Banten — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kumpulan Pemantau Koruosi Banten (KPKB) menyatakan penolakan keras terhadap wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Mereka menilai mekanisme tersebut bertentangan dengan asas demokrasi dan mengabaikan kedaulatan rakyat.
Ketua Umum Aktivis KPKB, dalam keterangannya kepada media, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi.
” Menurutnya, hak rakyat untuk memilih secara langsung pemimpinnya dijamin oleh konstitusi dan tidak boleh direduksi oleh kepentingan politik elite.
“Pemilukada oleh DPRD jelas melanggar asas demokrasi, terutama prinsip kedaulatan rakyat. Kepala daerah adalah mandat rakyat, bukan hasil transaksi politik di ruang rapat,” tegasnya.
Aktivis KPKB juga menilai bahwa pemilihan melalui DPRD berpotensi membuka ruang praktik korupsi politik, lobi-lobi kepentingan, serta memperlemah akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat. Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin menjauhkan pemerintah daerah dari aspirasi rakyat.
Selain itu, KPKB menyoroti bahwa Pemilukada langsung merupakan hasil dari reformasi yang diperjuangkan untuk memutus mata rantai oligarki dan sentralisasi kekuasaan. Mengembalikan mekanisme pemilihan kepada DPRD dinilai sebagai langkah mundur yang mencederai semangat reformasi.
“Kami mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak menghidupkan kembali sistem yang terbukti sarat kepentingan. Demokrasi harus dijaga, bukan dipangkas,” lanjutnya.
KPKB menyatakan akan terus mengawal isu ini dan tidak menutup kemungkinan melakukan aksi moral, diskusi publik, hingga langkah konstitusional apabila wacana tersebut terus dipaksakan.
Penulis : Dede Mulyana
