BOGOR — Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB) menyoroti berbagai agenda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bogor yang menjadi perhatian publik. KPKB menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Jangan sampai pemberantasan korupsi di Kabupaten Bogor terkesan seperti sinetron para penguasa. Banyak adegan sidak, banyak sorotan, tetapi masyarakat masih menunggu kejelasan perkembangan dan hasil penanganan perkara,” tegas Zefferi Aktivis KPKB.
Menurut Zefferi kegiatan pemeriksaan maupun peninjauan ke sejumlah dinas pemerintahan tentu harus dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum apabila memang berkaitan dengan penanganan perkara. Namun, publik juga berhak mempertanyakan sejauh mana perkembangan proses tersebut sesuai dengan informasi yang dapat disampaikan secara resmi.
KPKB mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada kegiatan yang menarik perhatian kamera. Penanganan dugaan korupsi harus berlandaskan alat bukti, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta menindak siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang jabatan atau kedudukan.
“Kalau memang ditemukan bukti penyimpangan, silakan proses sesuai hukum. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi berbagai adegan, sementara pertanyaan mengenai pertanggungjawaban dan perkembangan perkara tidak memperoleh kejelasan,” lanjutnya.
Zefferi juga mendorong KPK menyampaikan informasi perkembangan perkara secara proporsional, tanpa mengganggu kerahasiaan penyidikan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap agenda pemberantasan korupsi di Kabupaten Bogor dapat tetap terjaga.
KPKB Zefferi menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan drama, melainkan penegakan hukum yang nyata. Ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukan seberapa ramai kegiatan menjadi sorotan, melainkan seberapa konsisten proses hukum dijalankan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
KPKB — Berantas Korupsi, Rakyat Makmur.
