Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menunda rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang sebelumnya dijadwalkan pada 15 September 2026. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengonfirmasi bahwa penundaan ini dilakukan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) tentang demutualisasi bursa. “Diundur sampai dengan POJK terbit. Kami akan mempelajarinya setelah POJK-nya terbit,” ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (1/9).
Dalam keterangan resmi, BEI menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPSLB akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut kepada pemegang saham melalui surat tercatat dan situs web perseroan. Langkah ini diambil dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pekan lalu, Jeffrey menyebut salah satu agenda utama RUPSLB adalah pembahasan demutualisasi bursa. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah memfinalisasi rancangan POJK tentang demutualisasi BEI. “Bulan ini dalam waktu dekat kami akan memfinalisasi legal drafting dari RPOJK ini dan akan memasuki fase mengundang partisipasi publik,” kata Hasan, Senin (10/8).
Demutualisasi: Mengubah Struktur Kepemilikan Bursa
Demutualisasi merupakan proses transformasi struktur kepemilikan bursa dari model mutual (dimiliki oleh anggota bursa) menjadi perusahaan yang sahamnya dapat dimiliki oleh publik secara lebih luas. Selama ini, saham BEI hanya dimiliki oleh anggota bursa (AB) — masing-masing dengan satu saham dan satu hak suara. Setelah demutualisasi, kepemilikan saham akan dibuka sehingga individu maupun badan hukum Indonesia — baik yang merupakan anggota bursa maupun bukan — dapat menjadi pemegang saham.
Namun, Hasan menegaskan bahwa dalam konsep awal aturan, kepemilikan oleh orang-perseorangan baru dimungkinkan setelah BEI melakukan penawaran umum perdana (initial public offering atau IPO). Sementara itu, pihak lain di luar anggota bursa sudah dapat menjadi pemegang saham sesuai ketentuan yang akan ditetapkan nantinya.
Proses demutualisasi ini bukan hal baru di pasar modal global. Bursa efek di berbagai negara, seperti New York Stock Exchange (NYSE) dan London Stock Exchange (LSE), telah lebih dulu melakukan langkah serupa. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, tata kelola, dan efisiensi operasional bursa, serta membuka peluang pendanaan dari investor publik.
Dampak Penundaan terhadap Pasar dan Investor
Penundaan RUPSLB ini menunjukkan bahwa BEI dan OJK masih menunggu kepastian regulasi sebelum mengambil langkah strategis. Investor dan pelaku pasar tentu berharap proses demutualisasi berjalan lancar, karena dapat meningkatkan daya saing bursa domestik dan menarik lebih banyak partisipasi asing. Namun, ketidakpastian jadwal — terutama karena POJK belum final — bisa menjadi sentimen negatif dalam jangka pendek.
Di sisi lain, OJK berkomitmen untuk segera memfinalisasi aturan tersebut. Hasan menyebutkan bahwa RPOJK akan memasuki fase partisipasi publik dalam waktu dekat, yang berarti masukan dari pemangku kepentingan akan diakomodasi. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
Analis pasar modal menilai bahwa demutualisasi BEI merupakan langkah penting untuk memperkuat infrastruktur pasar modal Indonesia. Dengan struktur kepemilikan yang lebih terbuka, bursa dapat lebih fleksibel dalam mengelola bisnis, menjalin kemitraan strategis, dan meningkatkan kapasitas pendanaan untuk pengembangan teknologi serta layanan.
Sejarah dan Konteks Demutualisasi BEI
Wacana demutualisasi BEI sebenarnya telah bergulir sejak beberapa tahun lalu. Pada 2021, BEI sempat mengajukan rencana serupa, namun tertunda karena berbagai faktor, termasuk perubahan regulasi dan kondisi pasar. Kini, dengan dorongan OJK dan kebutuhan akan pasar modal yang lebih modern, proses ini kembali menjadi prioritas.
Dalam beberapa tahun terakhir, BEI juga telah melakukan berbagai inovasi, seperti peluncuran sistem perdagangan baru, peningkatan layanan data, dan pengembangan produk derivatif. Demutualisasi dipandang sebagai katalis yang dapat mempercepat transformasi tersebut.
Namun, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah memastikan bahwa proses demutualisasi tidak mengorbankan kepentingan anggota bursa yang selama ini menjadi pemilik tunggal. Diperlukan keseimbangan antara keterbukaan kepemilikan dan perlindungan hak-hak pemangku kepentingan eksisting.
Langkah Selanjutnya: Menunggu POJK dan Partisipasi Publik
Setelah POJK demutualisasi resmi diterbitkan, BEI akan mempelajari aturan tersebut dan kemudian menyelenggarakan RUPSLB untuk membahas perubahan anggaran dasar serta mekanisme pelaksanaan. Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa bursa akan menunggu hingga POJK terbit sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Partisipasi publik dalam penyusunan RPOJK juga menjadi momen penting bagi investor, akademisi, dan pelaku pasar untuk memberikan masukan. OJK membuka kesempatan bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat melalui website resmi OJK setelah fase legal drafting selesai.
Dengan demikian, proses demutualisasi BEI masih memerlukan waktu beberapa bulan ke depan. Investor disarankan untuk terus memantau perkembangan regulasi dan pengumuman resmi dari BEI serta OJK.
Pertanyaan Umum
Mengapa BEI menunda RUPSLB?
BEI menunda RUPSLB yang dijadwalkan 15 September 2026 karena menunggu OJK menerbitkan POJK tentang demutualisasi bursa. Direktur Utama BEI menyatakan bahwa rapat akan digelar setelah POJK terbit dan dipelajari.
Apa itu demutualisasi bursa efek?
Demutualisasi adalah perubahan struktur kepemilikan bursa dari model mutual (dimiliki oleh anggota bursa) menjadi perusahaan yang sahamnya dapat dimiliki oleh publik, termasuk individu dan badan hukum non-anggota bursa.
Kapan POJK demutualisasi diperkirakan terbit?
OJK menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan memfinalisasi legal drafting RPOJK dan kemudian membuka partisipasi publik. Belum ada tanggal pasti, namun diperkirakan dalam beberapa bulan ke depan.
Baca juga:
- BI Ramal Ekonomi Negara Berkembang Cuma Tumbuh 3,9%, RI Masih Aman?
- BI Pede Rupiah Menguat Tahun Depan, Ini 5 Penopangnya
- Purbaya Pede Ekonomi RI Tembus 6%, Andalkan Swasta hingga Gandeng Danantara
Sumber: Katadata
