BANDUNG, JUMAT (13/11/2026) — Yayasan Rehabilitasi Tri Hita Praba, Bandung, menyampaikan bantahan dan hak jawab atas pemberitaan media online TKP News mengenai dugaan pungutan biaya fantastis terhadap keluarga tiga klien rehabilitasi narkotika.
Melalui Humas Yayasan Tri Hita Praba, N. Mujianto, pihak yayasan menegaskan bahwa pelayanan rawat inap terhadap ketiga klien yang menjadi pokok pemberitaan diberikan secara gratis.
Klarifikasi tersebut disampaikan untuk menanggapi artikel TKP News berjudul “Diduga Ada Pungutan Biaya Fantastis, Keluarga Pasien Rehabilitasi di Yayasan Tri Hita Praba Bandung Mengaku Keberatan” yang diterbitkan pada Jumat, 13 November 2026.
Dalam pemberitaan itu, keluarga klien mengeluhkan dugaan besarnya biaya rehabilitasi, termasuk detoksifikasi dan biaya lainnya.
Pihak yayasan menilai pemberitaan tersebut belum memuat penjelasan resmi manajemen mengenai pelayanan dan pembiayaan yang dipersoalkan.
Namun, polemik tidak berhenti pada persoalan pemberitaan. Pihak yayasan juga mengungkap dugaan permintaan uang melalui percakapan telepon seluler oleh seseorang yang mengaku sebagai wartawan, yang menurut keterangan yayasan dikaitkan dengan penurunan atau penghapusan berita.
RAWAT INAP GRATIS, HUMAS MINTA PEMBERITAAN DILURUSKAN
N. Mujianto menjelaskan bahwa tiga klien yang menjadi pokok pemberitaan sedang menjalani penanganan rehabilitasi terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Menurut keterangan manajemen, pelayanan rawat inap terhadap ketiganya tidak dipungut biaya.
“Kami tegaskan bahwa penanganan rawat inap bagi tiga klien tersebut adalah gratis. Karena itu, pemberitaan yang menimbulkan kesan adanya pungutan fantastis harus diperjelas melalui bukti dan rincian pelayanan yang sebenarnya,” demikian pernyataan yang disiapkan pihak Humas Yayasan Tri Hita Praba.
Pihak yayasan menyatakan telah memberikan pemahaman mengenai prosedur rehabilitasi kepada pihak yang mewakili keluarga klien.
Manajemen juga meminta agar setiap keberatan mengenai biaya rehabilitasi, detoksifikasi, maupun layanan lainnya diperiksa berdasarkan dokumen dan bukti transaksi.
Menurut N. Mujianto, keberatan keluarga tetap harus dihormati. Namun, seluruh informasi harus diperiksa secara objektif agar tidak merugikan pihak mana pun.
DUGAAN PERMINTAAN UANG LEWAT TELEPON UNTUK TAKE DOWN BERITA, HUMAS PERTANYAKAN PROFESIONALISME
Pihak Yayasan Tri Hita Praba mengungkap adanya dugaan permintaan uang yang disebut disampaikan melalui komunikasi telepon seluler oleh seseorang yang mengaku sebagai wartawan.
Menurut keterangan pihak yayasan, permintaan tersebut dikaitkan dengan upaya menurunkan atau menghapus pemberitaan yang telah dipublikasikan.
N. Mujianto menyatakan bahwa apabila informasi tersebut terbukti, tindakan demikian patut diperiksa dari sisi etika jurnalistik maupun hukum pidana.
“Apabila benar ada permintaan uang agar pemberitaan diturunkan, kemudian disertai tekanan akan menyebarkan berita secara luas, tentu persoalan ini harus diperiksa secara serius. Kami tidak akan langsung menghakimi, tetapi akan mengumpulkan bukti dan berkonsultasi dengan tim legal yayasan,” tegasnya.
Pihak yayasan menyebut bahwa dugaan permintaan uang melalui telepon tersebut menjadi salah satu persoalan yang akan dibahas bersama tim hukum.
Meski demikian, besaran uang yang diduga diminta, waktu percakapan, serta bukti pendukungnya masih perlu didokumentasikan dan diverifikasi.
WHATSAPP NOVI NURDIANSYAH DISOROT: “SAYA SHARE D PEMERINTAH PEMPROV” DAN “TUNGGU SMPE 20 MINIMAL”
Pihak yayasan juga memperlihatkan tangkapan layar percakapan WhatsApp dengan kontak bernama Novi Nurdiansyah, nama yang turut tercantum sebagai penulis artikel TKP News.
Dalam percakapan tersebut, setelah mengirimkan tautan berita, pengirim menyampaikan sejumlah pesan.
Pada pukul 11.10 WIB tertulis:
“Ini baru 2 ya.”
Pada pukul 11.11 WIB:
“Nanti ada lg.”
“Saya share d pemerintah pemprov.”
Kemudian pada pukul 11.12 WIB:
“Tunggu smpe 20 minimal.”
Selanjutnya, pada pukul 11.25 WIB, muncul pesan:
“Saya naikin LG.”
Rangkaian pesan tersebut oleh pihak yayasan dipahami sebagai pemberitahuan rencana penyebarluasan pemberitaan hingga sedikitnya 20 publikasi serta penyampaian informasi kepada pemerintah provinsi.
