Kebijakan Pemerintah Kabupaten Manokwari dinilai menjadi langkah penting dalam pembangunan sumber daya manusia. SOKSI Papua Barat dan Partai Golkar Papua Barat terus mendorong agar pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama pembangunan di seluruh kabupaten
Manokwari, Papua Barat —Kebijakan Pemerintah Kabupaten Manokwari di bawah kepemimpinan Bupati Hermus Indou dalam mengimplementasikan program pendidikan gratis dan melarang pungutan biaya pendidikan yang tidak sesuai ketentuan mendapat apresiasi dari Mozes Rudy F. Timisela, ST, Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Papua Barat sekaligus Ketua Bidang Penggalangan Papua II Depinas SOKSI.
Menurut Mozes, langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Manokwari merupakan perkembangan positif bagi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat. Pendidikan bukan sekadar urusan administratif pemerintahan, melainkan investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi Papua yang cerdas, terampil, mandiri, dan mampu bersaing di masa depan.
Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan aspirasi dan perjuangan yang selama ini disuarakan SOKSI Papua Barat bersama Partai Golkar Papua Barat, yakni mendorong pemerintah daerah agar menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari, khususnya Bupati Hermus Indou, atas komitmen menjalankan program pendidikan gratis. Ini merupakan langkah konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pendidikan harus menjadi hak yang dapat diakses oleh setiap anak, bukan menjadi beban ekonomi yang menghambat masa depan mereka,” ujar Mozes.
Pendidikan gratis, investasi masa depan Papua Barat
Mozes menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana pemerintah mampu meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan yang terjangkau, pelayanan kesehatan yang memadai, serta pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, kebijakan pendidikan gratis dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga, memperluas akses anak terhadap pendidikan, serta menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi generasi muda untuk meraih masa depan.
Karena itu, ia berharap pelaksanaan program di Kabupaten Manokwari tidak berhenti pada pembebasan biaya sekolah semata, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran, ketersediaan tenaga pendidik, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan.
“Pendidikan gratis harus berjalan beriringan dengan pendidikan berkualitas. Jangan sampai anak-anak dibebaskan dari biaya sekolah, tetapi masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, kekurangan guru, fasilitas belajar yang tidak memadai, atau kualitas pembelajaran yang belum optimal. Pemerintah harus memastikan bahwa akses dan mutu pendidikan berjalan bersama,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran agar dana yang dialokasikan benar-benar sampai kepada sekolah dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.
Teluk Bintuni telah menjadi bagian dari pengalaman daerah
Dalam pandangan Mozes, pelaksanaan program pendidikan gratis di Manokwari juga menjadi momentum untuk melihat berbagai pengalaman kebijakan yang telah dijalankan oleh kabupaten lain di Papua Barat.
Ia mencontohkan Kabupaten Teluk Bintuni, yang menurutnya telah menjalankan kebijakan pendidikan gratis sejak masa kepemimpinan Bupati Drg. Alfons Manibuy, DESS, dan kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan Bupati Yohanis Manibuy, SE.
Pengalaman tersebut, kata Mozes, memperlihatkan pentingnya kesinambungan kebijakan pembangunan. Program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seharusnya tidak hanya bergantung pada pergantian kepemimpinan, tetapi perlu diperkuat melalui regulasi, perencanaan anggaran, serta sistem pelaksanaan dan pengawasan yang berkelanjutan.
“Teluk Bintuni telah memiliki pengalaman dalam menjalankan program pendidikan gratis sejak kepemimpinan Bapak Drg. Alfons Manibuy, DESS, dan dilanjutkan oleh Bapak Yohanis Manibuy, SE. Sekarang Manokwari juga menunjukkan komitmen yang patut diapresiasi. Ini menjadi tren positif yang diharapkan dapat mendorong kabupaten-kabupaten lain di Papua Barat untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan,” ungkapnya.
Menurutnya, setiap kabupaten memiliki kondisi fiskal, kebutuhan masyarakat, dan tantangan geografis yang berbeda. Karena itu, implementasi program dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan, tanpa mengabaikan tujuan utama untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Pendidikan dan kesehatan harus berjalan beriringan
Selain pendidikan, Mozes menegaskan bahwa sektor kesehatan harus memperoleh perhatian yang sama dalam agenda pembangunan seluruh pemerintah kabupaten di Papua Barat.
Baginya, pendidikan dan kesehatan merupakan dua fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan pelayanan kesehatan yang baik memastikan masyarakat dapat tumbuh, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam pembangunan secara produktif.
Ia mendorong pemerintah kabupaten se-Papua Barat untuk memperkuat program pelayanan kesehatan yang terjangkau, meningkatkan kualitas puskesmas dan rumah sakit, memastikan ketersediaan tenaga medis, serta memperluas jangkauan pelayanan hingga wilayah terpencil.
“Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga. Demikian pula, masyarakat harus memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa terhambat oleh persoalan biaya dan jarak. Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas nyata dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dicapai melalui satu program saja. Dibutuhkan koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
SOKSI dan Partai Golkar dorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat
Sebagai bagian dari perjuangan organisasi, Mozes menyampaikan bahwa SOKSI Papua Barat bersama Partai Golkar Papua Barat terus mendorong agar pembangunan daerah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
Ia berharap kebijakan pendidikan gratis di Manokwari dapat menjadi referensi bagi daerah lain untuk mengembangkan program serupa sesuai kebutuhan dan kapasitas anggaran masing-masing.
Menurutnya, keberpihakan pemerintah kepada masyarakat harus dapat dirasakan melalui kebijakan yang terukur, anggaran yang tepat sasaran, pelayanan publik yang berkualitas, serta hasil pembangunan yang dapat dievaluasi secara terbuka.
Ia juga mengingatkan bahwa keberlanjutan program pendidikan dan kesehatan memerlukan komitmen lintas pemerintahan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan secara konsisten oleh masyarakat.
“Perjuangan membangun Papua Barat tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Kita harus membangun manusianya. Infrastruktur memang penting, tetapi kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat merupakan fondasi agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” ujarnya.
Momentum membangun Papua Barat yang lebih berkualitas
Mozes berharap langkah Pemerintah Kabupaten Manokwari dan pengalaman Kabupaten Teluk Bintuni dapat menjadi bagian dari gerakan bersama untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia di seluruh Papua Barat.
Ia menilai semakin banyak pemerintah daerah yang menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas, semakin terbuka pula kesempatan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah, DPRK, perangkat daerah, dan elemen masyarakat untuk membangun komitmen bersama dalam memastikan setiap kebijakan pendidikan dan kesehatan direncanakan secara matang, didukung anggaran yang memadai, serta dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Apresiasi ini bukan hanya untuk Manokwari, tetapi juga menjadi dorongan bagi seluruh kabupaten di Papua Barat. Mari kita jadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas bersama. Tujuan akhirnya bukan sekadar menghadirkan program gratis, melainkan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas dan generasi muda Papua Barat memiliki masa depan yang lebih baik,” tutup Mozes Rudy F. Timisela.
Mozes Rudy F. Timisela, ST
Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Papua Barat
Ketua Bidang Penggalangan Papua II Depinas SOKSI
Politisi Partai Golkar.
(DW)
