BOGOR_HARIANESIA.COM— Sejumlah informasi terkait Irawati dan Alma, selaku Kabag Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor, belakangan menjadi perhatian setelah narasi mengenai persoalan tersebut beredar di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Harianesia memilih untuk tidak terburu-buru menerbitkan informasi sebelum melakukan konfirmasi dan verifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen redaksi untuk menjaga akurasi, keberimbangan, serta menghormati hak para pihak yang berkaitan.
Pemimpin Redaksi Harianesia, Heri, sebelumnya telah berkomunikasi dengan pihak Irawati. Dalam komunikasi tersebut, pihak Irawati mengarahkan redaksi untuk memperoleh keterangan melalui kuasa hukumnya.
Menurut keterangan Dwi kuasa hukum, secara substansi informasi yang beredar berkaitan dengan persoalan yang dialami kliennya. Namun, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa Irawati tidak pernah meminta ataupun menghendaki persoalan tersebut menjadi konsumsi publik.
Dwi Kuasa hukum juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi psikologis klien apabila persoalan tersebut terus berkembang di ruang publik. Atas pertimbangan tersebut, pihaknya berharap persoalan yang dinilai bersifat pribadi tidak semakin melebar melalui pemberitaan.
Di sisi lain, Harianesia menegaskan bahwa hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum pernah mempublikasikan substansi persoalan tersebut sebagai sebuah pemberitaan tersendiri.
Sebelum mengambil keputusan terkait kelayakan pemberitaan, Harianesia juga telah melakukan komunikasi dan bertemu langsung dengan Alma selaku Kabag Hukum dan HAM Pemerintah Kota Bogor untuk memperoleh penjelasan dari sisi yang bersangkutan.
Keterangan dari masing-masing pihak menjadi bagian dari proses verifikasi redaksi. Harianesia memandang bahwa setiap informasi yang menyangkut seseorang, terlebih apabila berkaitan dengan persoalan pribadi, harus diperlakukan secara proporsional dan tidak boleh dibangun berdasarkan satu sumber atau satu versi semata.
Pemimpin Redaksi Harianesia, Heri, menegaskan bahwa media tidak memiliki kepentingan untuk memperkeruh persoalan ataupun merugikan pihak tertentu.
“Prinsip kami adalah memastikan informasi yang akan dipublikasikan telah melalui proses verifikasi, memberikan ruang yang proporsional kepada pihak-pihak terkait, serta tetap mempertimbangkan kepentingan publik, privasi, hak jawab, dan etika jurnalistik,” ujarnya.
Harianesia menghormati permintaan pihak kuasa hukum agar persoalan tersebut tidak semakin berkembang menjadi konsumsi publik. Pada saat yang sama, redaksi tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap informasi yang hendak diberitakan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, proses konfirmasi yang dilakukan Harianesia bukan dimaksudkan untuk memperpanjang ataupun memperkeruh persoalan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab jurnalistik dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat memenuhi prinsip akurasi, proporsionalitas, dan keberimbangan.
Hingga berita ini disusun, Harianesia tetap membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, koreksi, maupun informasi tambahan yang relevan.
Red/Tim
