Bandar Lampung_HARIANESIA.COM_ Prof. Dr. H. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H., menyatakan penolakannya terhadap rencana pemberian gelar adat kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, oleh sejumlah tokoh adat di Lampung. Menurutnya, pemberian gelar adat harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat adat secara menyeluruh.
Henry mengaku merupakan keturunan garis lurus ke-XIII Sai Batin Marga Pugung Penengahan, Kabupaten Pesisir Barat. Ia menilai gelar adat memiliki makna moral, historis, dan kultural yang sangat tinggi, sehingga proses pemberiannya harus dilakukan secara arif, hati-hati, serta melalui pertimbangan yang matang.
“Bagi masyarakat Lampung, gelar adat bukan sekadar simbol penghormatan, melainkan representasi kehormatan, keteladanan, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat yang diwariskan para leluhur,” ujar Henry dalam keterangan tertulisnya, Senin, (29/6/2026).
Henry mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjabat sebagai Koordinator Tim Hukum Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo–Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden 2014. Namun, ia mengaku kecewa terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dinilainya tidak lagi sejalan dengan harapan awal serta berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.
“Atas dasar itu, saya menyatakan tidak sependapat dengan pemberian gelar adat kepada Joko Widodo,” tegasnya.
Meski demikian, Henry menekankan bahwa sikap yang disampaikannya merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili seluruh masyarakat adat Lampung. Menurutnya, masyarakat adat Lampung memiliki sejarah, struktur adat, dan keberagaman pandangan yang patut dihormati.
Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya bukan bertujuan merendahkan pihak mana pun ataupun memicu perpecahan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keluhuran nilai-nilai adat.
“Ini bentuk kepedulian agar kehormatan lembaga adat tetap terjaga dan tetap menjadi penjaga nilai-nilai luhur warisan para leluhur,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Henry mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah adat, menjunjung tinggi demokrasi yang berlandaskan konstitusi, serta membangun Indonesia yang berkeadilan dan menghormati suara rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh tanggapan dari pihak penyelenggara pemberian gelar adat maupun pihak Joko Widodo terkait pernyataan Prof. Henry Yosodiningrat. Apabila tanggapan telah diterima, berita ini akan diperbarui.
Dwi
