Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
Edukasi

Jangan Hanya Ingat PKL Saat Butuh Dukungan, Setelah Berkuasa Rakyat Kecil Jangan Ditinggalkan

×

Jangan Hanya Ingat PKL Saat Butuh Dukungan, Setelah Berkuasa Rakyat Kecil Jangan Ditinggalkan

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60
Ketika PKL Diperlukan untuk Dukungan, Kini Justru Terancam Kehilangan Mata Pencaharian

DEPOK_HARIANESIA.COM– Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) Kota Depok mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok agar menerapkan penegakan aturan secara adil, konsisten, dan tanpa tebang pilih terhadap seluruh pelaku usaha maupun pemilik bangunan yang diduga melanggar ketentuan perizinan dan Garis Sempadan Sungai (GSS).

PPKLI menegaskan, penertiban tidak boleh hanya menyasar pedagang kaki lima (PKL) dan masyarakat kecil, sementara bangunan permanen seperti gedung, rumah toko (ruko), jembatan, serta bangunan usaha lainnya yang diduga melanggar ketentuan justru luput dari tindakan penegakan hukum.

Banner Iklan Harianesia 300x600Banner Iklan Harianesia 300x600

Menurut PPKLI, pemerintah harus membuktikan bahwa aturan berlaku sama bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan besar kecilnya usaha maupun kekuatan ekonomi pemilik bangunan.

Ketua PPKLI Kota Depok bersama sejumlah elemen masyarakat dan kelompok kontrol sosial mendesak pemerintah agar terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh bangunan dan aktivitas usaha yang diduga tidak memenuhi ketentuan perizinan maupun melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS).

Penegakan aturan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan kemudahan dalam menertibkan kelompok masyarakat tertentu.

Baca Juga :  Dimanakah Ruang OAP Dalam Birokrasi Mimika?

“Jangan sampai pemerintah terlihat tegas terhadap pedagang kecil, tetapi tidak menunjukkan ketegasan yang sama terhadap bangunan permanen atau pelaku usaha lainnya yang juga diduga melakukan pelanggaran. Keadilan dalam penegakan aturan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat,” demikian sikap yang disampaikan PPKLI.

PPKLI juga menegaskan tidak bermaksud menghalangi penegakan peraturan daerah. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan penertiban memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang transparan, serta solusi konkret bagi masyarakat terdampak.

Dalam menyikapi rencana penertiban PKL, PPKLI Kota Depok menyoroti lima persoalan mendasar yang diminta untuk dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah:

Status Jalan Raya Bogor: Mengingat Jalan Raya Bogor merupakan jalan nasional, bagaimana kewenangan Pemerintah Kota Depok dalam melakukan penertiban di kawasan tersebut? Apakah koordinasi dan persetujuan dengan instansi berwenang telah dilakukan sesuai ketentuan?

Kepastian relokasi PKL: Ke mana para pedagang akan direlokasi? Pemerintah harus memberikan kepastian lokasi, fasilitas, dan kelayakan tempat usaha agar pedagang tidak kehilangan mata pencaharian.

Baca Juga :  Aktivis KPKB Tolak Pemilukada oleh DPRD, Dinilai Langgar Asas Demokrasi

Tujuan dan perencanaan penertiban: Penertiban dilakukan untuk kepentingan apa? Pemerintah perlu membuka perencanaan, dasar kebijakan, serta peruntukan kawasan setelah penertiban dilaksanakan.

Kesetaraan penegakan aturan: Apakah gedung, ruko, jembatan, dan bangunan usaha lainnya yang terbukti melanggar perizinan maupun ketentuan GSS akan mendapatkan perlakuan dan tindakan penegakan aturan yang sama?

Perlindungan terhadap UMKM: PKL merupakan bagian dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, kebijakan penertiban harus memperhatikan keberlangsungan usaha dan semangat pemberdayaan UMKM yang menjadi salah satu agenda pemerintah pusat.

PPKLI bersama elemen masyarakat menyatakan akan mempertimbangkan langkah aksi demonstrasi apabila tuntutan keadilan, keterbukaan informasi, dan kepastian relokasi tidak mendapatkan respons serta penjelasan yang memadai dari Pemerintah Kota Depok.

Aksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kontrol sosial terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan penertiban yang dinilai harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.

Baca Juga :  Pengurus DPAC ARS Gunung Sindur Resmi Dilantik, Didorong Perkuat Konsolidasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

PPKLI menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan ketegasan melalui kegiatan penertiban. Lebih dari itu, pemerintah juga harus mampu memberikan solusi, menjamin kepastian hukum, dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif.

Persoalan ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kota Depok dalam membuktikan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel.

Jika penertiban memang bertujuan menegakkan aturan dan menata kota, maka seluruh objek yang terbukti melanggar harus ditangani berdasarkan standar hukum yang sama.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang tegas, tetapi juga pemerintah yang adil, transparan, dan tidak menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang.

Pada akhirnya, penataan kota seharusnya tidak mempertentangkan kepentingan ketertiban dengan keberlangsungan ekonomi rakyat. Keduanya harus berjalan beriringan melalui kebijakan yang memiliki dasar hukum kuat, perencanaan matang, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Hingga berita ini disusun, Pemerintah Kota Depok diharapkan memberikan penjelasan dan tanggapan resmi atas sejumlah tuntutan serta pertanyaan yang disampaikan PPKLI Kota Depok.

Red/Tim

Banner Iklan 1Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600