JAKARTA_HARIANESIA.COM_ Kematian lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam latihan dasar kemiliteran harus menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
Hal itu disampaikan Abraham Leo, Sekretaris Jenderal DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) salah satu Sayap Partai PDI Perjuangan.
Menurut pria yang biasa dipanggil Abe ini, publik perlu melihat peristiwa ini dengan standar akuntabilitas yang sama seperti kasus lain yang menelan korban jiwa.
“Jika satu warga sipil meninggal, tuntutan investigasi biasanya muncul. Maka lima kematian dalam program negara juga tidak cukup dijawab dengan duka dan evaluasi internal,” ujarnya, Minggu (28/6/2026).
*Program Dinilai Tidak Efisien terhadap APBN*
Abe menilai SPPI belum menjawab kebutuhan utama pembangunan dan berpotensi membebani APBN.
“Indonesia saat ini butuh pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, dan penguatan pendidikan, bukan perluasan pola pembinaan militeristik,” tegasnya.
Ia juga menilai pendekatan militeristik terhadap warga sipil tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.
“Ini sangat militeristik dan tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi saat ini. Negara demokrasi harusnya menguatkan ruang sipil, bukan menyeragamkan warga dengan pola komando,” kata Abe.
*Negara Tetap Bertanggung Jawab*
Menurut Sekjen REPDEM, status sukarela peserta tidak menghapus tanggung jawab negara atas keselamatan mereka.
“Sukarela hanya menjelaskan cara masuk program. Negara tetap wajib menjamin keselamatan warga sipil di bawah pengawasan penyelenggara,” jelasnya.
Ia menyebut lima kematian itu sebagai tanda kegagalan sistem. Karena itu ia mendesak audit terbuka atas seleksi kesehatan, pemetaan risiko, dan prosedur evakuasi medis. “Dan yang terpenting, apa perlunya sama harus pakai latsarmil segala? Ini mau pelatihan untuk profesional atau mau persiapan perang? Lima meninggal itu saja lebih dari cukup bahwa yang mencanangkan, menyusun, sampai membuat program ini bodohnya luar biasa!”.
Mendesak Audit Independen
Abe mendesak Presiden memerintahkan audit independen terhadap seluruh penyelenggaraan latihan dasar kemiliteran SPPI.
Ia juga mendesak penghentian total model latihan berisiko tinggi ini dan membuat program tanpa melibatkan militer.
“Negara tidak boleh menerapkan standar ganda terhadap nyawa warga sipil, sekali lagi ini bukan untuk membuat sukwan sukwati persiapan perang! Ga ada relevansinya sama militer! Cuma bancakan anggaran!” pungkasnya.
(DW)
