Pemerintah Indonesia mulai memetakan calon lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) komersial pertama. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut sejumlah wilayah yang masuk pertimbangan, mulai dari Sumatra dan Kalimantan, Batam di Kepulauan Riau, hingga Pulau Halmahera di Maluku Utara.
Dari daftar itu, Halmahera Utara menjadi yang paling konkret. Pada Oktober lalu, bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow, BUMN nuklir Rusia Rosatom dan PT Pembangkit Listrik Nuklir menandatangani kerja sama untuk proyek PLTN di atas kapal atau PLTN terapung di bagian utara pulau tersebut.
Rosatom akan menyediakan dua kapal PLTN dengan kapasitas total 200 megawatt. Dalam keterangan resminya, perusahaan itu berharap pembangkit tersebut sudah mulai memasok listrik pada 2031, sekitar lima tahun dari sekarang.
- Dua kapal PLTN terapung dengan total kapasitas 200 megawatt
- Lokasi di bagian utara Pulau Halmahera, Maluku Utara
- Target mulai memasok listrik pada 2031
Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev mengatakan pertemuannya dengan Prabowo meyakinkannya soal komitmen Indonesia memperkuat ketahanan energi sekaligus mencapai karbon netral. Menurut dia, dua tujuan itu bisa dicapai antara lain lewat pembangkit nuklir.
“Dengan dukungan pemerintah, sektor swasta akan secara aktif memimpin inisiasi proyek infrastruktur nuklir yang mampu mentransformasi ekonomi negara,” kata Likhachev, seperti dikutip World Nuclear News.
— Alexey Likhachev, Direktur Jenderal Rosatom
Selain PLTN terapung, Rosatom menawarkan pengembangan PLTN berkapasitas besar di daratan sebagai kelanjutan dari proyek kapal. Namun jadi tidaknya pengembangan PLTN di Tanah Air bergantung pada hasil pengkajian mendalam pemerintah Indonesia dan penilaian kesiapan yang dilakukan organisasi nuklir internasional.
Beban puncak Tobelo dan defisit listrik Halmahera Utara
Sistem kelistrikan Halmahera Utara, terutama Sistem Tobelo, selama ini ditopang pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Pada 2025, sistem itu mengalami tekanan karena kenaikan beban listrik belum diimbangi kesiapan pembangkit yang memadai.
Merujuk situs Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dalam pertemuan antara bupati, pejabat PLN, dan investor pada 30 Juli 2025, Manager PLN UP3 Tobelo melaporkan beban puncak malam sebelumnya mencapai 16,7 megawatt. Angka itu tertinggi selama Sistem Tobelo beroperasi.
Masalahnya, PLTD ketika itu hanya mampu memasok 14–15 megawatt karena sejumlah mesin sedang dalam pemeliharaan dan mengalami gangguan. Artinya, sempat terjadi defisit listrik lebih dari 2 megawatt.
Defisit itu antara lain ditangani dengan merelokasi empat unit pembangkit dari berbagai sistem ke Tobelo, serta menyewa mesin sebagai pengganti unit yang tengah dirawat.
| Beban puncak Sistem Tobelo | 16,7 megawatt |
|---|---|
| Pasokan PLTD saat itu | 14–15 megawatt |
| Defisit listrik | lebih dari 2 megawatt |
| PLTMG Mamuya | 30 megawatt |
| Pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara 2025 | 3,89 persen |
Kapasitas 200 megawatt yang ditawarkan Rosatom jauh melampaui beban puncak Sistem Tobelo yang tercatat 16,7 megawatt. Skala itu menunjukkan proyek Halmahera tidak semata ditujukan menambal defisit harian, melainkan menyiapkan pasokan untuk pertumbuhan beban jangka panjang.
Pasokan listrik Halmahera Utara sejatinya membaik tahun ini bila pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) berkapasitas 30 megawatt di Desa Mamuya beroperasi. Pembangkit itu dibangun lewat kerja sama PLN dengan konsorsium PT Adhi Karya dan Korea Electric Power Corporation (KEPCO).
