Teluk Bintuni,-Penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2021 di Gedung Sasana Karya, Kamis (6/7/2026), mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dan masukan tambahan dari Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat Teluk Bintuni.
Sebanyak 299 peserta dinyatakan lulus setelah 4 bulan pembinaan oleh BKD Teluk Bintuni bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Papua Barat. Kepala BKD Sefnat Manikrowi menyebut Latsar berjalan sesuai aturan. Sekretaris BPSDM Papua Barat, Dr. Edison Ompe, tegaskan tujuan Latsar adalah ubah mentalitas lama jadi pelayanan modern yang kompeten dan akuntabel.
1. APRESIASI UNTUK PESERTA
“Pertama, kami dari MRPB Pokja Adat ucapkan selamat kepada 299 anak-anak kita yang sudah selesaikan Latsar. Ini bukan akhir, tapi awal pengabdian. Turut berduka untuk 1 peserta yang meninggal dunia. Kami doakan keluarga diberi kekuatan,” ujar Anggota MRPB Pokja Adat Teluk Bintuni, Eduard Orocomna.
2. MASUKAN TEGAS: PEMDA & PEMPROV WAJIB AKOMODIR OAP
Eduard ingatkan, Latsar CPNS harus jadi momentum keberpihakan nyata pada Orang Asli Papua (OAP). “MRPB dorong Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengakomodir OAP secara sungguh-sungguh. Jangan sampai 299 CPNS ini lulus Latsar, tapi nanti ditempatkan asal-asalan. Tempatkan mereka di unit kerja yang langsung sentuh masyarakat adat. Jangan taruh di belakang meja semua.”
Menurut Eduard, akomodasi OAP bukan cuma soal kuota formasi. Yang lebih penting adalah penempatan dan pembinaan berkelanjutan. “Percuma lulus CPNS OAP kalau mentalitasnya tetap mentalitas birokrat kota. Mereka harus jadi pelayan rakyat di kampung-kampung, di pesisir, di gunung. Itu esensi Otsus.”
3. MASUKAN MASYARAKAT: APRESIASI TAPI GAJI HARUS LEBIH DITEGASKAN
Suara MRPB Pokja Adat ini mendapat dukungan dari masyarakat. Salah satu warga menyampaikan apresiasi sekaligus masukan tambahan secara terbuka.
“Saya sangat berikan apresiasi kepada Bapak Eduard Orocomna atas bersuara demi nasib saudara-saudari kita OAP,” tulis warga tersebut dalam percakapan WA Group.
Namun ia menambahkan catatan penting: “Menurut saya masih kurang, Untuk itu sebagai bahan masukan, agar lebih dipertegas lagi tentang gaji jangan lagi ada kata terlambat. Selalu terjadi berlarut begitu saja.”
Warga itu menegaskan, sumber kehidupan CPNS yang akan menjadi PNS adalah ketergantungan dari gaji mereka setiap bulan. “Andaikan gaji terlambat terus, sangat disayangkan. Anak istri mereka juga butuh penghidupan. Untuk itu lebih dipertegas lagi sehingga gaji-gaji PNS mereka jangan lagi terlambat, bila perlu tiap bulan tepat waktunya untuk tanggal gajian yang sudah ditentukan. Maaf kata itu sekedar saran dari saya, terima kasih,” tutupnya.
Menanggapi masukan itu, Eduard Orocomna menegaskan komitmennya. “Aspirasi ini yang kami bawa. Saya sepakat 100 persen. Gaji PNS OAP tidak boleh telat. Itu hak dasar. Anak istri mereka butuh makan. Pemda wajib pastikan tanggal gajian tetap, tidak molor. MRPB akan kawal sampai tuntas,” tegas Eduard.
4. HARAPAN: AKTUALISASI NILAI DI TANAH ADAT
Menanggapi pesan Dr. Edison Ompe soal “aktualisasi nyata di tempat tugas”, Eduard tantang para CPNS baru. “Nilai-nilai Latsar itu jangan berhenti di sertifikat. Aktualisasikan di tanah adat. Layani mama-mama di pasar, bantu masyarakat urus dokumen di distrik, turun ke kampung. Kalau 299 orang ini benar-benar ubah mentalitas jadi pelayan modern yang akuntabel, maka kepercayaan rakyat Teluk Bintuni ke pemerintah pasti naik.”
Eduard juga minta BKD Teluk Bintuni terbuka soal data. “Berapa dari 299 CPNS ini OAP Teluk Bintuni? Di mana mereka akan ditempatkan? MRPB Pokja Adat akan kawal. Ini amanat UU Otsus. Keberpihakan harus terukur, bukan jargon.”
DARI TOTAL 303 PESERTA LATSAR: 299 LULUS, 1 MENINGGAL DUNIA, 2 SAKIT, 2 IKUT UJIAN RANCANGAN, DAN 2 IKUT UJIAN ORGANISASI. PARA CPNS KINI SIAP DITEMPATKAN DI UNIT KERJA PEMKAB TELUK BINTUNI.
MRPB POKJA ADAT TELUK BINTUNI TEGASKAN AKAN TERUS MENGAWAL PARA CPNS HASIL LATSAR INI, sesuai masukan dari masyarakat maka,:
“KAMI TIDAK MAU DENGAR ADA CPNS OAP YANG SUDAH LULUS TAPI 6 BULAN BELUM DAPAT SK, ATAU GAJINYA TERLAMBAT. NEGARA HARUS HADIR, DAN OAP HARUS JADI TUAN DI NEGERINYA SENDIRI.” – EDUARD OROCOMNA”
(DW)
