LEBAK, BANTEN – Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (LSM KPKB) Kabupaten Lebak Rusmedi menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah di Kabupaten Lebak.
DPD LSM KPKB Kabupaten Lebak menyatakan akan membawa dan melaporkan temuan-temuan BPK RI yang dinilai perlu ditindaklanjuti kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Langkah tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua DPD LSM KPKB Kabupaten Lebak Rusmedi menegaskan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Temuan pemeriksaan BPK tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Uang negara adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBN maupun APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, kami akan mengawal dan melaporkannya kepada APH agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
BPK Bukan Sekadar Temuan Administratif
Menurut rus, hasil pemeriksaan BPK RI harus menjadi perhatian serius seluruh penyelenggara pemerintahan, terutama apabila ditemukan persoalan terkait kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, pengelolaan aset daerah, hingga pertanggungjawaban belanja pemerintah.
Namun demikian, KPKB memahami bahwa tidak seluruh temuan pemeriksaan BPK otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Setiap temuan harus diteliti berdasarkan dokumen pemeriksaan, tindak lanjut, bukti pendukung, serta unsur hukum yang berlaku.
Karena itu, laporan yang disampaikan kepada APH akan disertai data dan dokumen pendukung agar dapat dilakukan pemeriksaan dan pendalaman secara profesional.
Landasan Hukum Pengawasan dan Pelaporan
Langkah DPD LSM KPKB Kabupaten Lebak memiliki landasan hukum, antara lain:
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E, yang mengatur keberadaan BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya Pasal 20, yang mengatur kewajiban pejabat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya Pasal 8 ayat (3), yang mengatur penyampaian laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang.
UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai dasar penanganan dugaan tindak pidana korupsi apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan dan pengecualian yang diatur undang-undang.
PP Nomor 43 Tahun 2018, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KPKB Minta APH Serius Menindaklanjuti Laporan
DPD LSM KPKB Kabupaten Lebak berharap Kepolisian dan Kejaksaan dapat menindaklanjuti setiap laporan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
KPKB juga meminta agar proses penanganan laporan dilakukan secara transparan, profesional, objektif, dan tidak tebang pilih. Apabila ditemukan kerugian keuangan negara maupun indikasi tindak pidana, penanganannya harus dilakukan sesuai mekanisme hukum.
KPKB menegaskan tidak memiliki kepentingan politik maupun kepentingan pribadi terhadap pihak mana pun. Pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan penyelamatan keuangan negara.
“Jangan sampai temuan pemeriksaan hanya menjadi angka dalam laporan. Rakyat membutuhkan bukti nyata bahwa pengelolaan uang negara diawasi dan setiap penyimpangan ditindaklanjuti. Tugas kami adalah memantau, mengumpulkan informasi, dan melaporkan apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum,” tegasnya.
Rakyat Berhak Mengawasi Uang Negara
KPKB mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Lebak untuk ikut mengawasi penggunaan APBD, APBN, serta berbagai program pembangunan yang menggunakan uang negara.
Menurut KPKB, pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Satu Kata: Lawan Korupsi.
Uang Negara Harus Kembali untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Menjadi Keuntungan Segelintir Orang.
Penulis ; Dede Mulyana
