BANDUNG – Lebih dari sebulan sejak surat permohonan klarifikasi dikirim, FORMAJI mengaku belum menerima jawaban dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran kesehatan.
Melalui surat Nomor 004/FORM-AJI/IX/2026, FORMAJI meminta penjelasan terkait anggaran TA 2025–2026, pengadaan obat dan alat kesehatan, pekerjaan fisik puskesmas, pengelolaan aset, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK maupun Inspektorat.
Lebih dari sebulan tanpa jawaban, ada apa dengan klarifikasi tersebut? Apakah surat masih diproses, terkendala koordinasi internal, atau belum ditindaklanjuti oleh pejabat berwenang? Hingga kini, penyebabnya belum dapat dipastikan karena belum ada penjelasan resmi yang diterima FORMAJI.
Bagi FORMAJI, persoalan ini bukan sekadar surat yang belum dibalas. Anggaran kesehatan bersumber dari uang publik sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui data dan dokumen yang bisa diverifikasi.
Meski demikian, belum adanya jawaban bukan bukti terjadinya penyimpangan. Dinas Kesehatan Kota Bandung tetap perlu diberi ruang untuk menjelaskan status surat dan menjawab substansi pertanyaan yang diajukan.
FORMAJI diharapkan menindaklanjuti persoalan ini dengan memastikan bukti penerimaan surat serta meminta jawaban tertulis mengenai status penanganannya.
Uang publik harus transparan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran kesehatan dikelola dan dipertanggungjawabkan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas Kesehatan Kota Bandung.
#FORMAJI #DinkesKotaBandung #TransparansiAnggaran #KeterbukaanInformasi #PengawasanPublik #Bandung
Lepi
