Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
Edukasi

Anggota Komisi II DPR RI FRAKSI PDIP Deddy Yevri Sitorus: Jangan Sampai Pemekaran Habiskan Hutan Papua, Tapi Rakyatnya Tetap Menderita

×

Anggota Komisi II DPR RI FRAKSI PDIP Deddy Yevri Sitorus: Jangan Sampai Pemekaran Habiskan Hutan Papua, Tapi Rakyatnya Tetap Menderita

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

Eduard Orocomna: Ucapan Itu Benar, Sakit Hati Kami Sudah Puluhan Tahun Otonomi Papua Ibarat Ular yang Kepalanya Dilepas, Ekornya Ditahan

JAKART_Suasana Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI terkait 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua mendadak hening. Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menyampaikan keprihatinannya secara terbuka tentang kondisi rakyat Papua di tengah kekayaan alamnya yang melimpah.

Banner Iklan Harianesia 300x600Banner Iklan Harianesia 300x600

Pernyataan itu kini viral di TikTok dan menuai banyak dukungan dari masyarakat Papua hingga seluruh Indonesia.

Terus terang saya agak miris yang viral di TikTok itu Bapak Ibu, ketika saudara-saudara kita orang Papua datang ke rumah-rumah orang membawa pisang, membawa ikan untuk ditukarkan dengan beras dan Indomie. Terus terang itu bikin sakit hati,” ujar Dedy Yevri Sitorus dalam rapat tersebut.
Karena Papua yang kaya, tapi rakyatnya begitu. Sakit hati Pak lihatnya,” lanjutnya.

Titip Papua: Jangan Sampai Hutan Habis, SDA Dibawa Keluar

Dalam kesempatan itu, Dedy menitipkan pesan keras kepada seluruh pihak yang hadir, agar pemekaran wilayah di Papua tidak justru menjadi jalan rusaknya alam dan hilangnya kekayaan Papua.

“Yang kedua Pak, saya titip Papua Pak. Jangan karena dimekarkan seluruh hutannya habis, seluruh kekayaan sumber daya alamnya diperkosa, dibawa keluar Pak,” tegas Dedy.

“Tolong dia bermanfaat untuk rakyat sana. Kalau enggak bermanfaat untuk rakyat sana Pak, enggak guna pemekaran Pak,” katanya.

“Saya titip Bapak-Bapak semua Pak ya, cukuplah orang Papua menderita Pak,” tambahnya.

Dedy menegaskan, pemekaran bukan tujuan akhir. Pemekaran hanya alat. Jika alat itu tidak membuat rakyat sejahtera, maka pemekaran telah kehilangan maknanya.

Sindir Pejabat Kaya dari Papua

Dedy juga menyinggung ketimpangan yang dirasakannya, di mana Papua kaya, namun banyak pejabat yang justru hidup mewah setelah bertugas dari Papua.

Baca Juga :  Syech Jamaludin Al'Amudi : Selamat 1 Muharam 1447.H" Semoga Doa & Semua Harapan dikabulkan Allah SWT !

Pejabatnya semua punya rumah di Pondok Indah. Kebangetan. Bukan hanya orang Papua yang tugas dari secara struktural, juga apakah itu alat penegak hukum dan yang lain-lain Pak, kaya raya semua habis dari Papua, ujarnya.

Pernyataan itu menjadi tamparan keras bagi seluruh pihak yang selama ini menikmati kekayaan Papua, sementara pemilik tanah adat masih hidup dalam keterbatasan.

Tanggung Jawab Moral: Jangan Sering ke Jakarta, Perhatikan Rakyat

Di akhir pernyataannya, Dedy mengingatkan semua pihak yang hadir memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat Papua. Ia menggambarkan bagaimana warga rela berjalan berkilometer-kilometer di tengah malam hanya untuk mendapatkan satu dua bungkus Indomie.

Jadi tolong Bapak-Bapak yang di sini semua punya tanggung jawab moral. Sedih saya lihat orang tengah malam hanya untuk satu dua bungkus Indomie berjalan berkilometer. Malu kita Pak, ujarnya.

“Saya berharap Bapak-Bapak enggak sering-sering datang ke Jakarta Pak. Tolong perhatikan rakyat kita. Terima kasih,” tutup Dedy.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Raker dan RDP Komisi II DPR RI Terkait 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

TANGGAPAN MRPB PAPUA BARAT: UCAPAN ITU BENAR

Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat, Eduard Orocomna, S.T, memberikan tanggapan atas pernyataan Dedy Yelvi Sitorus tersebut. Menurutnya, pernyataan itu benar dan mewakili isi hati Orang Asli Papua.

Apa yang disampaikan Bapak Dedy Yelvi Sitorus itu benar. Sakit hati itu bukan baru hari ini. Sakit hati kami sudah puluhan tahun,” tegas Eduard.

Papua ini kaya. Hutan kaya, laut kaya, tambang kaya. Tapi kenapa rakyat pemilik tanah adat ini masih harus tukar pisang dan ikan hanya untuk dapat beras dan Indomie? Itu pertanyaan yang sampai hari ini belum dijawab, lanjutnya.

