Jakarta — Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Banten Bersatu (KPKB) menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas langkah tegas dalam menetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haj yang tersangkanya adalah Mantan Mentri Agama RI Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk nyata komitmen KPK dalam membersihkan praktik korupsi di sektor pelayanan publik, khususnya yang menyangkut kepentingan umat.
Ketum Aktivis KPKB, Dede Mulyana, menegaskan bahwa penanganan kasus kuota haji merupakan ujian serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, ibadah haji adalah hak spiritual masyarakat yang tidak boleh dikotori oleh praktik-praktik penyalahgunaan wewenang.
“Kami mengapresiasi keberanian KPK dalam menetapkan tersangka kasus korupsi kuota haji. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan dan kepentingan politik apa pun,” ujar Dede dalam keterangannya kepada media, Sabtu Januari 2026.
Ia menambahkan, praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat yang telah menunggu bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Aktivis KPKB juga mendesak KPK agar mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke akar-akarnya, termasuk pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Menurut mereka, transparansi dan ketegasan sangat dibutuhkan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
“Kami berharap proses hukum berjalan secara profesional, terbuka, dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
KPKB menyatakan akan terus mengawal proses penegakan hukum dalam kasus ini sebagai bagian dari komitmen masyarakat sipil dalam mendukung pemberantasan korupsi dan menjaga integritas penyelenggaraan negara.
Penulis : Dede Mulyana
