PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) bersiap menggelar aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue kedua. Perseroan berencana menerbitkan hingga 6,8 miliar saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham. Langkah korporasi ini dirancang guna memperkokoh fondasi permodalan sekaligus memperbesar kapasitas penyaluran pembiayaan perseroan ke depan.
Hingga saat ini, manajemen emiten perbankan syariah tersebut belum mengumumkan penetapan harga pelaksanaan dari penerbitan saham baru tersebut. Pada sesi perdagangan Rabu, 30 September 2026, saham BRIS bergerak aktif di kisaran Rp 1.485 per lembar. Pelaku pasar masih mencermati penetapan harga eksekusi final yang nantinya akan menentukan nilai perolehan dana secara keseluruhan.
Penguatan Rasio Permodalan dan Kapasitas Pembiayaan
Manajemen perseroan memproyeksikan permodalan untuk mendukung operasional dan laju bisnis pada 2027 akan melonjak menjadi Rp 64,41 triliun. Angka proyeksi tersebut menunjukkan peningkatan signifikan bila disandingkan dengan perkiraan posisi ekuitas pada 2026 yang sebesar Rp 51,07 triliun. Peningkatan struktur ekuitas ini diproyeksikan menaikkan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perseroan menjadi 23,31 persen dari posisi awal 20,38 persen.
Rasio kecukupan modal yang lebih kokoh ini menjadi bantalan penting bagi perseroan dalam memitigasi risiko kredit dan operasional di masa mendatang. Penambahan modal inti tersebut sekaligus menjadi pijakan strategis bagi perseroan untuk naik kelas ke kategori kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) yang lebih tinggi. Kenaikan kelas permodalan tersebut diharapkan dapat membuka peluang bisnis baru yang sebelumnya terbatas oleh batas regulasi modal inti.
Dengan kapasitas permodalan yang kian tebal, perseroan memiliki keleluasaan lebih besar dalam menyalurkan pembiayaan berskala korporasi maupun sindikasi. Skala modal yang lebih besar juga menurunkan biaya dana secara jangka panjang dan memperkuat daya saing perseroan terhadap bank umum konvensional terkemuka di tanah air. Langkah ini selaras dengan peta jalan konsolidasi perbankan nasional yang mendorong lembaga keuangan domestik memiliki ketahanan modal setara standar regional.
Alokasi Dana Emisi dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan
“Perseroan akan menggunakan seluruh dana hasil PMHMETD II, setelah dikurangi seluruh biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan emisi saham baru, untuk penyaluran pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha BRIS.”
— Manajemen BSI
Keputusan mengalokasikan seluruh perolehan dana bersih untuk penyaluran pembiayaan bertujuan menjaga produktivitas aset sejak periode awal pascaemisi. Penyerapan dana ke dalam instrumen pembiayaan yang menghasilkan imbal hasil akan mempercepat pemulihan kinerja neraca. Langkah ini sekaligus memastikan ekspansi kredit perseroan tidak tertahan oleh keterbatasan likuiditas internal.
Meski demikian, penambahan jumlah lembar saham yang beredar berpotensi memberikan tekanan jangka pendek terhadap rasio profitabilitas, khususnya rasio imbal hasil ekuitas. Manajemen memperkirakan tekanan terhadap margin laba dan profitabilitas tersebut bersifat sementara dan akan membaik secara bertahap. Seiring dengan berjalannya waktu, optimalisasi portofolio pembiayaan baru diyakini mampu menopang laba bersih secara konsisten.
Risiko Dilusi Saham dan Ketentuan Likuiditas Pasar
Bagi para pemegang saham perseroan yang memilih untuk tidak mengeksekusi haknya dalam aksi PMHMETD II ini, kepemilikan mereka berpotensi mengalami penurunan persentase kepemilikan saham. Berdasarkan perhitungan manajemen, efek dilusi kepemilikan tersebut diproyeksikan mencapai porsi maksimal 12,85 persen. Para investor diharapkan mempertimbangkan potensi penyesuaian porsi kepemilikan ini terhadap prospek jangka panjang perseroan.
Di luar kebutuhan modal internal, aksi korporasi ini juga berlangsung di tengah perhatian terhadap pemenuhan porsi kepemilikan publik. Hingga 30 September 2026, kepemilikan saham publik yang dapat diperdagangkan secara bebas atau free float BRIS masih berada pada level 9,91 persen. Kondisi tersebut menuntut perseroan untuk terus menyesuaikan komposisi kepemilikannya dengan ketentuan pasar modal.
Bursa Efek Indonesia sebelumnya telah memperbarui ketentuan Peraturan I-A yang mulai diberlakukan secara efektif sejak 31 Maret 2026. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan tercatat untuk memenuhi batas minimum kepemilikan saham publik sebesar 15 persen secara bertahap. Penyelenggaraan aksi korporasi penambahan modal ini dapat menjadi momentum strategis bagi perseroan dalam memperluas kepemilikan publik dan meningkatkan likuiditas transaksi sahamnya.
Peluang Ekspansi Industri Keuangan Syariah Nasional
Kebutuhan modal perbankan syariah kian mendesak di tengah pesatnya pertumbuhan permintaan pembiayaan sektor industri halal dan ekosistem syariah di Indonesia. Sebagai entitas hasil penggabungan bank syariah milik negara, BSI memegang peranan sentral dalam mendanai sektor riil, ketahanan pangan, dan infrastruktur strategis nasional. Struktur modal yang kuat akan meningkatkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPK) bagi debitur berskala besar.
Selain pembiayaan komersial dan korporasi, segmen konsumer serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap menjadi pilar penyumbang marjin yang stabil. Penambahan modal kerja memungkinkan perseroan terus memperluas penetrasi digital dan jangkauan produk tabungan haji, umrah, serta pembiayaan griya syariah. Strategi diversifikasi portofolio ini penting untuk menjaga kualitas aset produktif tetap sehat di berbagai siklus ekonomi.
Peluang pertumbuhan industri keuangan syariah domestik dinilai masih sangat terbuka lebar mengingat tingkat penetrasi perbankan syariah yang masih di bawah potensi demografisnya. Keberhasilan pelaksanaan aksi penambahan modal ini diharapkan menjadi katalis positif bagi industri perbankan syariah secara keseluruhan. Efisiensi operasional dan kekuatan neraca yang solid akan menjadi kunci bagi BSI dalam memperkuat posisinya di kancah perbankan nasional.
Pertanyaan Umum
Berapa banyak saham baru yang diterbitkan oleh BSI dalam rights issue ini?
BSI berencana menerbitkan hingga 6,8 miliar lembar saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp 500 per saham. Penetapan harga pelaksanaan dan target perolehan dana emisi akan diumumkan lebih lanjut oleh manajemen perseroan.
Berapa besar potensi dilusi bagi pemegang saham yang tidak mengeksekusi HMETD?
Pemegang saham lama yang memutuskan untuk tidak menggunakan haknya dalam aksi penambahan modal ini berpotensi terdilusi maksimal sebesar 12,85 persen.
Bagaimana posisi free float saham BRIS saat ini terhadap regulasi BEI?
Posisi kepemilikan saham publik BRIS per 30 September 2026 berada di level 9,91 persen. Angka tersebut masih berada di bawah target 15 persen yang diwajibkan oleh Bursa Efek Indonesia secara bertahap sejak 31 Maret 2026.
Sumber: Katadata