Eduard menilai, selama ini suara dari Papua sering dianggap keluhan biasa. Padahal, apa yang dirasakan rakyat Papua adalah kenyataan sehari-hari yang dilihat langsung di kampung-kampung.

Baca Juga :  GMNI Mimika Soroti Proses Etik Senator Papua, Desak Transparansi dan Kritik Kinerja MRP

Otonomi Papua Hanya Sekadar Kata-Kata

Eduard menegaskan, persoalan utama Papua bukan hanya soal pemekaran, tetapi soal otonomi yang tidak pernah benar-benar diberikan secara penuh.

Otonomi di tanah Papua ini hanya sekedar kata-kata. Bilangnya nama Otonomi Khusus untuk Papua, tapi semua dikendalikan oleh Pusat,” ujar Eduard.
Ibaratnya otonomi ini sebagai ular yang kepalanya dilepas, ekornya ditahan,” tegasnya.

Menurut Eduard, sampai hari ini Papua belum pernah merasakan otonomi yang utuh seperti daerah istimewa lainnya di Indonesia.

Sampai hari ini tidak lepas penuh seperti Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Eduard.

Kalau kepala sudah dilepas, kenapa ekor masih ditahan? Kalau mau kasih otonomi, kasih penuh. Jangan setengah-setengah,” lanjutnya.

Eduard berharap, pernyataan Dedy di DPR RI menjadi pintu pembuka evaluasi total terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang tahun ini memasuki usia 25 tahun.

DOB Jangan Hanya Jadi Proyek, Tapi Harus Jadi Berkat untuk Rakyat Adat

Menurut Eduard, pemekaran daerah di Papua tidak boleh hanya berhenti pada pembentukan kantor, jabatan, dan struktur pemerintahan baru. DOB harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat di kampung-kampung.

Saya setuju dengan pesan beliau: jangan karena dimekarkan, lalu seluruh hutannya habis, seluruh kekayaan sumber daya alamnya diperkosa dan dibawa keluar, ujar Eduard.

Kalau DOB tidak bermanfaat untuk rakyat di sana, tidak ada gunanya pemekaran. Jangan jadikan DOB hanya sebagai proyek. Jadikan DOB sebagai berkat untuk rakyat Papua,” tegasnya.

Jangan Abaikan Hak Masyarakat Adat

Sebagai Anggota MRPB Pokja Adat, Eduard mengingatkan, setiap kebijakan pemekaran dan pengelolaan sumber daya alam di Papua wajib menghormati hak-hak masyarakat adat. Tanah adat bukan tanah kosong.

Kami di MRPB Pokja Adat ini berdiri untuk menjaga hak adat. Tanah ini tanah leluhur. Hutan, sungai, dan laut ini adalah hidup kami, kata Eduard.

Baca Juga :  Ketua Kordinator TRCPPA: Ada Kejanggalan Dalam Kasus TPKS Andy Jaya Oleh Polres Jakarta Utara

Jangan sampai pemekaran justru membuat masyarakat adat tersingkir dari tanahnya sendiri, sementara yang menikmati kekayaan Papua adalah orang dari luar, ujarnya.

Pejabat Jangan Hanya Datang ke Jakarta, Datanglah ke Kampung

Eduard juga mendukung pesan penutup Dedy agar para pejabat tidak sering-sering datang ke Jakarta, tapi memperhatikan rakyat di daerah.

Saya sepakat. Jangan pejabatnya sibuk ke Jakarta, sibuk urus proyek, tapi lupa ke kampung. Rakyat di kampung itu yang harus dilihat,” ujarnya.

Coba datang malam-malam ke kampung, lihat orang tua berjalan berkilometer hanya untuk satu dua bungkus Indomie. Kalau hati masih manusia, pasti akan sedih,” lanjutnya.

UCAPAN SELAMAT HARI OTONOMI KHUSUS PAPUA

Di momentum peringatan Hari Otonomi Khusus Papua ke-25 Tahun, Eduard menyampaikan ucapan sekaligus komitmennya untuk terus mengawal Otsus agar kembali kepada amanatnya.

Otsus bukan sekadar undang-undang, tapi janji negara untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua, tegasnya.

Sebagai Anggota MRPB POKJA ADAT Kabupaten Teluk Bintuni, saya berkomitmen terus mengawal agar Otsus berjalan sesuai amanatnya: melindungi adat, budaya, dan hak-hak dasar masyarakat Papua, lanjutnya.

“Papua Bangkit, Adat Terjaga, Rakyat Sejahtera,”.

Menutup tanggapannya, Eduard menyampaikan pesan khusus untuk seluruh Orang Asli Papua, khususnya masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni.

“Selamat Hari Otsus untuk seluruh Orang Asli Papua, khususnya masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni,” ujarnya.

“Tanah ini tanah adat. Hutan, laut, dan sungai ini adalah warisan leluhur,” tegasnya.

“Otsus harus menjadi pelindung bagi hak adat kita, bukan menjadi alat untuk menyingkirkan kita dari tanah sendiri,” lanjutnya.

“Saya, Eduard Orocomna, S.T, berdiri bersama masyarakat adat. Jaga Adat, Jaga Tanah, Jaga Papua,” tutup Eduard.

(DW)

Banner Iklan 1Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600