Eduard Orocomna: “Subsidi APBD Dimainkan, Solar untuk PLTD Dialihkan ke Tambang Ilegal dan Perusahaan Sawit”
TELUK BINTUNI_HARIANESIA.COM_ 24 Agustus 2026 – Praktik penyelewengan BBM bersubsidi di Papua Barat diduga semakin masif. Selain dialihkan ke perusahaan kelapa sawit, solar subsidi juga disebut mengalir ke aktivitas tambang ilegal. Kondisi ini mengancam pasokan listrik di puluhan distrik dan kampung di Teluk Bintuni.
Dalam keterangannya, sumber di lapangan mengungkap adanya modus pengiriman BBM ke wilayah Manokwari dari Bintuni SP3 Moskona Para oknum disebut bekerjasama dengan perusahaan kelapa sawit.
Subsidi BBM Solar yang bersumber dari APBD Teluk Bintuni diduga dimainkan oleh para mafia. Dengan pola “jalur mafia”, solar tersebut kemudian dibawa ke Manokwari yang terdapat perusahaan tambang.
“Mereka beralasan bahwa BBM atau solar habis setiap kali masyarakat meminta untuk distrik. Padahal mereka kirim ke perusahaan Kelapa Sawit dengan tujuan mendapatkan fee lebih besar. Jelas ini sangat merugikan masyarakat,” ungkap sumber tersebut.
Kasus ini mencuat setelah aparat mengamankan sekitar 15 ton BBM jenis solar yang diduga dikirim dari Teluk Bintuni ke Manokwari untuk memasok aktivitas tambang ilegal.
PLTD Distrik Terancam Padam
Menyikapi hal ini, Anggota MRPB POKJA Adat Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, mendesak pemerintah dan aparat menindak tegas mafia BBM tanpa mengorbankan hak masyarakat atas listrik.
“Pertanyaannya sekarang, jangan sampai akibat ulah oknum yang menyalahgunakan BBM, masyarakat yang justru menjadi korban,” tegas Eduard, Minggu [24/8/2026].
Menurutnya, BBM di Teluk Bintuni bukan hanya untuk kendaraan dan ekonomi. BBM juga merupakan penopang utama operasional PLTD yang melayani puluhan distrik dan kampung yang belum mendapat pasokan listrik stabil.
“Karena itu, pemberantasan mafia dan penyalahgunaan BBM harus dilakukan secara tegas, tetapi jangan sampai kebijakan pengetatan distribusi justru membuat pasokan BBM untuk PLTD ikut terganggu,” ujarnya.
Eduard meminta Pemerintah Daerah bersama BPH Migas, Pertamina, dan aparat penegak hukum segera membuat jalur distribusi yang jelas dan terpisah antara BBM untuk masyarakat, BBM operasional PLTD, dan kebutuhan sektor lainnya.
“Jangan sampai BBM yang seharusnya menghidupkan mesin PLTD di distrik dan kampung justru mengalir ke aktivitas tambang ilegal atau perusahaan sawit,” katanya.
Dampak: Nelayan, Petani dan Pelayanan Dasar Lumpuh
Kelangkaan ini berdampak langsung. Nelayan terpaksa tidak melaut, petani kesulitan mengoperasikan mesin, dan biaya transportasi melonjak. Warga di beberapa distrik bahkan harus membeli solar eceran 2-3 kali lipat harga resmi.
Lebih parah lagi, jika pasokan ke PLTD terganggu, pelayanan dasar di kampung akan lumpuh. “Listrik menyangkut kesehatan, pendidikan, komunikasi, pemerintahan, dan ekonomi masyarakat kecil,” jelas Eduard.
Tuntut: Usut, Copot, dan Jamin Pasokan
Publik mendesak aparat penegak hukum dan Pertamina segera mengaudit dan menindak tegas oknum yang terlibat.
Eduard meminta penegak hukum segera mengusut serta menyelidiki kasus ini. “Mengingat ini subsidi untuk masyarakat tapi mengapa dijadikan keuntungan pribadi pihak-pihak pejabat yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni,” tegasnya.
“Kami minta ada penyelidikan. Siapa saja yang main 2 jalur ini harus dicopot dan diproses hukum. Jangan sampai BBM subsidi untuk rakyat justru menggemukkan perusahaan dan tambang ilegal,” lanjut sumber tersebut.
Eduard juga menuntut kepastian dari pemerintah. “Masyarakat berhak mendapatkan kepastian: kalau BBM ilegal diberantas, bagaimana jaminan pemerintah bahwa BBM untuk listrik rakyat tetap aman dan tersedia?”
“Jangan sampai masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. Berantas mafia BBM, tetapi lindungi BBM untuk rakyat. Jangan biarkan kepentingan tambang ilegal dan perusahaan mengambil hak masyarakat distrik dan kampung untuk mendapatkan listrik yang layak,” pungkas Eduard Orocomna.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pertamina, Pemda Manokwari, Teluk Bintuni, BPH Migas, maupun perusahaan sawit dan tambang yang disebut dalam laporan.
BBM bersubsidi adalah bahan bakar yang harganya ditanggung negara dan diperuntukkan bagi masyarakat. Penyelewengan distribusi merupakan pelanggaran hukum pidana.
Dwi
