Lebak Selatan – Program Irigasi Perpompaan (Irpom) yang digulirkan oleh Dinas Pertanian di wilayah Lebak Selatan hususnya dibayah kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tersebut diduga mengalami pemotongan anggaran hingga Rp17 juta pada setiap kelompok penerima manfaat.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sejumlah kelompok tani penerima Program Irpom mengeluhkan adanya kewajiban setoran atau potongan dana yang tidak tercantum dalam petunjuk teknis maupun aturan resmi program.
Dana tersebut diduga dipotong sebelum atau setelah bantuan diterima oleh kelompok.
Salah satu perwakilan kelompok tani yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan yang seharusnya diterima secara utuh, justru berkurang dengan alasan yang tidak jelas.
“Kami hanya menerima sesuai yang diberikan, tapi ada potongan yang nilainya cukup besar, sekitar Rp17 juta per kelompok. Katanya untuk biaya ini dan itu, tapi tidak ada penjelasan tertulis,” ujarnya.
Program Irpom sendiri merupakan program strategis pemerintah untuk membantu petani dalam mengatasi keterbatasan air, terutama di wilayah rawan kekeringan. Oleh karena itu, dugaan pemotongan dana ini dinilai mencederai tujuan program dan berpotensi merugikan petani.
Aktivis KPKB Dede Mulyana k di Lebak meminta agar Dinas Pertanian Kabupaten Lebak segera memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan tersebut. Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga pengawas seperti Inspektorat maupun APH diminta turun tangan untuk melakukan audit dan investigasi.
“Jika dugaan ini benar, maka ini bukan hanya pelanggaran administrasi, tetapi sudah mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Petani jangan terus dijadikan korban,” tegas salah satu aktivis.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Lebak belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan potongan dana Program Irpom tersebut
Dede Mulyana
