MEDAN, Fakta persidangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara mengungkap dua proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara tidak tercantum dalam APBD murni 2025.
Anggaran kedua proyek tersebut baru muncul melalui pergeseran anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga enam kali melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
2 PROYEK YANG TAK MASUK APBD AWAL!
Dua proyek yang menjadi sorotan tersebut adalah:
1. Peningkatan struktur Jalan Provinsi ruas Sipiongot – Batas Labuhanbatu, Kabupaten Padang Lawas Utara!
2. Peningkatan struktur Jalan Provinsi ruas Hutaimbaru – Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara!
Nilai anggaran yang kemudian dialokasikan untuk kedua proyek tersebut mencapai sekitar Rp 165 miliar.
Di dakwaan JPU KPK, nilai awalnya adalah Rp 157,8 miliar, yang kemudian berkembang menjadi Rp 165 miliar / Rp 165,8 miliar setelah pergeseran hingga enam kali.
SAKSI HALDUN: TIDAK ADA DI APBD MURNI 2025!
Fakta tersebut terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan pada 24 September 2025.
Sekretaris Dinas PUPR Sumut, Muhammad Haldun*, dalam kesaksiannya menyampaikan bahwa anggaran kedua proyek tersebut tidak tercantum dalam APBD murni 2025.
Haldun menyebut anggaran kedua proyek muncul melalui proses pergeseran anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga enam kali menggunakan instrumen Peraturan Gubernur (Pergub).
HAKIM: HADIRKAN BOBBY!
Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan Bobby dan mantan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sumut Effendy Pohan untuk memberikan keterangan soal pergeseran anggaran.
Permintaan itu muncul setelah Haldun bersaksi.
Hakim mempertanyakan dasar hukum dan proses pergeseran tersebut.
Hakim menyimpulkan yang paling bertanggung jawab atas kebijakan Pergub tersebut adalah gubernur.
Hakim minta Bobby dihadirkan sebagai saksi, bukan sebagai terdakwa!
PERGUB APA SAJA? – HINGGA 6 KALI, BAHKAN 7 KALI!
Penjabaran APBD Sumut 2025 awalnya dituangkan dalam Pergub 37/2024.
Pergub tersebut kemudian diubah berkali-kali:
– Pergub 16/2025, 13 Maret 2025! Perubahan ketiga atas Pergub 37/2024! – Ini yang memasukkan 2 proyek Rp 157,8 miliar! Sehari setelah ajuan 12 Maret 2025!
– Pergub 24/2025!Perubahan kelima atas Pergub 37/2024!
– Pergub 25/2025, 20 Mei 2025! Perubahan keenam atas Pergub 37/2024! – Ditandatangani Muhammad Bobby Afif Nasution! Pemrakarsa Badan Keuangan dan Aset Daerah!
– Pergub 34/2025! Perubahan ketujuh atas Pergub 37/2024! Untuk Grand Prix F1H2O Powerboat + Aquabike Danau Toba!
Setelah itu ada
Pergub 34/2025 (perubahan ketujuh) untuk keperluan lain!
APAKAH PERGESERAN LEWAT PERGUB ITU SAH?
Focus Group Discussion (FGD) di kantor Suluh Muda Inspirasi (SMI), Medan, Senin, 6 Oktober 2025, membahas hal ini.
Perwakilan Seknas FITRA, Siska Barimbing, dalam paparannya menjelaskan bahwa pergeseran anggaran merupakan hal yang lazim dalam tata kelola keuangan daerah, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 154 ayat (1) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar Siska.
Namun, pergeseran anggaran itu hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan DPRD dan maksimal satu kali dalam satu tahun anggaran,
Pergeseran juga dapat dilakukan melalui Perubahan Penjabaran APBD (Peraturan Kepala Daerah), sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (4) Permendagri 77/2020.
Siska menekankan bahwa perubahan penjabaran APBD tidak memerlukan persetujuan DPRD, tetapi wajib dilaporkan kepada pimpinan DPRD paling lambat satu bulan setelah ditetapkan.
Ada 2 jalur!
Jalur 1 – Pasal 154: Pergeseran APBD, butuh penetapan DPRD, maksimal 1x setahun!
Jalur 2 – Pasal 160 (4): Perubahan Penjabaran APBD lewat Pergub, bisa lebih dari 1x, asal tidak ubah substansi Perda APBD, wajib lapor ke pimpinan DPRD paling lambat 1 bulan!
Yang dipakai Bobby: Jalur 2 – Pergub!
Yang dipersoalkan: Apakah Pergub 16/2025 + Pergub 25/2025 itu sudah dilaporkan ke pimpinan DPRD? Apakah tidak mengubah substansi Perda APBD? Apakah kondisi mendesak / perubahan prioritas itu
ITU YANG HARUS DIUJI KPK + PENGADILAN!
