Edukasi

Di Tengah COP31, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Hashim Mundur dari Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim

JAKARTA, Desakan agar Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengundurkan diri dari jabatannya semakin menguat.

Desakan tersebut disampaikan koalisi masyarakat sipil Indonesia di tengah berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, yang digelar pada 9-20 November 2026.
Hingga berita ini ditulis, Senin, 16 November 2026, Hashim Djojohadikusumo belum mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Ia masih memimpin delegasi Indonesia di COP31.

SIAPA YANG MENDESAK?

Desakan mundur disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari:

– Indonesia Climate Justice Literacy (ICJL) Foundation – Ketua Firdaus Cahyadi
– 350.org Indonesia Country Manager Sisilia Nurmala Dewi
– Yayasan TIFA Program Officer Natural Resources and Climate Justice, Firdaus Cahyadi
– Koalisi Indonesia Timur Koordinator Sekretariat Muhammad Al Amin, hadir langsung sebagai observer di COP31 Antalya
– Climate Rangers Indonesia Koordinator Ginanjar Aryasuta
– KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) Sekjen Fikerman Saragih

Desakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang sudah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), pernyataan tertulis kepada media, dan petisi publik di platform http://Change.org.

Petisi berjudul _”Mendesak Hashim Djojohadikusumo Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden”_ dibuat pada 1 November 2026 dan telah mengumpulkan lebih dari 428 tanda tangan terverifikasi.
Petisi tersebut didukung aktivis hak asasi manusia (HAM) Usman Hamid dan aktivis lingkungan Iqbal Damanik.

KENAPA DISURUH MUNDUR? – KONFLIK KEPENTINGAN BISNIS MIGAS!

Alasan utama desakan mundur adalah potensi konflik kepentingan antara bisnis Hashim dengan jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim.
Hashim Djojohadikusumo adalah pendiri Arsari Group, kelompok usaha yang memiliki portofolio di sektor energi dan pertambangan.
Salah satu perusahaan di bawah Arsari Group, PT Nations Petroleum, ditetapkan sebagai salah satu pemenang lelang Wilayah Kerja Migas Natuna D Alpha berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 108.K/MG.4/DJM/2026.

Sebelumnya, melalui PT Nations Natuna Barat, Arsari Group juga masuk dalam pengembangan Lapangan Gas Mako di Blok Duyung, lepas pantai Natuna, dengan mengambil alih 75 persen hak partisipasi proyek tersebut.
Industri minyak dan gas bumi (migas) adalah salah satu sumber emisi gas rumah kaca (GRK), penyebab krisis iklim.
Karena itu, masyarakat sipil menilai, penempatan figur dari kalangan bisnis ekstraktif dan energi fosil dalam posisi strategis diplomasi iklim berpotensi menciptakan benturan kepentingan yang serius.

RISIKO GREENWASHING DIPLOMACY

Masyarakat sipil mengingatkan, keterlibatan pengusaha migas dalam diplomasi iklim Indonesia berisiko besar memicu defisit kepercayaan publik internasional.
Indonesia akan mudah sekali dituduh sedang melakukan greenwashing diplomacy, pura-pura peduli iklim, tapi sebenarnya tetap jualan energi fosil.
Jika itu terjadi, Indonesia berpotensi mengulang rekam jejak buruk saat Indonesia memperoleh predikat Fossil of the Day Awards di KTT Iklim (COP30) tahun lalu.

3 TUNTUTAN KOALISI
Koalisi masyarakat sipil merumuskan 3 tuntutan utama kepada Presiden RI dan Kementerian Lingkungan Hidup:

1. Hentikan Bahan Bakar Fosil Secara Bertahap
Berkomitmen menghentikan bahan bakar fosil secara bertahap demi energi bersih dan terbarukan yang murah bagi rakyat.

2. Pendanaan Adaptasi Harus Hibah Murni
Perjuangkan pendanaan adaptasi dan pemulihan bencana iklim melalui hibah murni dari negara-negara maju, bukan pembiayaan / pinjaman yang justru menambah beban masyarakat terdampak.

3. Hashim Mundur, Ganti dengan Figur Bersih
Mendesak Hashim Djojohadikusumo mundur dari posisi Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim.
Mereka juga meminta pemerintah mengganti pimpinan delegasi iklim dengan figur yang memiliki pengalaman dalam perundingan internasional, memahami persoalan keadilan iklim, serta terbebas dari kepentingan bisnis ekstraktif.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DI COP31 – DINILAI MENGECEWAKAN!

Koordinator Sekretariat Koalisi Indonesia Timur, Muhammad Al Amin, yang hadir langsung sebagai observer di arena COP31 Antalya, menilai performa delegasi Indonesia sangat mengecewakan dan mengabaikan penderitaan rakyat di kawasan timur yang menjadi korban ekspansi tambang.

Amin menilai pemerintah setengah hati melakukan transisi energi karena masih ngotot melindungi kepentingan korporasi tambang batu bara, nikel, dan bauksit
Koordinator Climate Rangers Indonesia, Ginanjar Aryasuta, menegaskan, anak muda menolak janji transisi energi yang dikendalikan oleh mereka yang masih mengeruk keuntungan dari krisis ekologis.

APA JAWABAN HASHIM? – BELUM ADA JAWABAN LANGSUNG!

Hingga berita ini ditulis, belum ditemukan pernyataan langsung Hashim yang secara khusus menjawab tuntutan pengunduran dirinya ataupun petisi ICJL.
Hanya saja, dalam wawancara dengan CNN Indonesia pada 22 Oktober 2026 mengenai kebakaran hutan, perkebunan sawit, dan bioenergi, Hashim membantah masih memiliki usaha di bidang kelapa sawit.
Ia menyatakan sudah tidak mempunyai usaha lagi di sektor tersebut.

M.CHAIRUL

Exit mobile version