JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto yang merespons persoalan penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qu’ran (HQ) di Sukoharjo dengan mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo. Langkah tersebut dinilai menunjukkan keterbukaan Polri dalam menerima aspirasi sekaligus melakukan evaluasi terhadap internal institusi.
Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menilai respons Kapolri terhadap kritik dan keluhan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong reformasi kepolisian. Menurutnya, masukan publik perlu ditempatkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Ia menyampaikan apresiasi atas keputusan Kapolri yang menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pemeriksaan dan evaluasi terhadap AKBP Andika Dharma Sena, termasuk mutasi jabatan ke Mabes Polri untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
Menurut Rifqi, langkah tersebut mencerminkan pentingnya evaluasi terhadap pejabat maupun personel kepolisian guna memastikan setiap tindakan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Kami mengapresiasi sikap responsif dan keterbukaan Kapolri dalam menerima kritik, saran, dan keluhan masyarakat. Bagi kami, keterbukaan terhadap aspirasi publik merupakan bentuk tanggung jawab institusi sekaligus langkah penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ungkapnya, Senin (2/11/2026).
BEM PTNU Se-Nusantara juga menekankan bahwa dukungan terhadap Polri harus disertai komitmen terhadap transparansi, profesionalitas, dan supremasi hukum. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjuti secara objektif, sementara pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
Di sisi lain, BEM PTNU Se-Nusantara mengajak masyarakat untuk memberikan ruang kepada Polri dalam menyelesaikan proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat tindak kejahatan. Masyarakat juga diimbau tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Dukungan publik menjadi penting agar proses hukum dapat berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan hak-hak setiap pihak dan asas praduga tak bersalah,” ujarnya.
Rifqi menambahkan, upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak berarti membatasi kritik. Sebaliknya, kritik konstruktif dan pengawasan publik merupakan bagian dari upaya mendorong institusi kepolisian agar semakin terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
BEM PTNU Se-Nusantara berharap respons Kapolri dapat diikuti dengan konsistensi evaluasi internal serta penanganan setiap persoalan secara transparan dan akuntabel. Kepercayaan masyarakat, menurutnya, perlu dibuktikan melalui kinerja nyata dan ketegasan dalam menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
Organisasi tersebut juga menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis dan konstruktif Polri dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan serta mendorong terwujudnya kepolisian yang profesional, humanis, dan senantiasa hadir bersama masyarakat.
Mariyo
