Manokwari_HARIANESIA.COM, 4 Agustus 2026, Ancaman musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan lebih kering pada tahun 2026 harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Ketua Bidang Penggalanggan DEPINAS SOKSI yang juga Politisi Partai Golkar, Mozes Rudy F. Timisela, ST, mengingatkan bahwa peringatan dini dari BMKG merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk mencegah krisis, bukan sekadar informasi yang disimpan sebagai arsip.
Menurut Rudy Timisela sapaanya, pemerintah sering kali dinilai berhasil karena cepat menyalurkan bantuan ketika bencana sudah terjadi. Padahal ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pemerintah mampu mencegah masyarakat mengalami kesulitan sejak awal.
“Kalau masyarakat sudah antre air bersih, sawah mulai mengering, dan kebakaran hutan mulai meluas, berarti kita terlambat. Pemerintah harus bekerja sebelum kondisi itu terjadi,” katanya.
Ia menilai ancaman kekeringan memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya mengurangi pasokan air bersih, tetapi juga mengganggu produksi pangan, melemahkan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan potensi kebakaran lahan dan hutan.
Karena itu, Mantan Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat ini meminta pemerintah segera menyusun langkah mitigasi yang terukur, mulai dari identifikasi wilayah rawan, penguatan infrastruktur sumber daya air, penyediaan cadangan air bersih, hingga perlindungan bagi sektor pertanian melalui irigasi darurat dan bantuan benih yang lebih adaptif terhadap musim kering.
Menurutnya, langkah antisipasi hanya akan efektif apabila dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, PDAM, dinas teknis, serta seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penanggulangan bencana.
Politisi Golkar ini secara khusus mengingatkan pentingnya kesiapan di Tanah Papua dimana wilayah yang memiliki kondisi geografis berat dan banyak daerah terpencil memerlukan langkah mitigasi lebih awal karena distribusi bantuan sering kali membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan wilayah lain.
“Jangan sampai masyarakat di daerah terpencil menjadi korban hanya karena pemerintah terlambat membaca peringatan yang sudah disampaikan BMKG,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perubahan iklim menuntut perubahan cara kerja pemerintah. Informasi prakiraan cuaca harus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, dan perlindungan masyarakat.
Mengakhiri keterangannya, Mozes yang juga Ketua Bidang Pengalangan Depinas SOKSI mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peringatan BMKG sebagai pijakan untuk bertindak lebih cepat.
“Negara yang hadir bukan hanya ketika memberikan bantuan. Negara yang sesungguhnya hadir adalah negara yang mampu mencegah rakyat mengalami penderitaan. Itulah makna dari peringatan dini yang harus kita tindak lanjuti,” tutup Mozes Rudy F. Timisela, ST.
Dwi
