RUU ini sebagai langkah penting untuk menjawab harapan masyarakat yang telah menantikan kehadiran regulasi tersebut selama bertahun-tahun.
Menurutnya, undang-undang ini diharapkan menjadi instrumen yang memperkuat pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,”
— Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR RI
Politikus PKS dari Daerah Pemilihan Aceh II itu mengingatkan bahwa proses pembentukan RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008. Rancangan tersebut pernah tercatat dalam Prolegnas periode 2015–2019, tetapi belum berhasil diselesaikan.
Nasir menilai perkembangan pembahasan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengakhiri penantian masyarakat selama kurang lebih 18 tahun.
Dia juga memberikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI, terutama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran pimpinan lainnya, yang sebelumnya menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pembahasan RUU tersebut paling lambat pertengahan Desember 2026.
Menurut Nasir, penyelesaian pembahasan di tingkat pertama mencerminkan keseriusan DPR dalam merespons aspirasi masyarakat.
“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujar Nasir.
Dia menegaskan, komitmen yang disampaikan pimpinan DPR atas nama lembaga harus diwujudkan hingga seluruh proses legislasi tuntas. Dengan begitu, harapan masyarakat untuk memiliki instrumen hukum yang mendukung perampasan aset hasil kejahatan tidak kembali tertunda.
“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Nasir turut menyampaikan apresiasi kepada para pakar, akademisi, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Berbagai masukan tersebut disampaikan melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hingga kunjungan kerja Komisi III DPR RI.
Dia juga mengapresiasi keterlibatan pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, serta insan pers yang ikut mengawal proses pembahasan regulasi tersebut.
“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” jelasnya.
Nasir berharap pengesahan RUU Perampasan Aset tidak sekadar menjadi catatan keberhasilan DPR dalam bidang legislasi. Lebih dari itu, keberadaan undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat melalui penguatan penegakan hukum dan perwujudan keadilan.
“Dengan demikian, pandangan Fraksi PKS kami sampaikan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia,” pungkasnya.
Pertanyaan Umum
Kapan RUU Perampasan Aset disahkan DPR?
RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Berapa lama RUU ini menunggu untuk disahkan?
Gagasan pembentukan aturan ini muncul sejak 2008. Menurut Nasir Djamil, RUU tersebut telah ditunggu sekitar 18 tahun lamanya sebelum akhirnya disahkan.
Bagaimana hasil pembahasan 397 DIM dalam RUU ini?
Dari 397 DIM, sebanyak 160 dinyatakan tetap, 135 mengalami perubahan redaksional, 40 berubah substansi, 44 dihapus, dan 18 merupakan substansi baru.
Sumber: JawaPos
