Jakarta_HARAIANESIA.COM– Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah Pusat ke berbagai daerah mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Di tengah upaya penghematan belanja Daerah, masih muncul sejumlah dugaan kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara .
Ketua Umum Aktivis LSM KPKB, Dede Mulyana, menilai kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara apabila penanganan dugaan tindak pidana korupsi tidak dilakukan secara tegas dan transparan sesuai ketentuan hukum.
“Rakyat diminta memahami kebijakan efisiensi anggaran, namun di sisi lain masih muncul dugaan kasus korupsi yang menjadi perhatian publik. Jika penegakan hukum tidak berjalan secara transparan dan akuntabel, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara negara,” ujar Dede Mulyana.
Menurutnya, efisiensi anggaran akan memberikan manfaat apabila dibarengi dengan pengawasan yang kuat, tata kelola pemerintahan yang baik, serta komitmen nyata dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap laporan atau temuan dugaan korupsi secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Dede Mulyana menegaskan bahwa anggaran negara berasal dari rakyat dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan perlu diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap penyelenggara negara.
Aktivis KPKB berharap pemerintah pusat terus memperkuat sistem pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan negara agar kebijakan efisiensi anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan rakyat di daerah suruh menghemat namun di atas berbagi berkat hasil Korupsi itu sangat menyakiti hati rakyat.
Dede .M
