Depok_HARIANESIA.COM_Proyek penurapan di kawasan Perumahan Bukit Novo, Jalan Tole Iskandar, Depok, yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp209 juta dari APBD Kota Depok 2025, kini menjadi sorotan keras publik. Alih-alih menunjukkan profesionalitas, pihak kontraktor dan pelaksana justru terkesan main petak umpet dan saling lempar tanggung jawab.
Proyek yang seharusnya dikerjakan oleh CV Saya Mandraguna dengan supervisi PT Nurmulya Abadi Sejahtera serta perencana Danureksa Sarana Cipta, hingga kini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Saat media mencoba meminta klarifikasi, Indra selaku kontraktor justru melempar tanggung jawab kepada Ahmad, pelaksana proyek. Namun ketika Ahmad dihubungi, jawabannya tidak kalah mengecewakan. Dengan enteng, ia mengelak: “Sy msh di luar bang, ada Bang Tony,” tulisnya singkat lewat WhatsApp, seakan menyepelekan permintaan konfirmasi.
Sikap tidak transparan ini sontak mengundang reaksi keras dari berbagai pihak. Ketua DPD Jawa Barat LSM Indonesia Morality Watch, Edwar, menilai ada sesuatu yang tidak beres dalam proyek ini.
“Mengapa kontraktor dan pelaksana seperti buang badan? Ini jelas-jelas menggunakan uang rakyat, bukan uang pribadi. Publik berhak tahu ke mana anggaran Rp209 juta itu mengalir. Jangan-jangan proyek ini hanya dijadikan ajang bancakan,” tegas Edwar.
Kuat dugaan, proyek ini hanya sekadar formalitas untuk menghabiskan anggaran tanpa mempertimbangkan kualitas dan transparansi. Publik patut khawatir jika pembangunan yang dibiayai uang rakyat berujung pada pekerjaan asal-asalan, minim pengawasan, bahkan berpotensi mark up anggaran.
Sampai berita ini diturunkan, pihak kontraktor maupun pelaksana tetap bungkam. Alih-alih terbuka, mereka justru memperlihatkan sikap tidak bertanggung jawab yang semakin memperkuat kecurigaan publik.
Kini, bola panas berada di tangan aparat pengawas dan penegak hukum. Jika tidak segera diselidiki, proyek penurapan Bukit Novo bukan hanya mencoreng citra Pemkot Depok, tetapi juga bisa menjadi contoh nyata bagaimana APBD dijadikan ladang bancakan segelintir pihak yang mengabaikan kepentingan rakyat.
