Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
EdukasiPolitik

Pecah Kongsi Prabowo – Geng Solo Momentum KPK Bongkar Dugaan Korupsi Boby Nasution

×

Pecah Kongsi Prabowo – Geng Solo Momentum KPK Bongkar Dugaan Korupsi Boby Nasution

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

JAKARTA, Dinamika politik nasional memanas setelah sejumlah pengamat menilai kongsi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah pecah.

Penilaian tersebut muncul di tengah dua momentum penegakan hukum yang berbeda: Bareskrim Polri mengusut dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan KPK mendalami dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang menyeret nama Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Banner Iklan Harianesia 300x600Banner Iklan Harianesia 300x600

APA ITU GENG SOLO?

Istilah “Geng Solo” digunakan dalam sejumlah pemberitaan untuk menggambarkan hubungan politik dan profesional antara Jokowi dengan beberapa pejabat yang memiliki riwayat penugasan di Surakarta atau pernah bekerja dalam lingkaran pemerintahannya.

pada 4 November 2026 laporan yang mengidentifikasi tujuh perwira tinggi TNI dan Polri yang dikaitkan dengan istilah Geng Solo.
Ketujuh nama tersebut adalah Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Hadi Tjahjanto, Widi Prasetijono, Agus Subiyanto, Listyo Sigit Prabowo, Ahmad Luthfi, dan Nana Sudjana

Nama yang paling sering dikaitkan adalah Listyo Sigit Prabowo.
Listyo pernah menjabat Kapolresta Surakarta pada 2011 ketika Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo, lalu menjadi Ajudan Presiden Jokowi pada 2014-2016, dan kemudian ditunjuk Jokowi sebagai Kapolri pada Januari 2021, jabatan yang diembannya selama lima tahun delapan bulan.

ANALISIS: PECAH KONGSI!

Peneliti ISEAS Yusof-Ishak Institute, Made Supriatma, dalam analisis yang ditulis di akun media sosialnya, Rabu (11/11/2026), menilai kongsi politik antara Prabowo dan Jokowi telah pecah

Made menyebutnya sebagai kongsi sungsang antara Sang Kalahan yang sangat ingin berkuasa dan Sang Menangan yang selalu menang di setiap pemilihan.
Menurut Made, Sang Kalahan adalah Prabowo yang empat kali mencoba, selalu gagal, baru menang sekali.
Sang Menangan adalah Jokowi yang tidak pernah kalah dalam pemilihan umum yang diikutinya, mulai dari Wali Kota dua kali, Gubernur satu kali, dan Presiden dua kali.

Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence, Ali Noer Zaman, pada Rabu (4/11/2026), menilai penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo memiliki dampak politik yang lebih luas.
Menurut Ali, saat ini terdapat dua kelompok yang kerap dikaitkan dengan persaingan pengaruh politik, yakni kelompok yang dekat dengan Jokowi atau Geng Solo dan kelompok Presiden Prabowo yang dikenal sebagai Geng Hambalang.
Ali juga memperkirakan kelompok yang terdampak perubahan tersebut tidak akan tinggal diam.

Baca Juga :  Pastikan Kesiapan Di TPS, Kapolres Wonogiri Bersama Dandim Cek TPS di Wilayah Kabupaten Wonogiri

Secara normatif kubu Jokowi kemungkinan tidak akan tinggal diam dan sangat mungkin melakukan perlawanan, ujarnya.
Pengamat komunikasi politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai:

Era bulan madu dengan Jokowi ini sudah selesai.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika, menyebut situasi yang berkembang sebagai:
Perang sadapan yang menandai pecah kongsi menuju perang terbuka.

Mantan anggota BIN, Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra, dalam podcast Refly Harun, Senin (16/11/2026), memperkirakan kekuatan Geng Solo baru berkurang sekitar 30 persen, masih ada sekitar 70 persen kekuatan yang tersisa.
angka 70 persen itu adalah perkiraan Sri, bukan hasil pengukuran kuantitatif!
Sri tidak merinci metode penghitungan maupun indikator yang digunakan!

YANG MEMBANTAH: MASIH BESTIE!

Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi, pada Kamis (29/10/2026), mengatakan upaya PDI-P untuk memisahkan Prabowo dan Jokowi tidak ada yang berhasil.

Dedek mengatakan, ketika PDI-P berupaya menggiring opini publik lewat Sekjen Hasto Kristiyanto yang menyebut Gibran adalah beban Prabowo, partai besutan Megawati itu lupa satu hal, mereka tidak melihat data bahwa kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 berkat kontribusi Gibran yang merepresentasikan keluarga Jokowi.

Jokowi sendiri, pada Kamis (1/10/2026), di kediamannya di Sumber, Solo, menyatakan menerima pergantian Listyo.
Jokowi menilai masa jabatan Listyo sudah cukup lama dan menyebut Suyudi sebagai pengganti yang baik.

MOMENTUM 1 – BARESKRIM, BUKAN KPK! PENYADAPAN!

Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) malam menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Kemudian, Irjen Slamet Uliandi (SU) juga disebut sebagai tersangka, sehingga total menjadi empat tersangka.

Penetapan tersangka itu disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam.
Para tersangka diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur hukum dan verifikasi sesuai ketentuan Peraturan Kapolri.

