Isu Ketum Parpol di Balik Penyadapan Presiden, Dirangkum

Isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Kini beredar kabar bahwa kasus penyadapan ilegal itu turut melibatkan salah satu ketua umum partai politik.

Dalam unggahan yang tersebar di media sosial, sosok ketua umum parpol yang dimaksud mengarah ke Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Hingga Jumat (6/11), belum ada bukti yang mengonfirmasi keterkaitan tersebut.

Sejauh ini, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Di tengah sorotan terhadap keempat tersangka, isu soal keterlibatan ketua umum parpol justru menjadi perbincangan tersendiri di media sosial. Berikut rangkuman perkembangannya.

Golkar: Informasi Itu Tak Terkonfirmasi

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji merespons isu yang menyebut seorang ketua umum partai politik berada di balik kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo. Ia menilai informasi yang belum terbukti kebenarannya lebih baik tidak dihiraukan.

“Sesuatu yang tidak kita… tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan,” ucap Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/11).

Sarmuji lantas mengingatkan bahwa Bahlil pernah menjadi sasaran fitnah serupa sebelumnya. Saat itu, beredar isu seorang ketua umum partai besar melakukan kekerasan terhadap pacarnya.

“Bahkan di podcast ada seorang ahli hukum bahkan, mengatakan, ‘Ini A1! A1,’ seolah-olah A1,” ujar Sarmuji.

Menurutnya, logika isu tersebut sejak awal cacat. Sebab, partai besar di Indonesia hanya tiga: PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu, Golkar di posisi kedua, dan Gerindra di posisi ketiga.

“Kalau ketua umum partai besar yang menganiaya pacarnya itu, harusnya tiga dari… satu dari tiga itu, ya,” tambahnya.

Sarmuji lantas menyebut secara gamblang bahwa Bahlil saat itu tersudutkan oleh spekulasi tersebut.

“Kan enggak mungkin Bu Mega menganiaya pacarnya, kan. Pak Prabowo apalagi, enggak mungkin. Yang kemungkinan waktu itu spekulasinya kan ketua umum Partai Golkar, partai besar,” ucapnya.

Ia menuturkan, isu kekerasan yang dialamatkan ke Bahlil itu akhirnya terbukti hoaks. Pelakunya ternyata ketua umum dari partai lain yang tidak lolos ke parlemen.

“Ternyata kan hoaks. Ternyata yang menganiaya waktu itu, ternyata adalah partai yang tidak lolos dalam parlemen. Nah, bayangkan itu, dianggap partai besar,” tutur Sarmuji.

Dari pengalaman itu, Menteri Perindustrian tersebut meminta publik berhati-hati menyikapi spekulasi serupa yang kini muncul. Menurutnya, penyebutan “partai besar” dalam isu terbaru pun belum jelas merujuk ke siapa.

“Nah, sekarang jangan-jangan juga gitu, ‘Partai besar’. Partai besarnya siapa, kita enggak tahu,” tambahnya.

“Dan sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja, karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi,” tandasnya.

Istana Belum Menerima Kabar

Dari sisi pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku belum mendengar kabar soal keterlibatan ketua umum parpol dalam kasus penyadapan tersebut.

“Aku belum dengar,” ucapnya singkat saat ditemui di DPR, Jumat (6/11).

Pernyataan itu disampaikan pada hari yang sama ketika Sarmuji membantah isu tersebut di kantor DPP Golkar. Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi maupun membantah secara rinci soal nama ketua umum parpol yang beredar di media sosial.

Yang pasti, kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo sudah berjalan di ranah hukum dengan empat tersangka dari lingkungan Polri. Sementara isu soal keterlibatan politikus masih berstatus spekulasi yang belum memiliki bukti terverifikasi.

Pertanyaan Umum

Siapa saja tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo?

Ada empat perwira tinggi Polri yang dijerat sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Bagaimana tanggapan Golkar soal isu keterlibatan Bahlil Lahadalia?

Sekjen Golkar Sarmuji menilai informasi itu tidak terkonfirmasi dan tidak bisa diverifikasi. Ia meminta publik tidak menghiraukan isu yang belum terbukti kebenarannya.

Apa kata Istana soal isu tersebut?

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan belum mendengar kabar mengenai keterlibatan ketua umum parpol dalam kasus itu.

Sumber: Kumparan