Kementerian Keuangan menyiapkan belanja negara sebesar Rp 945 triliun untuk periode November hingga Desember 2026. Angka itu akan menjadi dorongan terakhir pengeluaran negara di penghujung tahun anggaran.
“Untuk belanja negara selama bulan November dan Desember ini akan dibelanjakan Rp 945 triliun,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11).
Dengan rentang waktu hanya dua bulan, laju belanja tersebut menuntut kerja cepat seluruh pemangku anggaran. Suahasil pun mengimbau kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian belanja prioritas agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Namun ia menegaskan percepatan itu bukan berarti anggaran dibagikan tanpa arah. “Bukan berarti Rp 945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja,” sebutnya.
Belanja dua bulan terakhir menjadi penentu apakah target penyerapan APBN 2026 tercapai, sekaligus ujian bagi pemerintah daerah yang selama ini menjadi titik lemah realisasi anggaran.
Suahasil menekankan percepatan belanja harus tetap memperhatikan efisiensi. Penggunaan anggaran perlu dipastikan tepat sasaran dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” ucap Suahasil.
Posisi Belanja Negara hingga Akhir Oktober
Hingga akhir Oktober 2026, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 2.997,2 triliun, atau sekitar 78 persen dari pagu APBN. Realisasi itu tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara pendapatan negara tercatat Rp 2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN. Selisih antara belanja dan pendapatan membuat APBN mengalami defisit Rp 379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Angka defisit tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap produk domestik bruto. Defisit muncul karena realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan yang berhasil dikumpulkan.
| Realisasi belanja negara | Rp 2.997,2 triliun (78% pagu) |
|---|---|
| Pertumbuhan belanja | 15,6% year on year |
| Pendapatan negara | Rp 2.618 triliun (83% target) |
| Defisit APBN | Rp 379,3 triliun (1,47% PDB) |
| Belanja November–Desember | Rp 945 triliun |
Beban Dua Bulan Terakhir
Dengan sisa waktu dua bulan, belanja Rp 945 triliun menjadi porsi yang cukup besar untuk diselesaikan. Pemerintah menempatkan percepatan sebagai kunci agar program prioritas tidak menumpuk di akhir Desember.
Imbauan kepada pemerintah daerah menyiratkan bahwa penyerapan di tingkat wilayah masih menjadi perhatian. Belanja yang lambat di daerah berpotensi menahan manfaat program bagi masyarakat setempat.
Di sisi lain, defisit yang masih berada di kisaran 1,47 persen PDB memberi ruang bagi pemerintah untuk tetap mendorong belanja tanpa keluar dari batas fiskal yang ditetapkan.
Suahasil tidak merinci pos belanja mana yang akan menyerap porsi terbesar dari Rp 945 triliun tersebut. Yang ditekankan adalah pesan agar pengeluaran berjalan cepat sekaligus efisien.
- Belanja negara November–Desember 2026 disiapkan Rp 945 triliun.
- Realisasi belanja hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp 2.997,2 triliun atau 78 persen pagu.
- Defisit APBN per 31 Oktober 2026 tercatat Rp 379,3 triliun atau 1,47 persen PDB.
Bagi pembaca yang mengikuti APBN, dua bulan terakhir menjadi periode yang layak dicermati. Kecepatan penyerapan di kementerian, lembaga, dan daerah akan menentukan apakah belanja negara benar-benar sampai ke masyarakat sebelum tahun anggaran berganti.
Pertanyaan Umum
Berapa belanja negara yang disiapkan untuk November–Desember 2026?
Kementerian Keuangan menyiapkan Rp 945 triliun untuk dibelanjakan pada periode tersebut, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11).
Berapa realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2026?
Realisasi belanja negara mencapai Rp 2.997,2 triliun atau sekitar 78 persen dari pagu APBN, dengan pertumbuhan 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berapa defisit APBN per 31 Oktober 2026?
Defisit APBN tercatat Rp 379,3 triliun, setara 1,47 persen terhadap produk domestik bruto, seiring belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara.
Sumber: Kumparan