Pihak yayasan mempertanyakan maksud komunikasi tersebut, terutama apabila dikaitkan dengan dugaan permintaan uang untuk menurunkan pemberitaan.
“Kami tidak takut terhadap pemberitaan, tetapi kami mempertanyakan maksud pesan tersebut. Jika memang bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat, silakan dilakukan secara profesional. Namun, apabila digunakan untuk menekan yayasan agar memenuhi permintaan tertentu, tentu hal tersebut harus ditelusuri,” demikian sikap N. Mujianto.
Pihak yayasan menyadari bahwa menyebarkan berita kepada media lain atau instansi pemerintah pada dasarnya bukan tindakan melawan hukum. Dugaan intimidasi harus dinilai dari konteks komunikasi secara menyeluruh.
HUMAS TRI HITA PRABA INGATKAN KODE ETIK JURNALISTIK
N. Mujianto menegaskan bahwa kemerdekaan pers harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab.
Menurutnya, Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik mengharuskan wartawan menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Sementara itu, Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
“Pers memiliki kedudukan terhormat sebagai kontrol sosial. Jangan sampai profesi wartawan digunakan untuk meminta imbalan pribadi dengan memanfaatkan persoalan pemberitaan. Jika dugaan itu terbukti, harus ada pertanggungjawaban sesuai hukum,” tegas N. Mujianto.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mewajibkan pers melayani hak jawab.
Karena itu, Yayasan Tri Hita Praba meminta redaksi TKP News memberikan kesempatan kepada pihak yayasan untuk menyampaikan penjelasan resmi secara proporsional.
TIM LEGAL AKAN DIAJAK MEMBAHAS DUGAAN INTIMIDASI DAN PEMERASAN
N. Mujianto menyatakan akan membahas persoalan tersebut bersama manajemen dan pihak legal Yayasan Tri Hita Praba.
Pembahasan meliputi dugaan permintaan uang melalui telepon, isi percakapan WhatsApp, proses pemberitaan, serta dokumen pendukung mengenai pelayanan rehabilitasi.
“Kami akan meminta pihak legal mengkaji apakah terdapat unsur intimidasi, pemerasan, atau pelanggaran hukum lainnya. Apabila ditemukan bukti yang cukup, kami mempertimbangkan langkah hukum melalui aparat penegak hukum yang berwenang,” tegasnya.
Selain langkah hukum, yayasan juga mempertimbangkan mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers apabila ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
HAK JAWAB RESMI YAYASAN TRI HITA PRABA
Melalui Humas N. Mujianto, pihak Yayasan Tri Hita Praba menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Membantah kesan adanya pungutan biaya rawat inap fantastis terhadap ketiga klien dan menegaskan bahwa pelayanan rawat inap mereka diberikan secara gratis.
2. Meminta agar pemberitaan mengenai dugaan biaya rehabilitasi diperiksa berdasarkan dokumen, rincian pelayanan, dan bukti pembayaran.
3. Menyatakan bahwa manajemen telah memberikan penjelasan mengenai prosedur rehabilitasi kepada pihak yang mewakili keluarga klien.
4. Meminta klarifikasi atas dugaan permintaan uang melalui telepon seluler yang disebut berkaitan dengan penurunan pemberitaan.
5. Mempertanyakan maksud pesan WhatsApp dari kontak Novi Nurdiansyah mengenai rencana publikasi sedikitnya 20 berita dan penyampaian informasi kepada pemerintah provinsi.
6. Akan berkonsultasi dengan tim legal mengenai kemungkinan langkah hukum apabila ditemukan bukti intimidasi atau pemerasan.
7. Meminta redaksi TKP News memberikan ruang hak jawab dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta prinsip keberimbangan.
N. MUJIANTO: JANGAN JADIKAN BERITA SEBAGAI ALAT TEKANAN, KEBENARAN HARUS DIBUKTIKAN!
Mengakhiri klarifikasinya, N. Mujianto menegaskan bahwa pihak yayasan menghormati profesi wartawan dan tidak menolak kritik maupun pengawasan.
Namun, pihaknya meminta agar setiap pemberitaan dilakukan berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan ukur kebenaran dari banyaknya media yang mempublikasikan berita. Satu berita yang akurat dan berimbang jauh lebih bermartabat daripada puluhan berita yang belum terverifikasi secara menyeluruh,” tegasnya.
“Kami menghormati kebebasan pers, tetapi kami juga memiliki hak untuk membela nama baik yayasan. Jika ada dugaan permintaan uang, intimidasi, atau pemerasan, semuanya harus diperiksa secara objektif. Jangan jadikan pemberitaan sebagai alat tekanan terhadap siapa pun,” pungkas N. Mujianto.
Pihak Yayasan Tri Hita Praba berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui klarifikasi terbuka, pemeriksaan bukti, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Sampai penyusunan hak jawab ini, tanggapan langsung Novi Nurdiansyah mengenai dugaan permintaan uang melalui telepon dan maksud pesan WhatsApp tersebut belum diperoleh. Kesempatan klarifikasi tetap terbuka bagi yang bersangkutan dan redaksi TKP News.
HUMAS YAYASAN TRI HITA PRABA
Lepi
