Boikot Raffi Ahmad dan Influencer Pendukung Prabowo-Gibran, Mengapa?

Gelombang boikot terhadap artis dan pemengaruh (influencer) yang dianggap dekat dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka di media sosial. Sasaran terbaru adalah Raffi Ahmad, yang terlibat dalam perayaan Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 29 Oktober 2026 bersama aparat kepolisian, sejumlah influencer, dan kelompok massa.

Aksi Raffi berlangsung hanya sehari setelah masyarakat sipil dan koalisi mahasiswa menggelar demonstrasi di lokasi yang sama. Jarak waktu yang tipis itu membuat publik menuding perayaan tersebut sengaja dibikin sebagai narasi tandingan untuk memperlihatkan bahwa Indonesia dalam keadaan baik-baik saja.

Raffi bukan contoh tunggal. Sepanjang setahun terakhir, gelombang penolakan terhadap influencer yang dipandang satu barisan dengan Prabowo-Gibran konsisten menggema di berbagai platform.

Kekecewaan yang Menumpuk di Balik Seruan Boikot

Dosen ilmu komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Andina Dwifatma, menerangkan bahwa boikot influencer adalah akumulasi dari kekecewaan publik atas bermacam situasi dan kebijakan pemerintah.

Andina mencontohkannya dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang melahirkan kasus-kasus keracunan. Di samping itu, kesejahteraan masyarakat berada di titik bawah: pengangguran di mana-mana, harga bahan pokok meningkat, dan anak-anak muda kesulitan mencari pekerjaan.

Pada saat bersamaan, pemerintah dengan bantuan influencer justru mengesankan keadaan terkendali. Dari situ, muncul seruan untuk menggugat posisi artis dan pemengaruh melalui ajakan boikot.

Gelombang penolakan ini disebut Andina sebagai “sangat menggembirakan” karena menandakan publik mampu mengambil sikap kritis.

“Orang mungkin memilih [Prabowo-Gibran] karena suka artis yang meng-endorse mereka. Tapi, ketika yang dijanjikan itu tidak terjadi orang juga akan marah.”

— Andina Dwifatma, dosen ilmu komunikasi Unika Atma Jaya

Menurut Andina, rezim ini belum setengahnya berjalan, namun rasanya sangat panjang, apalagi di tengah situasi ekonomi sekarang. Publik, pada akhirnya, tidak akan tutup mata.

Ia menambahkan bahwa usaha memboikot influencer sebaiknya tidak berhenti sebatas ajakan di media sosial. Boikot perlu diletakkan dalam bingkai “merawat bensin kemarahan” — menyalurkan kemarahan warga ke lingkungan sekitarnya lewat organisasi, perkumpulan, atau kolektif.

Membuat acara kumpul-kumpul dalam bentuk apa pun, entah klub buku atau yang lain, disebut Andina sebagai cara menjaga supaya api perlawanan tidak padam, termasuk ketika boikot influencer seperti sekarang.

Modal Sosial dan Tanggung Jawab Pemengaruh

Peneliti di Tim Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjajaran, Preciosa Alnashava, memandang influencer memiliki tanggung jawab besar dalam memengaruhi opini publik. Dengan bekal pengikut maupun kapitalnya, mereka menjadi target boikot apabila menyampaikan gambaran yang tidak sebenarnya ketika situasi negara sedang mengalami turbulensi.

Alnashava menyoroti modal simbolik dan sosial yang dimiliki pemengaruh, serta pada taraf tertentu ada kontribusi negara yang diduga membayar mereka. Jika sudah menyangkut dana publik, masyarakat berhak meminta akuntabilitasnya.

Karakter influencer, pada dasarnya, berpijak atas kepiawaian membangun emosi terhadap sesuatu. Tak jarang, dampak dari apa yang mereka lakukan — utamanya untuk audiens — amat besar.

Dengan bekal kemampuan memengaruhi massa, influencer lantas digandeng pemerintah yang berkuasa untuk mempromosikan hal-hal yang mendukung program-program pemerintah.

Temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) enam tahun lalu membeberkan pemerintah pernah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Negara (APBN) sebesar Rp90 miliar untuk para influencer. Uang itu tersebar ke berbagai instansi pemerintah maupun kementerian.

Pemerintah berdalih bahwa keberadaan influencer merupakan pelengkap peran juru bicara serta hubungan masyarakat yang sudah menempel di masing-masing lembaga. Para pemengaruh ditunjuk sebab mampu menyentuh masyarakat akar rumput dengan bahasa yang mudah dicerna sehingga memuluskan sosialisasi program kerja pemerintah.

Alnashava menegaskan bahwa mengkritik atau bahkan de-platforming para influencer bukan wujud serangan personal, melainkan tuntutan terpenuhinya transparansi.

Pertama, tidak semua kampanye pemerintah, apalagi yang berkelindan dengan kebijakan publik, otomatis bebas dari kritik. Dalam konteks influencer, sering kali kebijakan atau program pemerintah dilegitimasi secara absolut, seolah benar-benar bermanfaat, padahal tidak menutup kemungkinan situasinya justru berkebalikan.

Kedua, jika pengerahan selebritas atau influencer disinyalir memakai dana publik dari pajak, masyarakat punya hak untuk mendesak akuntabilitas. Boikot adalah rupa pemenuhannya.

Menurut Alnashava, publik tidak bisa hanya mendorong influencer untuk punya kesadaran atas apa yang dilakukan, karena hal itu ada di kompas moral dan sulit sekali diandalkan.

Solidaritas dari Pedagang Kecil

Pada 31 Oktober dan 1 November 2026, Rangga dijadwalkan mengisi dua kegiatan melalui unit bisnis kecilnya, Cuan King, yang menawarkan produk makanan ringan cuanki.

