DEPOK, HARIANESIA.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PSI Fraksi Golkar, Iwan Koswara, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal itu di ungkapkan dalam program kerja DPRD Provinsi tahun anggaran 2026, di lingkungan RW 015 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok, Jumat, (13/2/2026)
“Ini salah satu program kegiatan, khususnya untuk memastikan pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa terlaksana secara optimal dan tepat sasaran, hingga ke tingkat Kelurahan dan masyarakat.” ungkapnya
Menanggapi berbagai keluhan yang di ungkapkan oleh masyarakat, salah satunya tentang UHC yang sementara di non aktifkan, hingga penyesuaian dan pendataan Desil, Iwan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Depok.
“menurut saya kinerja pemerintahan Kota Depok cukup bagus, UHC tidak di hilangkan, hanya di lakukan pendataan ulang, agar program ini tepat sasaran, maka saat ini memakai sistem Desil, Desil satu sampai lima yang mendapatkan bantuan, sedangkan enam sampai sepuluh di anggap mampu dan belum perlu bantuan” jelas Iwan
Ia menambahkan, pengawasan juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah Kota, dan pemerintah desa (Kelurahan) , terutama dalam hal penyelenggaraan layanan publik dan pembangunan ekonomi daerah.
“Pengawasan ini menjadi ruang untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pelaksanaan di tingkat desa atau Kelurahan. Sinergi yang baik akan membantu memastikan program perekonomian berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat”imbuhnya
Melalui kegiatan pengawasan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar sejalan dengan visi pembangunan provinsi serta aspirasi masyarakat di lapangan.(TP)
