SOROWAKO, LUWU TIMUR— Pakar hukum tata negara, Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., meminta kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk tidak sekadar menjadi penonton dinamika politik. Ia mendorong kader HMI tampil sebagai kekuatan intelektual yang kritis, independen, dan berani mengawal kekuasaan.
Pesan itu disampaikan Fahri saat menjadi pemateri dalam Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional HMI Cabang Palopo di Mireya Hotel, Sorowako, Sabtu (14/11/2026).
Di hadapan puluhan kader dari berbagai cabang, Fahri mengingatkan bahwa sejak berdiri pada 5 Februari 1947, HMI diposisikan sebagai organisasi perjuangan yang melahirkan pemimpin, bukan sekadar organisasi kemahasiswaan.
“HMI itu bukan organisasi biasa. HMI adalah organisasi perjuangan. Kader HMI itu Kader Umat, Kader Bangsa. Yakin Usaha Sampai bukan sekadar semboyan yang diucapkan, tapi sikap yang harus dihidupkan,” kata Fahri.
Politik Hukum dan Konstitusi
Dalam materi tentang arah politik hukum Indonesia, Fahri membahas dinamika politik nasional, konstitusi, hubungan antarlembaga negara, hingga mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai UUD 1945.
Menurut dia, politik hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai teks undang-undang. Politik hukum merupakan arah, pilihan, dan keberpihakan negara dalam menjalankan konstitusi. Ketika politik hukum dijalankan tanpa keteguhan pada konstitusi, yang lahir adalah kekuasaan yang kuat, tetapi miskin legitimasi moral.
Fahri juga mengingatkan bahwa besarnya koalisi pemerintahan tidak boleh mematikan fungsi pengawasan. Demokrasi yang sehat, kata dia, justru membutuhkan kritik, keberanian, dan tanggung jawab politik.
“Koalisi yang besar itu sah dalam demokrasi. Tapi kalau koalisi yang besar itu kemudian membungkam kritik, mematikan fungsi kontrol, dan membuat semua orang takut bersikap, itu bukan demokrasi, itu pembusukan demokrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, konstitusi adalah panglima. Semua kekuasaan harus tunduk pada konstitusi, dan tidak ada kepentingan jangka pendek yang boleh mengalahkan perintah konstitusi.
“UUD 1945 itu bukan sekadar dokumen. Itu adalah janji luhur bangsa. Siapa pun yang memegang kekuasaan, dia harus tunduk pada konstitusi. Kalau konstitusi dilanggar, maka yang rusak bukan hanya hukumnya, tapi kepercayaan rakyatnya,” kata Fahri.
*Diskusi Kritis*
Diskusi berlangsung hidup. Peserta mengajukan pertanyaan seputar konstitusi, asas legalitas, persoalan administrasi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga perilaku partai politik dalam membangun koalisi.
Fahri mengajak kader membedakan persoalan hukum dan persoalan politik. Persoalan hukum, menurut dia, harus diselesaikan dengan asas legalitas, bukti, dan prosedur yang benar. Persoalan politik harus diselesaikan dengan etika, moral, dan tanggung jawab kepada rakyat.
“Kader HMI harus tajam dalam berpikir, tapi juga adil dalam bersikap. Jangan mudah menghakimi tanpa ilmu. Jangan mudah membenarkan tanpa kritik. Intelektualitas itu bukan soal pandai bicara, tapi soal berani mencari kebenaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti partai politik yang cenderung pragmatis dalam membangun koalisi. Menurut Fahri, partai politik seharusnya menjadi pilar demokrasi, bukan sekadar kendaraan kekuasaan.
“Partai politik itu harus punya ideologi, harus punya gagasan, harus punya keberanian untuk berbeda. Kalau partai hanya ikut arus kekuasaan, lalu siapa yang akan mengawal rakyat?” katanya.
*Ilmu dan Keberanian*
Di akhir materi, Fahri menekankan pentingnya penguatan ilmu, keberanian berpikir, dan kapasitas intelektual agar kader mampu menawarkan solusi atas persoalan bangsa.
Ia menyebut tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari krisis lingkungan, krisis etika kepemimpinan, krisis kepercayaan publik, hingga krisis konstitusi. Semua itu membutuhkan kader yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif.
“Intelektualitas tanpa keberanian adalah kesia-siaan. Keberanian tanpa ilmu adalah kebodohan. Kader HMI harus punya dua-duanya. Kuat ilmunya, berani sikapnya,” kata Fahri.
Ia mengajak kader untuk tidak terjebak dalam romantisme organisasi, perebutan jabatan internal, dan kenyamanan menjadi penonton.
“HMI jangan hanya sibuk di dalam. HMI harus keluar, HMI harus hadir di tengah rakyat, HMI harus hadir di tengah persoalan bangsa. Kalau HMI diam, siapa lagi yang akan bersuara?” ujarnya.
Fahri menutup materi dengan pesan agar kader tidak hanya pandai mengkritik, tetapi menyiapkan diri untuk memperbaiki arah bangsa.
“Kritik itu mudah. Yang sulit adalah menawarkan solusi dan berani memikul tanggung jawab. Kader HMI jangan hanya pandai menyalahkan. Kader HMI harus siap memimpin, siap memperbaiki, siap mengambil alih tanggung jawab sejarah,” katanya.
“Yakin Usaha Sampai. Kalian adalah generasi yang akan memimpin Indonesia. Jangan takut bersikap. Jangan takut berbeda. Jangan takut mengawal konstitusi. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” tutup Fahri, disambut tepuk tangan peserta.
(DW)
