Di Sarasehan Kebangsaan MPR RI di UNAMIN Sorong, Anggota DPD RI Itu Minta Mahasiswa Tak Diam Melihat Masalah Pembangunan
SORONG — Sarasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) tidak hanya menjadi ajang sosialisasi wawasan kebangsaan. Di Aula Rektorat UNAMIN, Anggota DPD RI, *Paul Fincent Mayor, S.IP., CM., NHLP*, menyampaikan pesan yang jauh lebih tajam: mahasiswa harus lebih kritis.
Kegiatan yang dihadiri Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAMIN, Arie Purnomo, S.IP., M.Si., beberapa dosen FISIP, perwakilan Biro SDMH, serta mahasiswa FISIP UNAMIN itu menjadi wadah untuk memahami lebih jauh kedudukan, peran, fungsi, dan kewenangan MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Namun di ujung kegiatan, Paul menegaskan bahwa wawasan kebangsaan tidak boleh berhenti sebagai hafalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan harus hidup dalam keberanian mengkritisi kebijakan pemerintah.
> “Harapan saya untuk mahasiswa UNAMIN Sorong, terutama yang di FISIP, harus lebih kritis lagi mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di Papua Barat Daya,” ujar Paul.
> “Untuk mendorong pembangunan yang lebih baik lagi, karena ada banyak masalah dan juga dugaan korupsi yang harus dibereskan,” tegasnya.
Pernyataan itu langsung disambut antusias mahasiswa. Dalam sesi dialog, sejumlah mahasiswa FISIP menyampaikan pertanyaan dan kritik secara terbuka. Suasana Aula Rektorat yang awalnya formal berubah menjadi ruang diskusi yang hidup.
Menurut Paul, mahasiswa FISIP memiliki posisi strategis. Mereka adalah calon ilmuwan sosial, calon birokrat, calon politisi, dan calon pengambil kebijakan di masa depan. Jika sejak di kampus mereka tidak dilatih kritis, maka ke depan mereka hanya akan menjadi penonton pembangunan.
> “Dari kampus, tumbuhkan semangat kebangsaan untuk Indonesia yang lebih kuat!” kata Paul.
Ia menegaskan, kritik bukan bentuk ketidakcintaan pada negara. Justru kritik adalah wujud cinta pada bangsa — karena mahasiswa yang kritis adalah mahasiswa yang peduli agar pembangunan di Papua Barat Daya tidak berjalan di tempat, tidak salah arah, dan tidak diselewengkan.
> “Mahasiswa tidak hanya harus memahami nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujarnya.
Sarasehan Kebangsaan ini sendiri menjadi ruang dialog dan edukasi bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, memperkuat semangat persatuan, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pihak UNAMIN menyambut baik kehadiran Paul. Kegiatan ini dinilai bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi bagian dari pendidikan karakter kebangsaan bagi mahasiswa — bahwa nasionalisme harus dibuktikan dengan keberanian menyuarakan kebenaran dan mengawal pembangunan daerahnya sendiri.
(DW)




