Baca Juga :  Tambang Tanpa Izin Tetap Beroperasi di Kendal, Warga: "Hukum Seolah Hanya Tajam ke Bawah!"

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, pada Kamis (5/11/2026), menegaskan siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum.
Habiburokhman meminta penyidik tidak hanya mengusut pelaku, tetapi juga mengungkap aktor intelektual yang diduga berada di balik kasus penyadapan Presiden.

Politikus PDI-P, Guntur Romli, pada Jumat (6/11/2026), menyebut:
Geng Jokowi dalang penyadapan dan makar Presiden Prabowo.

MOMENTUM 2 – KPK, BUKAN BARESKRIM! KORUPSI JALAN SUMUT!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami keterlibatan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.

Kemungkinan tersebut menyusul fakta persidangan mengenai pergeseran anggaran pembangunan jalan senilai sekitar Rp165 miliar.
Penyidik KPK akan mendalami kemungkinan pengembangan perkara ke lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Saat ini, penyidikan masih berfokus pada klaster Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut yang menggunakan anggaran APBN.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025 terkait dugaan suap atau gratifikasi dalam pengerjaan proyek di lingkungan BBPJN Sumut periode 2023-2025.

Dalam perkara awal, KPK menetapkan lima tersangka:

1. Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut.
2. Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, merangkap PPK.
3. Heliyanto, PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut.
4. M Akhirun Efendi Siregar, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group.
5. M Rayhan Dulasmi Pilang, Direktur PT RN, anak Akhirun.

Pada 30 September 2026, KPK menetapkan delapan tersangka baru dari klaster BBPJN Sumut, tujuh di antaranya ditahan.

KPK mengungkap dugaan praktik pemberian commitment fee yang dibagi berdasarkan jabatan.
Kepala BBPJN dan Kepala Satker masing-masing disebut memperoleh jatah 4 persen. Sementara PPK memperoleh 1 hingga 1,5 persen, sedangkan bendahara dan Pokja disebut mendapat 0,5 persen.

FOKUS KE BOBBY – PERGESERAN Rp 165 MILIAR!

Nama Bobby menjadi sorotan dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Pada 24 September 2025, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu meminta JPU KPK menghadirkan Bobby dan mantan Pj Sekda Sumut, Effendy Pohan, untuk memberikan keterangan mengenai pergeseran anggaran proyek jalan senilai sekitar Rp165 miliar.
Anggaran tersebut berkaitan dengan dua proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni ruas Sipiongot – Batas Labuhan Batu dan Sipiongot – Hutaimbaru.

Baca Juga :  Megawati Sampaikan Dukacita Atas Wafatnya Ayatullah Ali Khamenei, Tegaskan Solidaritas untuk Iran

Dalam persidangan, Sekretaris Dinas PUPR Sumut, Muhammad Haldun, menerangkan bahwa anggaran kedua proyek belum tercantum dalam APBD murni 2025, melainkan dialokasikan melalui pergeseran anggaran sejumlah OPD hingga enam kali menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub).

Dalam persidangan 1 Oktober 2025, JPU KPK juga menampilkan foto Bobby bersama Topan di lokasi peninjauan jalan.
Mantan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi, membenarkan foto tersebut dan menerangkan bahwa dirinya ikut mengawal rombongan gubernur bersama unsur TNI dan kepolisian.

Topan Obaja Putra Ginting, dalam persidangan, mengaku selalu melaporkan proyek yang disebut sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) tersebut kepada Gubernur

GELEDAH 6 LOKASI!

Penggeledahan KPK berlangsung Senin – Selasa (9-10/11/2026) di enam lokasi: kantor Satker Wilayah 1 dan Wilayah 2 BBPJN Sumut, dua rumah pihak swasta selaku kontraktor, rumah mantan Kadis PU Sumut, serta rumah mantan Kasatker BBPJN Sumut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di BBPJN Sumut periode 2023-2025.
Gubernur Bobby Nasution, pada Senin (16/11/2026), di Lanud Soewondo, Medan, membenarkan penggeledahan itu dan menyebut informasi tersebut ia peroleh dari Inspektorat.
Bobby tidak menyebut nama kepala OPD maupun rincian kegiatan yang dimaksud.
Media setempat melaporkan rumah yang digeledah itu milik mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Mulyono.
Bobby memastikan Pemprov Sumut kooperatif, dan menurutnya Inspektorat sudah menyampaikan laporan awal serta aktif melaporkan perkembangan.

SIAPA YANG DESAK KPK PERIKSA BOBBY?

ICW, Peneliti Zararah Azhim Syah, pada 14 November 2025, menyoroti permintaan majelis hakim untuk menghadirkan Bobby.
PMPHI, Koordinator Gandi Parapat, pada 20 November 2026, menilai KPK tidak berani memeriksa Bobby karena Bobby adalah menantu Jokowi dan ipar Wapres Gibran.

MADILOG SUMUT,

Koordinator Habibi Martua, pada Kamis (19/11/2026), di depan Gedung KPK, mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Bobby.
Bobby Nasution, menantu Jokowi itu, menyerahkan sepenuhnya soal dugaan aliran uang korupsi proyek jalan ke KPK.

M.CHAIRUL

Banner Iklan 1Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600