CIBINONG_HARIANESIA.COM— Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan anggaran hampir Rp1 triliun untuk mempertahankan cakupan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen pada 2027. Pembiayaan program jaminan kesehatan itu menjadi salah satu kebutuhan besar yang diperhitungkan dalam penyusunan anggaran daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan keberlanjutan UHC masuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
“Harapannya memang UHC tetap 100 persen, dan itu juga cukup besar, hampir kurang lebih Rp1 triliun,” kata Ajat di Cibinong, Selasa, 18 Agustus 2026.
Dalam skenario KUA-PPAS 2027, pendapatan Kabupaten Bogor diproyeksikan sekitar Rp10,8 triliun. Adapun kebutuhan belanja daerah diperkirakan mencapai Rp14 triliun.
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp3,6 triliun antara proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyusun skala prioritas dalam mengalokasikan anggaran.
Menurut Ajat, kebutuhan belanja yang besar tidak hanya berasal dari pembiayaan UHC. Pemerintah Kabupaten Bogor juga harus mengakomodasi sejumlah program prioritas Bupati Bogor Rudy Susmanto, terutama pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.
Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam kegiatan reses juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan program 2027.
Salah satu aspirasi yang masuk dalam perencanaan adalah pembangunan rumah sakit di wilayah timur Kabupaten Bogor. Fasilitas tersebut ditujukan untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan tersebut.
“Memang 2027 masih program atau skala prioritas Pak Bupati itu ke arah infrastruktur dan nanti di pertengahannya peningkatan sumber daya manusia,” ujar Ajat.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut menunjukkan tantangan Pemkab Bogor dalam menjaga layanan kesehatan universal sekaligus membiayai program pembangunan lainnya. Penyusunan KUA-PPAS 2027 selanjutnya akan menentukan prioritas belanja berdasarkan kemampuan fiskal daerah.
Fakih