Konteks ekonominya ikut menjelaskan mengapa tambahan pasokan dibutuhkan. Halmahera Utara termasuk kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi paling kecil di Pulau Halmahera, yaitu 3,89 persen pada 2025.
Industri pengolahan nikel di Pulau Halmahera terkonsentrasi di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing 62,5 persen dan 37,5 persen. Halmahera Timur tumbuh 51,9 persen, disokong pertambangan nikel.
Selama ini, listrik di lokasi pengolahan nikel disokong pembangkit mandiri milik industri berbahan bakar batu bara. Pasokan PLN terutama dibutuhkan oleh industri lain dan pelanggan rumah tangga.
Saat mengunjungi Maluku pada April lalu, Wakil Menteri ESDM Yuliot mengingatkan perlunya antisipasi kebutuhan listrik seiring berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Maluku dan Maluku Utara. Kini ada hampir 890 ribu pelanggan listrik di dua provinsi itu.
“Adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru diperlukan persiapan ketersediaan energi khususnya di wilayah-wilayah yang dimungkinkan tumbuhnya industri-industri baru seperti di Weda Bay, Halmahera dan di Saumlaki kelak jika sudah beroperasi,” ujar Yuliot, seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM.
Ketika itu, Yuliot menyebut pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai solusi, dengan opsi yang disinggungnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dilengkapi baterai penyimpanan energi.
Target 7 gigawatt pada 2040 dan peluang pembangkit besar di Batam
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah tampak semakin mantap mengoperasikan PLTN, tercermin dari masuknya pembangkit ini ke peta jalan jangka panjang pengadaan listrik nasional.
Pemerintah membidik operasional PLTN berkapasitas total 7 gigawatt pada 2040, hampir tujuh persen dari total kapasitas pembangkit dalam sistem kelistrikan nasional saat ini. Kapasitasnya dibuka peluang naik empat sampai lima kali lipat menjadi 35–40 gigawatt pada 2060.
Sebelumnya, pemerintah cenderung membidik PLTN berkapasitas kecil untuk memasok listrik di wilayah terpencil lebih dulu. Munculnya Batam sebagai lokasi potensial mengisyaratkan sikap yang lebih agresif: PLTN kapasitas besar sebagai pembangkit baseload rendah karbon untuk memenuhi kebutuhan listrik masif industri pusat data di wilayah tersebut.
Di Asia Tenggara, Vietnam dan Singapura bisa dibilang paling maju memprospek PLTN. Pemerintah Vietnam telah menunjuk Rosatom untuk membangun PLTN Ninh Thuan 1 berkapasitas total 2,4 gigawatt. Sementara Singapura tengah bersiap menjalani penilaian kesiapan dari International Atomic Energy Agency (IAEA) pada tahun depan.
Pertanyaan Umum
Di mana saja lokasi PLTN yang dipertimbangkan pemerintah?
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut sejumlah wilayah potensial untuk PLTN komersial pertama Indonesia, yaitu Sumatra, Kalimantan, Batam di Kepulauan Riau, dan Pulau Halmahera di Maluku Utara.
Berapa kapasitas PLTN terapung Rosatom di Halmahera?
Rosatom akan menyediakan dua kapal PLTN dengan kapasitas total 200 megawatt di bagian utara Pulau Halmahera. Perusahaan itu berharap pembangkit mulai memasok listrik pada 2031.
Mengapa Halmahera Utara membutuhkan tambahan pasokan listrik?
Sistem Tobelo ditopang PLTD yang pada 2025 hanya mampu memasok 14–15 megawatt saat beban puncak mencapai 16,7 megawatt, sehingga sempat terjadi defisit lebih dari 2 megawatt. Wilayah ini juga menampung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menuntut pasokan lebih besar.
Sumber: Katadata
