JAKARTA_Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Bidang Komunikasi Politik, Sutrisno Pangaribuan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar mengusut secara menyeluruh berbagai dugaan kasus korupsi yang berkaitan dengan lingkungan Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada masa kepemimpinan Bobby Nasution.
Sutrisno yang juga merupakan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) meminta aparat penegak hukum tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi harus proaktif menelusuri setiap informasi dan dugaan penyimpangan yang berkembang di publik.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak tebang pilih,” tegas Sutrisno, Rabu (11/11/2026).
Menurut Sutrisno, sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh penegak hukum.
Sejumlah proyek yang dimaksud antara lain dugaan penyimpangan perizinan pertambangan di Maluku Utara yang menyeret nama Bobby Nasution, proyek Lampu Pocong yang disebut menimbulkan kerugian keuangan daerah, revitalisasi Stadion Teladan, pembangunan Stadion Kebun Bunga, pembangunan Lapangan Merdeka Medan, hingga pembangunan Islamic Center Medan.
Selain itu, Sutrisno juga meminta aparat mendalami proyek pembangunan UMKM Gallery Universitas Sumatera Utara (USU), pembebasan lahan jalan tol, serta dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Dalam perkara proyek jalan, perhatian turut tertuju pada pengembangan penyidikan KPK yang sebelumnya telah menjerat sejumlah pejabat dan pihak swasta, termasuk mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.
KPK sendiri telah mengembangkan penyidikan perkara tersebut. Pada Oktober 2026, lembaga antirasuah mengumumkan delapan tersangka dalam pengembangan kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.
Bahkan, pada 9-10 November 2026, penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi terkait perkara tersebut dan mengamankan sejumlah barang bukti elektronik serta dokumen.
Sutrisno menegaskan, tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam proses hukum hanya karena seseorang memiliki jabatan publik atau hubungan keluarga dengan tokoh politik nasional.
“Semua warga negara sama di hadapan hukum. Jangan ada impunitas. Jika ada dugaan penyimpangan, harus diusut tuntas siapa pun yang terlibat,” pungkasnya.
(M.Chairul)