Satu di antara sepasang agenda yang mesti didatangi Cuan King diselenggarakan oleh RANS Entertainment, perusahaan hiburan milik Raffi Ahmad, di Yogyakarta. Rangga mengaku telah mendaftar acara RANS seminggu sebelumnya, termasuk membayar biaya administrasi.

Ia menyiapkan kurang lebih 500 porsi untuk acara tersebut, dengan total modal yang dikeluarkan di rentang Rp3–Rp4 juta.

Situasi demo 28 Oktober, disusul polemik perayaan Sumpah Pemuda di Bundaran HI, lantas membikin Rangga mengambil sikap. Peringatan Sumpah Pemuda yang dihadiri pejabat Polri hingga influencer seperti Raffi dan Willie Salim memantik respons negatif.

Hanya berjarak sekira tujuh jam dari kegiatan bazar RANS, Cuan King memutuskan mundur. Pilihan tersebut, menurut Rangga, adalah bentuk solidaritas atas massa sipil yang melangsungkan demonstrasi — atau muak terhadap lingkaran influencer.

Cuan King mengumumkan pengunduran itu di platform Threads. Unggahan mereka ramai. Tidak hanya Cuan King, Rangga mengetahui belasan hingga puluhan tenant menempuh langkah serupa.

Dari situ, publik kemudian mempromosikan tenant yang memboikot kegiatan RANS dan menyarankan untuk membeli produk-produk mereka. Cuan King, misalnya, sejak viral memperoleh pesanan sebanyak 150 porsi, rata-rata via Instagram.

Rangga menyebut rezeki tidak tertukar dan dinamika ini menunjukkan warga bantu warga. Baginya, di tengah situasi serba runyam seperti sekarang, memegang sikap sekecil apa pun adalah bentuk perlawanan.

Sebagai pengusaha kecil, ia juga belajar untuk tidak menambah kekecewaan masyarakat yang sudah banyak kecewa dengan kondisi saat ini.

Efek Menjalar dan Batas Boikot

Peneliti politik di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Edbert Gani Suryahudaya, menyebut boikot terhadap kelompok pemengaruh yang mendukung pemerintah melahirkan rentetan efek bersifat meluas.

Ilustrasinya kurang lebih begini: seorang influencer di bidang tertentu tiba-tiba mengikuti narasi rezim dan membela kebijakan yang secara umum dikritik masyarakat karena merugikan. Prinsip yang dipegang influencer tersebut seketika memantik backlash.

Penolakan itu akan menciptakan critical mass yang menjalar ke setiap sudut. Followers yang apolitis pun jadi terpapar isu publik yang dibahas dan ikut teredukasi.

Kondisi demikian, menurut Edbert, bisa dipastikan merugikan influencer. Bagi para pemengaruh, sumber daya mereka ialah followers; besar atau kecil angka pengikut berbanding lurus dengan peluang akumulasi profit.

Walaupun meyakini boikot merupakan indikator yang bagus dalam konteks kehidupan berdemokrasi, Edbert memandang pemerintah akan senantiasa mengandalkan influencer atau buzzer untuk membangun narasi publik.

Ia berpendapat influencer sudah menjelma selayaknya komoditas political entrepreneur dengan segala keuntungannya: akses, koneksi, atau pundi-pundi uang. Karena itu, kehadiran mereka tetap menarik minat banyak pihak.

Bukan tidak mungkin yang terjadi hanyalah perubahan aktor. Ketika ada satu yang tumbang, lainnya siap menggantikan.

Edbert juga mengingatkan bahwa boikot influencer tak otomatis berlaku untuk ranah perubahan kebijakan publik. Soal program, levelnya bukan lagi soal noise, melainkan urusan politik di tingkat pemimpin pemerintahan.

Kendati begitu, boikot menggambarkan masyarakat berdiri di dalam ruang-ruang ketidakpercayaan yang ditujukan ke pemerintah. Semakin kencang level kemuakannya, semakin lemah pula legitimasi otoritas di benak publik.

Dengan munculnya kritik atas semua yang berkorelasi ke pemerintah, tidak terkecuali influencer, stabilitas yang kerap diklaim ternyata belum menemukan tempat untuk bersandar.

Edbert memperkirakan tren seperti ini tampaknya bakal terus berlanjut. Satu-satunya obat adalah benar-benar memperbaiki kekurangan di program-program prioritas pemerintah yang menyangkut kepentingan publik.

BBC News Indonesia telah melayangkan permintaan wawancara kepada pihak Raffi Ahmad. Hingga artikel ini terbit, mereka belum membalasnya.

Pertanyaan Umum

Mengapa Raffi Ahmad menjadi sasaran boikot?

Raffi terlibat dalam perayaan Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia pada 29 Oktober 2026 bersama aparat kepolisian, sejumlah influencer, dan kelompok massa. Aksi itu berlangsung sehari setelah demo masyarakat sipil dan koalisi mahasiswa di lokasi yang sama, sehingga publik menudingnya membikin narasi tandingan.

Apakah boikot ini bisa mengubah kebijakan pemerintah?

Peneliti CSIS Edbert Gani Suryahudaya pesimistis. Perubahan kebijakan berada di level politik para pemimpin pemerintahan, bukan pada tekanan opini publik semata. Namun ia menilai de-platforming influencer tetap menurunkan legitimasi kekuatan rezim.

Bagaimana dampak boikot bagi pelaku usaha kecil?

Rangga dari Cuan King memilih mundur dari bazar RANS di Yogyakarta sebagai bentuk solidaritas. Setelah pengumuman di Threads viral, ia justru menerima 150 pesanan, rata-rata melalui Instagram.

Sumber: BBC News Indonesia