Edukasi

Indikasi Puluhan Oknum Guru di Kab Bekasi diajarin Merampok Dana BOS

Cikarang_Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau yang dikenal sebagai Dana BOS di Kabupaten Bekasi menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.

Unggahan di Instagram dan Facebook pada 8-9 November 2026 dengan judul _”Puluhan Oknum GURU di Kab Bekasi Diajarin Lakukan Penyimpangan dalam Kelola Dana BOS”_ dan _”RAMAI-RAMAI RAMPOK DANA BOS, MODUSNYA CUKUP RAPI”_ menuai ribuan komentar dari warganet.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tersangka yang ditetapkan dari temuan yang menjadi dasar unggahan viral tersebut.

APA ITU DANA BOS?

Dana BOS adalah anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional satuan pendidikan.

Dana BOS bersumber dari APBN, disalurkan ke sekolah-sekolah, dan digunakan untuk membiayai operasional sekolah, mulai dari pengadaan buku, alat tulis, pemeliharaan sarana prasarana, honor guru non-ASN, hingga kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

Dana BOS bukan uang pribadi kepala sekolah. Dana BOS bukan uang pribadi guru. Dana BOS adalah uang negara untuk siswa.

Karena itu, setiap rupiah Dana BOS harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara nyata di lapangan.

TEMUAN BPK TA 2025 – 182 SEKOLAH, Rp 12,6 MILIAR!

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Bekasi mengungkap temuan yang dinilai memerlukan perhatian serius.

Dalam pemeriksaan kepatuhan tersebut, BPK menemukan dugaan penyalahgunaan pengelolaan Dana BOS pada182 sekolah negeri dengan nilai transaksi Rp 12.649.123.577,80 yang dinyatakan tidak dapat diyakini kewajarannya.

MODUS YANG DITEMUKAN BPK – MENURUT LHP BPK!

1 . Pihak sekolah belanja di SIPLah, diduga bersekongkol dengan penyedia barang dan jasa.

2. Setelah uang masuk ke rekening penyedia (potong pajak), uang tersebut dicairkan dan dikembalikan cash ke pihak sekolah.

3. Penyedia mendapatkan fee sebesar 3-5% dari nilai transaksi bersih setelah dikurangi pajak.

Dalam LHP BPK, biaya jasa perusahaan yang dipotong oleh 9 penyedia sebesar Rp 501.466.891,73.

Potongan tunai yang diterima sekolah sebesar Rp 1.020.347.830,70.

Belanja modal yang tidak direalisasikan sebesar Rp 49.500.000,00.

Total kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.571.314.722,43.

Contoh yang dikutip media:

SMPN 1 Cibarusah, belanja Rp 248 juta, dikembalikan ke Kepsek Rp 222 juta, fee penyedia Rp 8 juta.

SIKAP PEMKAB BEKASI – SEPENDAPAT DENGAN BPK!

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kabupaten Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, melalui Kepala Dinas Pendidikan, Imam Faturochman, menyatakan sependapat atas temuan BPK.

BPK meminta Plt. Bupati Kabupaten Bekasi dan Kepala Dinas Pendidikan segera mengembalikan uang tersebut ke kas daerah.

3 TEMUAN BEDA!

1. TA 2023 Rp 12,6 miliar, Belanja fiktif/ tidak dapat di yakini kewajarannya di 182 sekolah negeri

2 . TA 2023 Rp 7,83 miliar soal honorarium ASN yang sudah di tindak lanjuti Pemkab Bekasi

3. TA 2025 Rp 178,1 miliar, Dana Bos 1.811 sekolah swasta tidak di anggarkan dalam APBD. temuan administrasi, bukan rampok !

SURAT BERLOGO KEJAKSAAN – KEASLIANNYA BELUM TERKONFIRMASI!

Sejumlah sekolah negeri mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK di Kabupaten Bekasi meminta klarifikasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang terkait beredarnya surat berlogo kejaksaan yang berisi permintaan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS.

Beredarnya surat tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pihak sekolah.

Kuasa hukum sekaligus perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PGRI Abdul Halim Sobri

Menurut Abdul Halim, surat yang beredar memuat permintaan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS serta menyebut hasil audit BPK. Namun, informasi di dalamnya dinilai tidak jelas karena sejumlah sekolah merasa belum pernah menjalani pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut.

Selain itu, surat tersebut tidak mencantumkan tanggal maupun tahun secara jelas.

 

Abdul Halim menegaskan, langkah meminta klarifikasi kepada kejaksaan bukan bertujuan menghalangi pengawasan ataupun penegakan hukum terhadap pengelolaan Dana BOS.

Menurutnya, pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS merupakan kewajiban setiap satuan pendidikan.

Hingga berita ini disusun, klarifikasi resmi dari Kejaksaan Negeri Cikarang terkait keaslian surat tersebut belum disampaikan

 

APA YANG HARUS DILAKUKAN SEKARANG?

 

1. Inspektorat Harus Segera Audit Investigatif

BPK sudah merekomendasikan audit investigatif. Inspektorat Kabupaten Bekasi harus segera melakukan audit investigatif, follow the money, verifikasi keberadaan barang, uji semua bukti transaksi, dan identifikasi pihak-pihak yang terlibat.

LSM JaMWas Indonesia mendesak Inspektorat agar hasil audit investigatif tidak berhenti sebagai dokumen internal, tapi dibuka ke publik!

2. Dinas Pendidikan Harus Transparan

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi harus memberikan penjelasan terbuka, agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.

Dinas Pendidikan juga harus membina kepala sekolah, bukan cuma menghukum!

3 . Aparat Penegak Hukum Harus Tunggu Hasil Audit Investigatif

Jika hasil audit investigatif menemukan adanya kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum, barulah aparat penegak hukum (Kejari / Polres Metro Bekasi) bisa memproses secara pidana.

Jangan langsung tangkap guru sebelum ada hasil audit investigatif!

4. Guru Harus Dilindungi, Bukan Dijadikan Kambing Hitam

Guru yang tidak terlibat harus dilindungi nama baiknya.

Pemerintah harus menyediakan tenaga administrasi khusus untuk mengelola Dana BOS, agar guru bisa fokus mengajar, bukan fokus ngurus kwitansi!

5. Warga Harus Laporkan dengan Bukti, Bukan dengan Gosip

Jika warga / orang tua siswa menemukan kejanggalan Dana BOS di sekolah anaknya, laporkan dengan bukti: foto papan transparansi Dana BOS, foto barang yang tidak ada, foto kwitansi yang janggal, dll.

Jangan laporkan dengan gosip: Katanya Kepseknya beli mobil baru dari Dana BOS tanpa bukti!

 

M.CHAIRUL

Exit mobile version