Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
Politik

Formappi Kritik Draf RUU Perampasan Aset Tak Transparan

×

Formappi Kritik Draf RUU Perampasan Aset Tak Transparan

Sebarkan artikel ini
Formappi Kritik Draf RUU Perampasan Aset Tak Transparan — Peneliti Formappi Lucius Karus mengkritik proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang dinilai tertutup
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai pembahasan RUU Perampasan Aset berjalan tertutup karena drafnya tidak pernah dibuka kepada publik.
Banner Iklan Harianesia 468x60

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi akhir dari penantian panjang masyarakat. Namun ia menyebut proses pembahasan aturan itu berjalan tertutup karena DPR tidak pernah membuka draf RUU kepada publik.

Kritik tersebut disampaikan Lucius kepada wartawan pada Jumat (20/11/2026), sehari setelah DPR RI mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, persoalan bukan terletak pada ada atau tidaknya aturan, melainkan pada cara aturan itu dibahas sebelum akhirnya disahkan.

Banner Iklan Harianesia 300x600Banner Iklan Harianesia 300x600

“Hanya saja UU ini seperti hantu. DPR tak pernah menunjukkan draf RUU selama proses pembahasan. Mereka mengundang sejumlah kalangan untuk menerima masukan tetapi tetap saja untuk publik luas, naskahnya disembunyikan dalam gua hantu.”

— Lucius Karus, peneliti Formappi

Lucius mengakui DPR memang mengundang sejumlah kalangan untuk memberi masukan selama pembahasan berlangsung. Namun menurut dia, undangan itu tidak menggantikan keterbukaan naskah bagi publik luas. Akibatnya, sebagian besar warga tidak pernah punya akses terhadap isi RUU yang sedang dibahas atas nama mereka.

Karena naskah baru bisa dibaca setelah undang-undang disahkan, masyarakat kehilangan kesempatan memberikan masukan terhadap substansi aturan. Lucius menilai publik baru mulai membaca ketika pembahasan sudah tuntas. “Jadi kalau RUU itu akhirnya disahkan, ya DPR aja yang layak berpesta, karena enggak perlu sibuk lagi bahas RUU-nya. Publik tentu saja baru mulai membaca naskahnya. Telat banget,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan apakah UU Perampasan Aset yang disahkan DPR sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut dia, undang-undang tersebut setidaknya baru mencerminkan harapan para pembuatnya.

Padahal, masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi selama proses pembahasan. Ruang partisipasi itu dinilai penting untuk menjamin kualitas substansi undang-undang, bukan sekadar formalitas yang disediakan di penghujung proses.

Bagi Lucius, cara DPR membahas RUU Perampasan Aset menunjukkan masih adanya persoalan dalam proses legislasi. Ia menilai penyelesaian masalah seharusnya dilakukan dengan membicarakan bersama-sama, bukan dengan menutup naskah dari publik.

“Kalau main hantu-hantuan ya mungkin memang RUU ini dibahas untuk kepentingan hantu koruptor.”

— Lucius Karus

Kamis, 19 November 2026 — DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.

Jumat, 20 November 2026 — Lucius Karus menyampaikan kritik kepada wartawan dan menyebut naskah RUU tidak pernah dibuka kepada publik.

Apa Isi UU Perampasan Aset

UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memuat 10 pokok pengaturan yang mengatur mulai dari asas hukum hingga pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan aset rampasan. Aturan ini menjadi dasar bagi negara untuk merampas aset hasil tindak pidana, termasuk melalui mekanisme perampasan tanpa tuntutan pidana.

Nama aturanUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya
DisahkanRapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026)
Pokok pengaturan10 pokok
PengkritikLucius Karus, peneliti Formappi

Berikut sepuluh pokok pengaturan yang dimuat dalam undang-undang tersebut:

  • Pertama, pengaturan mengenai judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
  • Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Ketentuan ini juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal dengan banyak korban.
  • Ketiga, penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
  • Keempat, pembagian kewenangan yang jelas dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Pengaturan tersebut meliputi proses penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
  • Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
  • Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
  • Ketujuh, pengaturan tugas dan kewenangan badan pengelola aset terkait tindak pidana agar pengelolaan berjalan profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
  • Kedelapan, pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen.
  • Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar mekanisme perampasan aset tidak dijadikan sarana bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan.
  • Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Mekanisme Tanpa Tuntutan Pidana dan Perlindungan Pihak Ketiga

Salah satu bagian yang paling banyak dibicarakan dalam undang-undang ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Alur kerjanya dibagi secara tegas, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, sampai pelaksanaan putusan.

Pembagian kewenangan itu dimaksudkan agar tidak ada satu lembaga yang menangani seluruh proses sendirian. Undang-undang juga menempatkan pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset pada sebuah badan independen, serta memuat ketentuan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, aturan ini memberi jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, dengan tetap menyertakan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup bagi mereka untuk mempertahankan haknya. Aset yang dirampas diarahkan untuk dikembalikan kepada korban tindak pidana secara langsung dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas.

Mengapa Keterbukaan Naskah Diperdebatkan

Kritik Lucius tidak menyentuh soal perlu atau tidaknya Indonesia memiliki undang-undang perampasan aset. Ia justru menempatkan persoalan pada proses: naskah yang tidak pernah beredar membuat publik tidak punya bahan untuk menilai apakah sepuluh pokok pengaturan di atas sudah dirumuskan dengan tepat atau belum.

Menurut dia, partisipasi publik yang datang setelah pengesahan tidak lagi berpengaruh pada isi aturan. Dalam kerangka itu, pengesahan sebuah undang-undang menjadi titik akhir penantian, tetapi sekaligus menandai dimulainya pembacaan pertama bagi sebagian besar warga.

Lucius menilai cara DPR membahas RUU ini memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam proses legislasi. Karena itu, ia menekankan pentingnya pembahasan yang dilakukan bersama-sama, bukan pembahasan yang berlangsung tanpa naskah yang bisa dibaca publik.

Pertanyaan Umum

Siapa yang mengkritik pembahasan UU Perampasan Aset?

Kritik disampaikan oleh Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), kepada wartawan pada Jumat (20/11/2026), sehari setelah undang-undang itu disahkan DPR.

Kapan UU Perampasan Aset disahkan?

DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

Apa inti kritik Formappi terhadap proses pembahasan?

Menurut Lucius, DPR tidak pernah menunjukkan draf RUU kepada publik selama proses pembahasan. Naskah baru dapat dibaca setelah disahkan, sehingga masyarakat terlambat memberikan masukan terhadap substansi aturan dan kesesuaiannya dengan harapan publik pun dipertanyakan.

Sumber: tribunnews.com

Banner Iklan 1Banner Iklan 1
Baca Juga :  Eddy Tansil: Kasus Korupsi yang Menghebohkan Indonesia
Banner Iklan Harianesia 120x600