Oleh: Louis Fernando Afeanpah
HARIANESIA.com_ Dalam diskursus tata kelola pemerintahan daerah, tantangan terbesar bukanlah ketiadaan program, melainkan ketimpangan antara desain kebijakan pusat dengan realitas implementatif di daerah. Kabupaten Mimika, dengan bentang geografis yang ekstrem, saat ini berada di persimpangan jalan antara menjadi lokus strategis bagi Program Strategis Nasional (PSN) atau sekadar objek eksploitasi kebijakan top-down. Visi besar “Membangun dari Kampung ke Kota” yang diusung Pemerintah Kabupaten Mimika harus diuji secara dialektis melalui instrumen efisiensi anggaran dan akuntabilitas publik yang melampaui sekadar retorika seremonial.
Geografi sebagai Determinan Efisiensi
Narasi pembangunan sering kali terjebak pada pendekatan one-size-fits-all. Padahal, efisiensi anggaran hanya dapat dicapai jika kebijakan bersifat “Geografis-Sentris”. Infrastruktur di wilayah pesisir membutuhkan nalar teknis yang berbeda secara substansial dibanding wilayah pegunungan. Kegagalan memetakan variabel geografis dalam perencanaan APBD adalah bentuk inefisiensi laten.
Contoh konkretnya, peresmian operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, adalah inisiatif strategis yang patut diapresiasi. Namun, secara teknokratis, keberlanjutan unit ekonomi ini bergantung pada ketersediaan infrastruktur pendukung. Jika koperasi dibangun tanpa disertai penyelesaian masalah dasar seperti akses air bersih dan sistem drainase maka potensi kemandirian ekonomi akan terancam. Terkait hal ini, langkah Pemkab Mimika mematangkan pembentukan Perumdam adalah terobosan kelembagaan yang harus dikawal agar segera operasional. Infrastruktur dasar yang dikelola secara profesional adalah bentuk nyata efisiensi pembangunan.
Suara dari Akar Rumput: Audit Sosial Melalui Reses
Namun, efisiensi pembangunan tidak bisa hanya diukur dari angka realisasi 22,37 persen per Juli 2026. Kita harus melihat hasil reses anggota legislatif sebagai cermin “kegagalan sistemik” di lapangan. Aspirasi yang diserap dari berbagai kampung menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat Mimika masih jauh dari kata terpenuhi.
Di Kampung Kawar Asri, warga masih mendambakan lampu jalan dan rumah layak huni. Di Nawaripi, masyarakat mengeluhkan jalan rusak, sistem drainase yang buruk, hingga fasilitas pagar sekolah. Di Kelurahan Pasar Sentral, warga masih harus berjibaku dengan tiang listrik berbahan kayu yang mengancam keselamatan. Sementara di Wonosari Jaya, keluhan meluas dari masalah banjir hingga distribusi minyak tanah bersubsidi yang belum tertib, serta perlunya koperasi untuk menampung hasil panen petani. Bahkan, di wilayah Tsinga, terhentinya penerbangan menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan pendidikan pelajar.
Hasil reses ini adalah “tamparan” bagi nalar birokrasi kita. Ketika pemerintah masih berkutat dengan prosedur tender yang panjang hingga Agustus, masyarakat di akar rumput sedang bergelut dengan ancaman keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa ada jarak yang lebar antara policy design di tingkat kabupaten dengan kebutuhan riil di tingkat kampung. Mengapa aspirasi dasar seperti lampu jalan, drainase, dan distribusi energi masih menjadi masalah laten di tengah besarnya anggaran daerah?
Namun, di balik narasi megah “Mimika Rumah Kita”, terdapat retakan yang sangat menyakitkan di wilayah Tsinga. Terhentinya akses penerbangan di sana bukan sekadar masalah teknis transportasi; ini adalah ancaman eksistensial terhadap masa depan anak-anak kita. Ketika kita menggaungkan bahwa Mimika adalah rumah bagi semua, bagaimana mungkin kita membiarkan anak-anak Tsinga terputus dari hak dasar untuk bersekolah?
Kisah Tsinga adalah pengingat bahwa “Mimika Rumah Kita” akan kehilangan maknanya jika rumah tersebut tidak memiliki pintu bagi mereka yang berada di pelosok terjauh. Adalah sebuah ironi besar ketika pemerintah sibuk mengurus proyek-proyek fisik di pusat kota, sementara di Tsinga, hak atas pendidikan sedang “disandera” oleh absennya kehadiran negara dalam layanan transportasi udara. Jika rumah ini tidak bisa memberikan akses pendidikan bagi anak-anak di Tsinga, maka klaim bahwa Mimika adalah rumah yang inklusif hanyalah nyanyian tanpa melodi bagi mereka yang terpinggirkan. Pembangunan seharusnya menjadi alunan musik yang merdu bagi setiap warga, bukan sunyi yang mencekam karena akses yang diputus oleh ketidakmampuan birokrasi.
Audit Realisasi dan Jebakan Prosedural
Dalam sebuah pernyataan, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi juga mencakup pembangunan SDM, sosial, ekonomi, dan rohani. Argumen ini sah. Pemerintah juga benar bahwa proses fisik harus mengikuti mekanisme rigid: perencanaan, penganggaran, hingga tender. Namun, argumen tentang “prosedur” sering kali menjadi tameng untuk menutupi ketidakmampuan eksekusi.
Sebagai mitra kritis, kita melihat data sebagai cermin kejujuran. Realisasi 22,37 persen adalah alarm. Jika pemerintah menargetkan pekerjaan fisik berkontrak pada Agustus, maka secara teknokratis kita menghadapi bottleneck waktu yang krusial. Dalam manajemen publik, efisiensi bukan sekadar mematuhi prosedur, tetapi kemampuan mempercepat proses tanpa mengorbankan akuntabilitas. Kita perlu mengkritisi pola “menumpuk pekerjaan di akhir tahun”. Fenomena penyerapan anggaran yang rendah di semester pertama dan melonjak drastis di akhir tahun adalah penyakit akut birokrasi yang membuka celah bagi praktik koruptif atau ketidaksesuaian spek teknis.
Sinergi, Riset, dan Otonomi Intelektual
Program Strategis Nasional (PSN) seharusnya menjadi akselerator, bukan beban administratif. Pemerintah daerah tidak boleh terjebak dalam mentalitas “menerima perintah pusat” tanpa adanya kustomisasi kebijakan. Lembaga seperti BRIDA harus bertindak sebagai filter objektif. Keterlibatan lintas sektor, termasuk pendampingan oleh UNICEF dan Jaringan Air Minum Indonesia dalam penyusunan regulasi, adalah preseden positif. Namun, substansi regulasi tersebut harus dibuktikan dengan dampak yang dirasakan masyarakat di kampung-kampung, bukan sekadar kelengkapan administrasi. Kita membutuhkan “Otonomi Intelektual” di tingkat birokrasi, di mana ASN bekerja berdasarkan temuan lapangan yang berbasis sains.
Dialektika Pembangunan: Antara Struktur dan Aktor
Lebih jauh, kita perlu menelaah hubungan antara struktur belanja daerah dengan realisasi keuangan. Jika belanja modal terhambat oleh regulasi harga satuan, maka pemerintah harus lebih gesit melakukan renegosiasi atau penyesuaian regulasi secara proaktif. Di sinilah peran penting “Dialektika Teknokratis”. Pembangunan bukan sekadar memindahkan anggaran dari pos A ke pos B, tetapi proses transformasi sosial. Ketika kita membangun drainase atau mengganti tiang listrik, kita sedang menjamin keamanan dan masa depan warga. Jika birokrasi hanya mampu melihat anggaran sebagai angka-angka yang harus dihabiskan, maka substansi visi “Membangun dari Kampung ke Kota” akan kehilangan ruhnya.
Penutup: Mengawal dengan Nalar dan Keteguhan Moral
Sebagai pemimpin muda, saya meyakini integritas intelektual adalah kunci perjuangan. Menuntut efisiensi anggaran bukan berarti menyerang personal, melainkan menjaga marwah birokrasi agar tetap rasional dan berorientasi pada outcome. Kritik adalah bentuk pengabdian yang paling jujur.
Pembangunan dari kampung ke kota adalah perjalanan panjang yang menuntut keteguhan moral. Kita menuntut birokrasi yang berbasis riset, efisien dalam anggaran, dan berpihak pada martabat manusia. Kita akan terus mengawal, karena di sanalah letak pengabdian kita yang paling nyata: menjaga agar setiap kebijakan benar-benar menjadi napas bagi rakyat. Di hadapan tantangan zaman, Mimika membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai beretorika, tetapi berani melakukan koreksi sistemik. Mari kita akhiri kebiasaan pembangunan yang “asal jadi” dan mulai menata masa depan dengan nalar yang jernih, transparan, dan berkeadilan. Kita tidak sedang membela siapa-siapa, kita sedang membela masa depan daerah ini.
Dwi
