Desak MRP Papua Barat dan Pemda Teluk Bintuni Lakukan Hal Sama Agar Kuota Tepat Sasaran
TELUK BINTUNI_HARIANESIA.COM, 24 Agustus 2026 – Anggota Majelis Rakyat Papua Barat [MRPB] Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Majelis Rakyat Papua [MRP] Papua Selatan yang mengawal kuota penerimaan sekolah kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri [IPDN] bagi Orang Asli Papua [OAP].
Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu, yang memastikan kuota IPDN akan benar-benar diberikan kepada putra-putri asli Papua. Menurut Damianus, MRP Papua Selatan telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait penerimaan sekolah kedinasan, termasuk informasi kuota untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. MRP juga telah menyampaikan aspirasi agar kuota yang diperuntukkan bagi OAP dapat diterima masyarakat asli Papua.[Kemendagri]
Eduard menilai langkah tersebut sangat penting untuk menjamin hak dasar OAP di bidang pendidikan dan pemerintahan.
“Desak MRP Papua Barat dan Pemda Lakukan Hal Sama”
“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh sikap tegas MRP Papua Selatan. Pengawalan kuota IPDN ini adalah bentuk nyata perlindungan hak OAP agar tidak disalip oleh pihak lain. Kami di Teluk Bintuni dan Papua Barat pada umumnya berharap hal yang sama juga dilakukan,” ujar Eduard kepada media di Bintuni, Senin [24/8/2026].
Menurutnya, IPDN merupakan salah satu jalur strategis untuk mencetak birokrat-birokrat OAP yang nantinya akan mengisi pemerintahan di tanah Papua. Jika kuota tidak dikawal, dikhawatirkan kesempatan itu kembali tidak tepat sasaran.
“Kami di Pokja Adat Teluk Bintuni mendesak agar MRP Papua Barat dan pemerintah daerah juga segera melakukan koordinasi dengan Kemendagri. Pastikan data OAP yang mendaftar IPDN diverifikasi dengan benar, transparan, dan sampai kepada anak-anak kita di kampung-kampung,” tegasnya.
” Penting untuk Keberlanjutan Kepemimpinan OAP”
Eduard menambahkan, dukungan terhadap kebijakan afirmasi seperti kuota IPDN bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga soal keberlanjutan kepemimpinan OAP di masa depan.
“Kalau birokrasi kita diisi oleh anak-anak asli Papua yang kompeten, maka pembangunan dan pelayanan di Papua akan lebih sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat adat. Ini yang kita jaga bersama,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu memastikan pihaknya akan mengawal agar kuota penerimaan IPDN benar-benar diberikan kepada OAP, setelah menerima surat resmi dari Kemendagri terkait alokasi kuota tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Tentang MRPB Pokja Adat”
Majelis Rakyat Papua Barat [MRPB] Pokja Adat adalah lembaga kultural yang mewakili masyarakat adat di Papua Barat. Salah satu tugasnya adalah memastikan kebijakan afirmasi dan hak-hak dasar OAP berjalan sesuai amanat UU Otsus.
(DW)
