Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
EdukasiPolitik

BPSDM Hukum dan HAM Gelar Wisuda 625 Lulusan Poltekip dan Poltekim:“Tonggak Baru dalam Sejarah Kementerian”

×

BPSDM Hukum dan HAM Gelar Wisuda 625 Lulusan Poltekip dan Poltekim:“Tonggak Baru dalam Sejarah Kementerian”

Sebarkan artikel ini
BPSDM Hukum dan HAM Gelar Wisuda 625 Lulusan Poltekip dan Poltekim:“Tonggak Baru dalam Sejarah Kementerian”
BPSDM Hukum dan HAM Gelar Wisuda 625 Lulusan Poltekip dan Poltekim:“Tonggak Baru dalam Sejarah Kementerian”
Banner Iklan Harianesia 468x60

Depok – Harianesia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM kembali mencetak sejarah dengan menggelar Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). Sebanyak 625 taruna, terdiri dari 335 lulusan Poltekip dan 290 lulusan Poltekim, resmi diwisuda dan siap mengemban tugas baru di seluruh Indonesia. Prosesi ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya, para lulusan akan ditempatkan di kementerian yang berbeda.

Wakil Menteri Hukum Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. menyerahkan para lulusan kepada Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.

Banner Iklan Harianesia 300x600

Prosesi ini juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Baca Juga :  Widi Mulyadi, S.Kom., M.Si : Makna Hari Pahlawan di Era Generasi Z, Menyala Tanpa Senjata, Berjuang dengan Karya

Dalam sambutannya, Yusril Ihza Mahendra menekankan tiga pilar penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, yaitu pendidikan dan penguasaan teknologi, kebhinekaan yang kuat, serta semangat inovasi dan kewirausahaan. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera.

“BPSDM Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam membentuk SDM unggul, khususnya di sektor imigrasi dan pemasyarakatan. Lulusan Poltekip dan Poltekim ini adalah bagian penting dari upaya tersebut,” ujar Yusril.

Dalam orasi ilmiahnya, Wakil Menteri Hukum menyampaikan Pegawai pembimbing kemasyarakatan saat ini menjadi tonggak penting dalam penerapan restoratif justice, dan juga bagaimana mengembalikan peran pada warga binaa ke masyarakat.

Baca Juga :  Ada Wacana Memakjulkan Dirinya, Gibran Segera Merapat Ke Partai Besar Cari Perlindungan

Lulusan Poltekip diharapkan menjadi tonggak penting dalam penerapan restoratif justice melalui peran mereka sebagai pembimbing kemasyarakatan yang membantu warga binaan kembali ke masyarakat.

Sementara itu, lulusan Poltekim diharapkan dapat memperkuat pengawasan keimigrasian, terutama di tengah tantangan perdagangan manusia, imigran gelap, dan peredaran barang terlarang.

“Kami percaya bahwa lulusan ini akan memberikan kontribusi maksimal untuk memajukan lembaga pemasyarakatan dan keimigrasian di Indonesia. Pendidikan berbasis teknologi dan praktik nyata yang mereka tempuh di BPSDM adalah bekal terbaik untuk menghadapi tantangan global,”

Baca Juga :  Peranan dan kontribusi BUMD terhadap peningkatan pendapatan Daerah

Setelah wisuda, para lulusan akan langsung ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini tidak hanya memperkuat sistem pelayanan publik di sektor hukum dan HAM tetapi juga memastikan pemerataan SDM berkualitas di seluruh tanah air.

BPSDM Hukum dan HAM berkomitmen untuk terus mencetak generasi penerus yang profesional dan berintegritas, sejalan dengan visi membangun Indonesia yang berkeadilan, aman, dan bermartabat. Prosesi wisuda ini adalah bukti nyata dedikasi lembaga dalam mendukung reformasi dan modernisasi sistem hukum serta keimigrasian di Indonesia.

Editor : Tim Redaksi Harianesia 

 

Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600
Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)
Edukasi

Bangka Tengah_HARIANESIA.COM_Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi…