Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
Edukasi

Di Atas Gas Tangguh, 1.054 Anak Adat Bintuni Dibiarkan Jadi Pegawai Paruh Waktu

×

Di Atas Gas Tangguh, 1.054 Anak Adat Bintuni Dibiarkan Jadi Pegawai Paruh Waktu

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

Eduard Orocomna: Mereka Kerja Penuh Waktu, Dibayar Paruh Waktu, Berangkat ke Senayan pun Biaya Sendiri

Teluk Bintuni_Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Kabupaten Teluk Bintuni melalui Pokja Adat menyatakan dukungan penuh atas perjuangan 7 Duta PPPK Paruh Waktu yang membawa mandat sakral 1.054 tenaga honorer menuju Rakornas AP3KI di Senayan, Jakarta.

Banner Iklan Harianesia 300x600Banner Iklan Harianesia 300x600

Dukungan disampaikan langsung oleh Eduard Orocomna, S.T, Anggota MRPB Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni.

I. IRONI DI ATAS TANAH KAYA: PROVINSI SUDAH PNS, BINTUNI MASIH PARUH WAKTU

Inilah ironi yang menjadi perhatian serius MRPB. Di Provinsi Papua Barat, 1.002 PPPK sudah diangkat dan menerima SK serta diakui penuh sebagai PNS dengan hak yang sama seperti Pegawai Negeri Sipil.

Namun di Kabupaten Teluk Bintuni, nasibnya berbeda.

Baca Juga :  Pdt. Dr. Gilbert Lumoindong Berbagi Tips Sukses untuk Mahasiswa Unsrat

“Sampai hari ini di Kabupaten Teluk Bintuni belum diakui sebagai PNS. Sedangkan di provinsi kan sudah diangkat jadi PNS. Di kabupaten kan belum jadi PNS. Mereka terima SK tapi tidak diakui sebagai PNS,” ujar Eduard.

“Mereka tinggal terima SK tapi dinyatakan mereka dalam paruh waktu begitu. Sedangkan di provinsi kan sudah semua diangkat sama dengan pegawai negeri sipil yang kerja terima haknya sama. Sedangkan Bintuni tidak, beda. Nah itu yang menjadi perhatian bahwa provinsi bisa, baru kabupaten kenapa tidak kasih semua sama dengan pegawai,” tegasnya.

Artinya, di atas kertas mereka mengantongi SK, tapi statusnya digantung sebagai “Paruh Waktu” kerja penuh waktu, hak paruh waktu. Padahal tugas mereka sama: mengajar di pelosok, jaga Puskesmas di 24 Distrik, kerja di kantor pemerintahan.

Baca Juga :  Mengunjungi Gua Maria Tritis, Romo Kefas : "Saya Berdoa Serasa Tuhan Dekat dan menikmati HadiratNya"

II. “DI MANAKAH HATI PEMERINTAH?!” – ANAK TIRI DI ATAS TANAH GAS TERBESAR

“Di manakah hati pemerintah setempat…?! Apakah kita biarkan anak-anak tujuh suku ini menjadi anak tiri? Apakah kita biarkan mereka diinjak, dilampaui, padahal sumber daya alam mereka begitu berlimpah – ada minyak, ada gas. Di Bintuni ini semua paling terbesar, tapi kenyataan di lapangan, anak-anak tujuh suku menjadi anak tiri, anak yang tidak dihargai.”

Tujuh suku: Sough, Wamesa, Kuri, Irarutu, Sebyar, Moskona, dan Sough B.

III. BERANGKAT BIAYA SENDIRI, TANPA DUKUNGAN PEMERINTAH

“Maka hari ini mereka berangkat dengan anggaran sendiri. Pemerintah tidak bantu dengan anggaran. Dan mereka berangkat hanya tujuh orang anak-anak, sedangkan pemerintah setempat tidak memberikan dukungan dan tidak bersama mereka,” ungkap Eduard.

Baca Juga :  Surat Terbuka ke Mendagri, Socratez Yoman: Dana Otsus Cuma Remah-remah dari Emas Papua

7 Duta tersebut adalah: Melianus Ogoney, Markus M Akwan, Merlin Fonataba, Maria Anna Manibuy, Yulius Menci, Tenny Adam, dan Salmon Mariawasi.

IV. HARAPAN: BERANGKAT DENGAN ADAT, PULANG DENGAN MARTABAT

“Saya peduli terhadap mereka yang hari ini berangkat menuju Jakarta. Semoga Tuhan Yesus memberkati mereka. Mereka memperjuangkan hak-hak mereka di atas tanah ini, untuk menjadi Tuan di atas tanah dan negeri sendiri. Kepada 7 Duta, kalian membawa doa 1.054 keluarga. Berangkatlah dengan adat, pulanglah dengan martabat. MRPB berdiri di belakang kalian,” pungkas Eduard.

(M.Chairul)

Narasumber Resmi:
Eduard Orocomna, S.T
Anggota MRPB – Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni
HP/WA: +62 813-4437-7177

Banner Iklan 1Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600