Kyai Maman: Sikapi Secara Konstitusional, Jangan Gaduh. MPR Punya 60 Hari, Presiden Ajukan Dua Nama. Koalisi Tetap Solid, Pesan untuk Gen Z: Tinggalkan Politik Instan
JAKARTA —Posisi Wakil Presiden Republik Indonesia kini menjadi sorotan publik pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Anggota MPR RI, Dr. KH. Maman Imanulhaq, MM, mengonfirmasi pimpinan DPR RI telah menerima surat resmi pengunduran diri tersebut.
Surat pengunduran diri itu diserahkan Gibran kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Dengan surat itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 atas permintaan sendiri.
“Ini adalah momentum konstitusional. Kita harus menyikapinya dengan kepala dingin, dengan mekanisme konstitusi, bukan dengan kegaduhan,” ujar Kyai Maman.
“MPR Punya Waktu 60 Hari, Presiden Ajukan Dua Nama”
Sesuai aturan tata negara, MPR RI memiliki waktu maksimal 60 hari untuk melakukan proses pemilihan Wakil Presiden baru.
Mekanismenya, Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan dua nama calon kepada DPR/MPR. Selanjutnya, anggota MPR akan melakukan pemilihan dalam sidang paripurna MPR untuk menentukan siapa yang akan mendampingi Presiden melanjutkan pemerintahan.
“MPR saat ini tengah bersiap melakukan serangkaian rapat koordinasi untuk menjamin proses transisi berjalan lancar dan tidak mengganggu stabilitas nasional,” kata Kyai Maman.
“Menghormati Konstitusi, Mengakhiri Kegaduhan”
Pengunduran diri ini tidak terlepas dari polemik konstitusional terkait syarat administratif pencalonan, yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebelumnya mencabut Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri Gibran, sebagai pelaksanaan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Menurut Kyai Maman, langkah mundur yang diambil Gibran harus dibaca sebagai upaya menghormati hak konstitusional dan mengakhiri kegaduhan politik yang sempat terjadi.
“Apa pun polemiknya, yang harus kita jaga adalah konstitusi dan kepercayaan publik. Kalau konstitusi dihormati, demokrasi kita selamat,” ujarnya.
Dalam video pernyataannya, Gibran sendiri menegaskan pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan ijazah dan merupakan keputusan pribadi setelah pertimbangan panjang.
“Koalisi Tetap Solid, Agenda Nasional Jalan Terus”
Meski terjadi perubahan di kursi RI-2, Kyai Maman menegaskan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap solid.
Fokus pemerintah tetap diarahkan pada agenda prioritas nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah juga terus memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika investasi.
“Pemerintahan tidak boleh berhenti karena pergantian orang. Yang harus jalan terus adalah pelayanan kepada rakyat,” kata Kyai Maman, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka dan Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI itu.
“Pelajaran untuk Generasi Muda: Jangan Politik Instan”
Kyai Maman menekankan, peristiwa ini harus menjadi pembelajaran penting bagi generasi muda, khususnya Generasi Z.
Ia mengajak anak muda untuk tetap kritis dan tidak antipati terhadap politik, karena kebijakan politik menentukan arah masa depan bangsa.
“Jangan mengandalkan nepotisme. Jangan mengandalkan koneksi keluarga. Politik itu harus dibangun di atas kapasitas, intelektualitas, dan perjuangan,” tegasnya.
Menurutnya, budaya politik instan dan politik dinasti hanya akan merusak tatanan konstitusi. Demokrasi yang sehat lahir dari proses yang jujur, kompetisi yang adil, dan kepemimpinan yang teruji.
“Generasi muda harus berpolitik secara rasional. Kritik boleh, berbeda pendapat boleh, tapi tetap dalam koridor konstitusi dan akhlak kebangsaan,” tutup Kyai Maman.
Proses pemilihan Wakil Presiden yang baru ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik, menjaga integritas demokrasi, dan memastikan transisi berjalan konstitusional.
(M.Chairul)
Narasumber:
Dr. KH. Maman Imanulhaq, MM
Anggota MPR RI / Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka
