BOGOR_HARIANESIA.COM— Kabar mengenai dugaan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang beredar pada Kamis (20/8/2026), akhirnya mendapat penjelasan resmi dari KPK.
Sebelumnya, beredar informasi yang menyebut sejumlah pejabat eselon II Pemkab Bogor diduga tidak dapat dihubungi. Bahkan, informasi tersebut berkembang menjadi isu adanya enam pejabat yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan OTT KPK di wilayah Cibinong.
Namun, KPK memastikan informasi mengenai adanya OTT tersebut tidak benar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan klarifikasi bahwa pihaknya tidak melakukan peristiwa tangkap tangan sebagaimana kabar yang beredar di masyarakat.
“Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat, terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar,” ujar Budi Prasetyo.
Meski demikian, KPK mengakui bahwa memang terdapat kegiatan lain yang dilakukan KPK di wilayah Kabupaten Bogor.
“Adapun kegiatan lain oleh KPK di wilayah tersebut, benar ada, namun untuk saat ini secara detail kami belum dapat sampaikan,” katanya.
KPK menegaskan informasi mengenai kegiatan tersebut akan disampaikan kepada publik apabila waktunya telah tepat.
“Pada waktunya kami tentu akan sampaikan kepada publik secara transparan,” tegas Budi.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, informasi mengenai enam pejabat Pemkab Bogor yang sebelumnya disebut-sebut tidak dapat dihubungi tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan OTT KPK. Sampai saat ini, belum terdapat keterangan resmi dari KPK yang menyebut identitas maupun status enam pejabat sebagaimana isu yang beredar.
Harianesia menegaskan, pemberitaan mengenai isu tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip keberimbangan dan verifikasi. Klarifikasi KPK menjadi rujukan penting untuk meluruskan informasi yang berkembang sekaligus mencegah munculnya spekulasi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.
Di sisi lain, pengakuan KPK bahwa terdapat kegiatan lain di wilayah Kabupaten Bogor tentu menjadi perhatian publik. Namun, tanpa keterangan lebih lanjut dari lembaga antirasuah tersebut, publik diharapkan tidak menarik kesimpulan lebih jauh.
Harianesia akan terus memantau perkembangan informasi tersebut dan memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keterangan resmi apabila terdapat perkembangan selanjutnya.
Heri
