Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
Hukum

Kapolda NTT janji usut tuntas rudapaksa mahasiswi di Kupang

×

Kapolda NTT janji usut tuntas rudapaksa mahasiswi di Kupang

Sebarkan artikel ini
Kapolda NTT janji usut tuntas rudapaksa mahasiswi di Kupang — Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto dalam konferensi pers soal kasus rudapaksa mahasiswi di Kupang
Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto berjanji mengusut tuntas kasus dugaan rudapaksa mahasiswi di Kupang.
Banner Iklan Harianesia 468x60

Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Reza Arief Dewanto memastikan kasus dugaan rudapaksa terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM di Kupang akan diusut tuntas, termasuk bila penyelidikan mengarah pada Bupati Kupang Yosef Lede. Janji itu disampaikan Reza dalam konferensi pers di NTT pada Senin, 16 November 2026, sehari sebelum pernyataan ini sampai ke publik.

Reza menegaskan jabatan dan status terduga pelaku tidak akan memengaruhi jalannya proses hukum. Penyidik, katanya, hanya berpatokan pada aturan serta fakta yang ditemukan selama penyelidikan dan penyidikan.

Banner Iklan Harianesia 300x600Banner Iklan Harianesia 300x600

”Kami bekerja berdasarkan hukum, penegakan hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa melihat status atau jabatan seseorang,” kata Reza, seperti dikutip dari keterangan persnya.

Pernyataan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap kasus yang menyeret nama seorang kepala daerah. Reza pun mengajak masyarakat ikut mengawal penanganan perkara agar transparan dan akuntabel.

Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di daerah, karena menyangkut pejabat publik yang masih menjabat saat dugaan tindak pidana dilaporkan.

Kedudukan Sama di Mata Hukum

Dalam kesempatan yang sama, Reza mengingatkan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Status sosial maupun jabatan, menurutnya, tidak boleh menjadi penghalang maupun keistimewaan dalam proses hukum.

Baca Juga :  Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Manajerial, Perkuat Integritas dan Profesionalisme di Lapas Kelas I Makassar

Ia juga mengaku telah dihubungi langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Menurut Reza, Komisi III memberikan dukungan penuh kepada Polda NTT untuk memproses perkara secara profesional.

”Beliau (Habiburokhman) memberikan dukungan kepada Polda NTT untuk memproses kasus tersebut secara profesional dan akuntabel,” ujarnya.

Dorongan Komisi III agar Kasus Dituntaskan

Sebelumnya, Habiburokhman menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Kapolda NTT. Kepada jajaran Polda NTT, ia meminta agar pelaksanaan tugas dilakukan secara proaktif.

Ia menjamin tidak ada pengistimewaan terhadap kepala daerah yang diduga terseret dalam kasus tersebut. Bila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, ia meminta agar yang bersangkutan segera ditahan.

”Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kelak kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan peraturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku,” tegas Habiburokhman.

Lebih dari itu, ia memastikan bila terbukti bersalah, Yosef akan dipecat dari jabatannya sebagai bupati. Pernyataan itu menambah tekanan politik terhadap proses hukum yang sedang berjalan di NTT.

Langkah Penyidik Sejauh Ini

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra sebelumnya menyampaikan penyidik telah menindaklanjuti laporan korban dengan serangkaian penyelidikan. Setiap informasi dan keterangan awal, katanya, masih terus didalami melalui proses hukum.

Baca Juga :  Eks Napiter Jalani Wajib Lapor di Bapas Pati, Wujud Komitmen Reintegrasi Sosial dan Kesetiaan kepada NKRI

”Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, serta meminta klarifikasi dari pihak terlapor,” ungkap Henry.

Pendalaman dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta hukum secara objektif. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menambahkan, penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal, termasuk mengajukan permintaan Visum et Repertum dan menggali keterangan dari korban sebagai saksi.

  • Kapolda NTT memastikan proses hukum tidak memandang status atau jabatan terduga pelaku.
  • Komisi III DPR meminta terduga pelaku ditahan bila bukti permulaan cukup, dan dipecat bila terbukti bersalah.
  • Penyidik telah mengajukan Visum et Repertum dan meminta klarifikasi dari pihak terlapor.

Pendampingan bagi Korban

Polda NTT juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis. Selain berfokus pada penegakan hukum, kepolisian memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban.

Karena itu, polisi berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) NTT. ”Termasuk menyiapkan pendampingan psikologis dan fasilitas rumah aman apabila diperlukan,” imbuh Nova.

Nova menegaskan komitmen pihaknya menangani kasus secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Penanganan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sekaligus memastikan hak-hak korban terpenuhi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Baca Juga :  Dugaan Persekongkolan Politik di Balik Penyadapan Presiden

Polda NTT mengimbau masyarakat menghormati proses hukum yang tengah berjalan, tidak berspekulasi, serta menjaga identitas dan privasi korban. Imbauan itu disampaikan untuk menghindari tekanan maupun dampak psikologis tambahan yang sudah dirasakan korban.

Pertanyaan Umum

Siapa yang menangani kasus dugaan rudapaksa mahasiswi di Kupang?

Polda NTT menangani perkara ini, dengan pengawasan langsung Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto. Penyidik dari Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTT melakukan penyelidikan, termasuk mengajukan Visum et Repertum dan meminta klarifikasi dari pihak terlapor.

Apa tanggapan Komisi III DPR soal kasus ini?

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan telah berkomunikasi dengan Kapolda NTT dan mendukung pemrosesan kasus secara profesional. Ia meminta terduga pelaku ditahan bila bukti permulaan cukup, dijatuhi hukuman seberat-beratnya bila terbukti, dan dipecat dari jabatan bupati bila terbukti bersalah.

Bagaimana perlindungan bagi korban?

Polda NTT berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak NTT untuk menyiapkan pendampingan psikologis dan fasilitas rumah aman bila diperlukan. Penyidik juga meminta masyarakat menjaga identitas dan privasi korban.

Sumber: JawaPos

Banner Iklan 1Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600