Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencananya untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri. Pernyataan itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9) malam. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk segera menggelar rapat terbatas kabinet guna membahas kebijakan ini secara menyeluruh.
“Saya akan segera mengadakan ratas, pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ujar Prabowo sebagaimana disiarkan kanal YouTube PAN TV. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.
Menariknya, program pendidikan gratis ini rencananya akan dibiayai dari uang negara yang berhasil dikembalikan dari hasil praktik korupsi. Presiden menegaskan bahwa sumber pendanaan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. “Nanti akan ada yang bertanya ‘dari mana uangnya?’ Uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri,” kata Prabowo di hadapan para kader PAN dan tamu undangan.
Pada forum yang sama, Presiden juga menyampaikan perkembangan penting terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengaku telah menerima laporan mengenai dugaan keterlibatan 95 korporasi dalam kasus karhutla yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah serius menelusuri keterlibatan pihak-pihak korporasi dalam bencana asap yang kerap melanda beberapa provinsi.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan telah memerintahkan Kapolri untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh korporasi-korporasi tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan mencabut izin usaha apabila aparat penegak hukum telah memiliki bukti yang cukup kuat. “Saya sudah kasih petunjuk Kapolri usut terus, jangan ragu-ragu. Begitu bukti sudah kuat, lapor ke saya, saya akan mencabut semua izin-izin mereka itu,” tegasnya.
Komitmen Pengelolaan Sumber Daya Alam
<pDalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menekankan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam Indonesia.
“Sekian puluh tahun laporan palsu, dia kira mereka bisa lebih hebat dari pemerintah NKRI. Ayo adu kekuatan, saya yakin rakyat di belakang saya,” kata Prabowo dengan nada tegas. Pernyataan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan nasional di tengah berbagai tantangan pengelolaan kekayaan alam yang selama ini kerap dipertanyakan transparansinya.
Kebijakan pendidikan gratis yang direncanakan pemerintah ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri, pemerintah berharap dapat menekan angka putus sekolah dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Namun demikian, sejumlah pengamat menilai bahwa realisasi kebijakan ini membutuhkan perencanaan anggaran yang matang. Sumber dana yang berasal dari hasil pengembalian korupsi memang menjanjikan, tetapi keberlanjutannya perlu dijamin melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa infrastruktur dan kapasitas sekolah negeri siap menampung potensi peningkatan jumlah siswa yang akan mendaftar setelah kebijakan ini diberlakukan.
Di sisi lain, langkah tegas pemerintah dalam menangani karhutla dengan melibatkan penegakan hukum terhadap korporasi patut diapresiasi. Selama ini, kebakaran hutan dan lahan kerap menjadi masalah lintas sektor yang sulit diselesaikan karena minimnya efek jera bagi pelaku. Dengan adanya komitmen untuk mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar, diharapkan kasus karhutla dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang.
Kebijakan-kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo dalam forum HUT PAN tersebut mencerminkan arah pemerintahan yang tegas dalam tata kelola pendidikan, penegakan hukum lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat pun menantikan tindak lanjut nyata dari seluruh pernyataan tersebut, terutama dalam bentuk kebijakan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat banyak.
Pertanyaan Umum
Kapan kebijakan pendidikan gratis akan mulai diterapkan?
Presiden Prabowo menyatakan akan segera mengadakan rapat terbatas kabinet untuk membahas kebijakan tersebut. Hingga saat ini belum ada kepastian tanggal pasti penerapannya, namun pemerintah menargetkan pembahasan segera dilakukan setelah ratas digelar.
Apakah kebijakan ini berlaku untuk semua sekolah negeri di Indonesia?
Ya, rencananya kebijakan ini berlaku untuk sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri, sekolah menengah atas negeri, hingga universitas negeri di seluruh Indonesia.
Bagaimana mekanisme pendanaan program pendidikan gratis ini?
Pemerintah akan menggunakan uang negara yang berhasil dikembalikan dari hasil praktik korupsi sebagai sumber pendanaan utama program ini, selain dari sumber-sumber penerimaan negara lainnya yang sah.
Sumber: Katadata