Pengamat anggaran sekaligus Dewan Pendiri SMI, Elfenda Ananda, menilai pergeseran anggaran proyek jalan yang terseret OTT tersebut memang tampak mendesak.
Namun, ia mempertanyakan dasar hukum yang digunakan dalam pengalihan dana tersebut.
Elfenda memaparkan bahwa dasar pergeseran dana bersumber dari surat Bupati Nias Barat Nomor 3002/644/2025 tertanggal 7 Maret 2025 tentang bantuan perbaikan infrastruktur akibat bencana alam.
Menurutnya, pengeluaran tersebut seharusnya menggunakan pos Belanja Tidak Terduga (BTT), bukan dialihkan ke pos Dinas PUPR Sumut.
Elfenda juga menyoroti lonjakan belanja jalan dan jaringan 104 persen, dari masa Pj Gubernur Fatoni (Pergub No. 6 Tahun 2025) ke masa Gubernur Bobby (Pergub No. 25 Tahun 2025).
Nilai belanja tersebut naik dari Rp 669 miliar menjadi Rp 1,36 triliun.
“Untuk kasus ini saja 5% dari 1,36 T itu saja sudah sekitar 68 miliar, baru dua proyek,” ujar Elfenda.
APA KATA JPU KPK? – TIDAK ADA DOKUMEN PERENCANAAN!
JPU KPK, Eko Wahyu Prayitno, saat membacakan dakwaan Topan + Rasuli, menyebut:
“Padahal terhadap kedua ruas jalan tersebut tidak termasuk penanganan dampak bencana alam serta penanggulangan infrastruktur dalam kondisi mendesak. Selain itu, Dinas PUPR Sumut tidak memiliki dokumen perencanaan yang menjadi dasar pagu anggaran,”
JPU mendakwa Topan menerima Rp 50 juta + janji commitment fee 4%*, Rasuli menerima Rp 50 juta + janji fee 1%*, dari Akhirun Piliang (PT Dalihan Natolu Group) + Rayhan Dulasmi (PT Rona Mora) agar lelang e-katalog diarahkan ke perusahaan mereka.
KPK, dalam Siaran Pers 26/HM.01.04/KPK/56/06/2025, 30 Juni 2025, menyebut total keseluruhan nilai proyek PUPR + PJN Wilayah I ditaksir lebih dari Rp 231,8 miliar.
TOPAN LAPOR KE BOBBY!
Pada 2 Oktober 2025, mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, mengaku telah melaporkan rencana pembangunan kedua ruas jalan itu kepada Bobby.
Menurut Topan, Bobby mempersilakan agar jalan yang diajukan ditinjau.
Topan juga menyebut proyek tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) gubernur dan wakil gubernur.
Namun, kaitan dokumen yang ditampilkan di persidangan dengan kedua proyek tersebut turut menjadi sorotan.
Dalam persidangan, jaksa KPK juga menampilkan foto Bobby bersama Topan di lokasi peninjauan jalan.
Mantan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi, membenarkan foto tersebut.
KPK: AKAN DIDALAMI!
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan penyidik akan mendalami kemungkinan pengembangan perkara ke lingkungan Pemprov Sumut.
Sehingga nanti memang apakah ada kemudian pengembangan-pengembangan baik yang di lingkungan pemerintah daerah, karena ini anggarannya kan pasti beda, kalau balai besar kan tentunya anggaran APBN ya di pusat,” kata Taufik, Jumat (23/10/2026).
sampai 14 November 2026, belum ada pengumuman resmi KPK yang menetapkan Bobby Nasution sebagai tersangka!
DESAKAN: PERIKSA BOBBY!
GMNI Sumut, Diga Pinem, 15 November 2026:
Jangan sampai hukum hanya berani menyentuh pejabat pelaksana, sementara lingkaran kekuasaan yang memiliki otoritas politik dan kewenangan pengambilan keputusan justru luput dari pemeriksaan. KPK tidak boleh tebang pilih. Bobby Nasution harus dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban atas segala fakta yang relevan dalam perkara ini.
MADILOG SUMUT, Habibi Martua, 19 November 2026, depan KPK:
Sudah lebih dari satu tahun kasus korupsi pembangunan jalan Sumut berjalan, tetapi mengapa Bobby Nasution selaku Gubernur Sumut belum juga dipanggil dan diperiksa? Pemeriksaan Bobby bukan berarti menyatakan yang bersangkutan bersalah.
BOBBY BILANG APA?
Bobby Nasution menyerahkan sepenuhnya soal dugaan aliran uang korupsi proyek jalan ke KPK.
“Ya kita lihat di hukum aja nanti (adanya dugaan aliran uang korupsi proyek jalan ke gubernur), jelasnya”
Bobby memastikan Pemprov Sumut kooperatif, dan menurutnya Inspektorat sudah menyampaikan laporan awal serta aktif melaporkan perkembangan.
M.CHAIRUL




















