KOTA BOGOR_HARIANESIA.COM– Ketua Fraksi PKS (FPKS) DPRD Kota Bogor, H. Karnain Asyhar, memberikan catatan kritis dan strategis dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun anggaran 2025.
Karnain menyoroti pentingnya transformasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) dalam menjaga prioritas pembangunan di tengah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Menurut Karnain, adanya Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran di tahun 2025 berdampak pada penundaan sejumlah program dan kegiatan di Kota Bogor.
Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif.
”Ini menjadi catatan juga untuk Bapperida, harus bertransformasi menjadi pengawal agar agenda prioritas pembangunan di Kota Bogor tidak tergeser dari situasi nasional,” ujar Karnain Asyhar pada Kamis 30 April 2026.
Karnain menegaskan bahwa ketergantungan pada anggaran konvensional harus mulai dikurangi dengan memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui inovasi baru.
Ia menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mulai melirik skema creative financing atau pembiayaan kreatif yang telah diatur oleh regulasi.
”Seharusnya Kota Bogor memiliki inovasi untuk creative financing yang sudah diberikan ruang, di antaranya adalah obligasi daerah yang menjadi salah satu peluang. Kemudian ada pinjaman daerah,” jelasnya.
Selain itu, Karnain mengusulkan terobosan yang cukup menantang, yakni mengintegrasikan potensi wakaf produktif dengan APBD melalui pola kemitraan.
Meski secara struktur wakaf tidak masuk dalam APBD, integrasi program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dengan program wakaf dinilai mampu mengurangi tekanan fiskal.
”Dengan integrasi kemitraan ini, tekanan fiskal daerah akan berkurang. Sehingga PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa dioptimalkan untuk program-program prioritas yang banyak tertunda di 2025 dan 2026,” tambahnya.
Salah satu dampak nyata dari keterbatasan fiskal ini adalah tertundanya proyek strategis yang berkaitan dengan nyawa manusia, yakni pembangunan perlintasan tidak sebidang di Kebon Pedes.
Karnain mengingatkan bahwa titik tersebut kerap memakan korban jiwa, namun belum mendapatkan keberpihakan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat.
”Kita punya PR yang sudah beberapa kali mengalami kejadian korban jiwa di perlintasan kereta api Kebon Pedes. Tapi karena keterbatasan fiskal kita, dimana program prioritas ini tertunda termasuk pada 2026,” ungkap Karnain.
Menatap RKPD 2027, FPKS mendorong agar Pemkot Bogor mulai memberikan prioritas anggaran, terutama untuk proses pembebasan lahan di Kebon Pedes.
Karnain berharap ada skema bagi hasil atau kemitraan yang kuat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendanai fisik bangunan, baik itu berupa underpass maupun flyover.
”Kami mendorong agar pada 2027 ada kekuatan APBD untuk pembebasan lahan, dan kita harapkan kemitraan dengan provinsi bisa membiayai persentase pembangunan fisiknya. Semoga program prioritas lainnya bisa teragendakan dan terlaksana dengan baik,” pungkasnya.
(Heri)
