Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
EdukasiHukum

Kejaksaan Kawal Proyek Kelautan dan Perikanan Senilai Rp22,12 Triliun, Antisipasi Potensi Penyimpangan Sejak Dini

×

Kejaksaan Kawal Proyek Kelautan dan Perikanan Senilai Rp22,12 Triliun, Antisipasi Potensi Penyimpangan Sejak Dini

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

JAKARTA_HARIANESIA.COM – Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) memperkuat pengamanan pembangunan strategis (PPS) terhadap sejumlah proyek nasional di sektor kelautan dan perikanan dengan nilai anggaran mencapai Rp22,12 triliun.

Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Entry Meeting dan penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis untuk program pengembangan budi daya ikan darat tematik Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), Mina Padi, serta revitalisasi tambak ikan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Kegiatan berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (16/11/2026).

Banner Iklan Harianesia 300x600Banner Iklan Harianesia 300x600

Dalam arahannya, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Reda Manthovani menegaskan bahwa pengamanan pembangunan strategis merupakan fungsi intelijen yang mengedepankan langkah preventif dan konstruktif. Tujuannya, memastikan proyek pemerintah berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus mengantisipasi berbagai potensi hambatan sejak tahap awal pelaksanaan.

“Berdasarkan hasil kajian dan pemetaan mendalam, proyek senilai total Rp22.126.000.000.000 (dua puluh dua triliun seratus dua puluh enam miliar rupiah) ini telah memenuhi kriteria strategis dan bebas dari konflik kepentingan (conflict of interest),” ungkap Jamintel.

Baca Juga :  DPP GMNI Dukung Penyelidikan Ketua DPRD Papua Barat Daya Terkait Dugaan korupsi Baju Dinas 1 Milyar

Meski demikian, Jamintel mengingatkan bahwa proyek dengan nilai anggaran besar tersebut tetap memiliki sejumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang harus diantisipasi secara serius.

Potensi tersebut antara lain ancaman, pemalakan, dan pungutan liar terhadap personel pelaksana; gesekan sosial akibat penolakan masyarakat; pengaduan kepada aparat penegak hukum dari pihak yang merasa tidak terakomodasi; persoalan status dan tumpang tindih kepemilikan lahan; hingga lokasi proyek yang berpotensi bersinggungan dengan kawasan konservasi atau lahan pertanian terlindungi.

Selain itu, terdapat risiko pencurian material proyek, terbengkalainya aset setelah pembangunan selesai, serta hambatan birokrasi akibat persoalan perizinan, tumpang tindih regulasi, dan belum optimalnya koordinasi antarpemangku kepentingan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Dr. Tb. Haeru Rahayu dan Inspektur Jenderal KKP Dr. Ade Tajudin Sutiawarman menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan RI dalam mengawal pelaksanaan program strategis tersebut.

Sinergi antara Kejaksaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai penting untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, sesuai ketentuan hukum, serta terhindar dari berbagai hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan maupun pencapaian target pembangunan.

Baca Juga :  Petani Keramba Sekadau Menjerit Minta Perlindungan Presiden Prabowo dari Limbah Tambang Emas Ilegal

Pengamanan tersebut juga diarahkan untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta mewujudkan agenda Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

Dalam laporan pelaksanaannya, Direktur IV JAM INTEL Abdullah Noor Denny, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan Entry Meeting merupakan tindak lanjut atas permohonan pengamanan pembangunan strategis yang diajukan KKP.

Pengawalan tersebut mencakup tiga program utama.

Pertama, Pengembangan Budi Daya Ikan Darat Tematik Mini RAS Tahun 2026 yang dilaksanakan di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Lampung. Program ini menargetkan 1.500 lokasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan protein nasional sekaligus menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kedua, Pengembangan Budi Daya Ikan Darat Tematik Mina Padi Tahun 2026 yang dilaksanakan di lima provinsi, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Program tersebut mencakup lahan sekitar 1.000 hektare yang tersebar di 100 lokasi.

Baca Juga :  Konpers Pemain dan Sutradara Film Wanita Ahli Neraka, Digelar di Epicentrum XXI

Ketiga, Revitalisasi Tambak Ikan di Pantura Jawa Barat dengan cakupan lahan sekitar 14.090,38 hektare yang tersebar di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Komoditas unggulan yang dikembangkan dalam program ini adalah ikan nila salin.

Melalui penandatanganan Pakta Integritas, Jamintel meminta seluruh pihak, mulai dari unsur pelaksana di lingkungan KKP, kontraktor pelaksana seperti PT Adhi Karya dan PT Agrinas Palma Nusantara, hingga jajaran Kejaksaan di daerah, untuk memperkuat koordinasi dan membangun komunikasi secara intensif.

Pengawalan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pencegahan terhadap potensi penyimpangan, tetapi juga memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai perencanaan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pengawalan pembangunan strategis ini diharapkan mampu memastikan seluruh program berjalan secara Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran demi mewujudkan kemandirian bangsa melalui ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional,” pungkas Jamintel.

Heri

Banner Iklan 1Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600