Jakarta_HARIANESIA.COM_ Aliansi Aktivis Jawa Barat mendesak Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dr. (HC) Zulkifli Hasan mengevaluasi kinerja Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Dona Ahmad Muharram.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Aliansi Aktivis Jawa Barat, Agus Satria, melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PAN. Mereka mengaku menyampaikan masukan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap citra dan marwah PAN, khususnya di Kabupaten Bandung Barat.
Agus menyoroti dugaan rendahnya kehadiran Dona dalam menjalankan fungsi kedewanan, terutama fungsi legislasi dan pengawasan.
Menurut Agus, Dona sebagai Ketua Fraksi PAN semestinya menjadi teladan bagi anggota DPRD lainnya dalam menjalankan mandat rakyat.
“Kami sangat menyayangkan sikap Ketua Fraksi PAN DPRD KBB, Saudara Dona Ahmad Muharram, yang disinyalir sering absen dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan,” ujar Agus kepada awak media, Jumat (28/8/2026).
Agus juga mengeklaim Dona baru kembali aktif dalam sekitar dua pekan terakhir, terutama ketika DPRD KBB memasuki agenda pembahasan anggaran.
Jika benar terjadi, kata Agus, kondisi tersebut tidak hanya menyangkut persoalan internal partai, tetapi juga berpotensi mengganggu pelaksanaan fungsi DPRD yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Sebagai pimpinan fraksi yang seharusnya memberikan teladan, tindakan seperti ini sangat merugikan masyarakat KBB dan mencederai nilai ‘Amanat’ yang menjadi bagian dari perjuangan PAN,” tegasnya.
Aliansi Aktivis Jawa Barat menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari DPP PAN agar tidak berkembang menjadi persoalan yang dapat mencoreng citra partai di tingkat daerah.
Dalam suratnya, Aliansi Aktivis Jawa Barat meminta DPP PAN mengambil dua langkah.
Pertama, melakukan evaluasi terhadap posisi Dona Ahmad Muharram sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD KBB. Bahkan, mereka meminta DPP PAN mempertimbangkan pencopotan Dona dari jabatan tersebut dan menggantinya dengan kader yang dinilai lebih aktif serta bertanggung jawab.
Kedua, memberikan pembinaan internal dan teguran keras agar yang bersangkutan menjalankan seluruh fungsi kedewanan secara utuh, termasuk fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi kepentingan masyarakat.
Agus menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyerang PAN sebagai institusi. Sebaliknya, pihaknya mengaku ingin memastikan kader yang memperoleh mandat politik melalui PAN benar-benar menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
“Kami meyakini tindakan yang kami soroti tersebut tidak mencerminkan garis perjuangan PAN. Karena itu, kami meminta DPP PAN turun tangan dan melakukan evaluasi secara objektif,” kata Agus.
Aliansi Aktivis Jawa Barat juga meminta DPP PAN tidak mengabaikan persoalan tersebut apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran disiplin atau ketidakaktifan dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari Dona Ahmad Muharram maupun DPP PAN terkait tudingan dan desakan tersebut.
Lepi
